Pemerintah Harusnya juga Beri Imbalan bagi Pelapor Kejahatan Narkoba


Penulis: Micom - 12 October 2018, 11:35 WIB
Ist
Ist

PRESIDEN Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 17 September 2018.

Aturan ini menyebut pemerintah bakal memberi hadiah bagi masyarakat yang melaporkan adanya kasus korupsi maksimal Rp200 juta. PP ini menjelaskan masyarakat yang mempunyai informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi bisa menyerahkannya ke pejabat yang berwenang pada badan publik atau penegak hukum secara lisan atau tertulis disertai dokumen pendukung.  

Ketua Yayasan Generasi Indonesia Emas (YGIE), Aryo Maulana, mengatakan, dengan di keluarkan PP tersebut bisa menimbulkan kecemburan sosial di masyarakat terutama bagi kalangan pegiat antinarkoba.

“Seharusnya tidak hanya pelapor kasus korupsi saja yang mendapat imbalan dari pemerintah. Namun pemerintah juga harus mendorong agar pelapor kasus narkoba, pun mendapat reward yang sama sehingga peredaran gelap dan penyalahgunanan narkoba semakin bisa ditekan karena adanya peran serta masyarakat yang melapor,”ujar Aryo di Jakarta, Jumat (12/10).

Persoalan korupsi, kata Aryo, tidak dapat diselesaikan melalui pemberian imbalan kepada pihak pelapor.

Pemerintah seharusnya fokus dalam pembenahan sistem terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sedangkan narkoba itu, menurutnya, merupakan tindak kejahatan yang sangat luar biasa. Korbannya tidak tanggung-tanggung, setiap hari 30-40 orang meninggal bahkan dapat menghilang satu generasi (lost generation), bahkan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh narkoba jauh di atas kejahatan korupsi.

"Kasus korupsi pemerintah seharusnya fokus pada pembenahan sistem terkait pencegahan dan pemberantasan, sedangkan kasus narkoba berbagai sistem, bermacam metode pencegahan dan pemberantasan terus digalakkan, namun hasilnya belum maksimal. Narkoba kasusnya setiap tahun terus bertambah dan korbannya mayoritas generasi muda. Bahkan secara ekonomi kerugian akibat narkoba jauh diatas kejahatan korupsi. Ini sangat bahaya bagi masa depan bangsa,” tegasnya.

Aryo, yang juga penggagas aplikasi Rehab Plus Apps (APPS), mendesak pemerintah selain pemberian imbalan bagi pelapor kasus narkoba, dirinya juga menginginkan sistem peradilan di Indonesia untuk memberikan hukuman berat kepada para pelaku, khususnya bandar besar, pengedar, dan pengelola pabrik rumahan narkoba.

"Berikan juga hukuman seberat-beratnya kepada para pelaku yang telah meracuni anak bangsa. Hukuman berat juga akan menjadi warning terhadap mereka yang berniat terjun ke bisnis narkoba dan jangan beri kesempatan bagi penjahat narkoba yang sedang menjalani hukuman masih dapat mengontrol bisnis narkobanya dari lembaga pemasyarakatan," ucap penerima penghargaan Badan Narkotika Nasional bidang informasi rehabilitasi 2018. (RO/OL-1)

BERITA TERKAIT