Tepis Risiko demi Lahan Murah


Penulis: Putri Anisa Yuliani - 12 October 2018, 02:10 WIB
MI/Susanto
MI/Susanto

INFORMASI pemetaan lokasi rawan bencana yang tercantum dalam rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) diabaikan demi mendapatkan lahan murah. Itulah fenomena yang marak terjadi di Indonesia dan harus menjadi perhatian serius pemerintah.

“Pengembang di mana-mana selalu mencari tanah yang murah. Lahan murah itu ialah cekungan, rawa, tanah berpasir bergundukan, pokoknya bukan tanah yang standar dan aman yang seharusnya tidak diberi izin pembangunan. Tapi pemerintah kita cenderung mudah dibujuk sehingga akhirnya izin bisa terbit,” ungkap peneliti Badan Informasi Geospasial (BIG) Yoseph Prihanto dalam media gathering bertema Pemanfaatan informasi geospasial dalam mitigasi bencana di Jakarta Selatan, Kamis (11/10).

Ia pun mencontohkan bencana gempa tektonis dan likuifaksi di Perumahan Balaroa di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Keberadaan sesar Palu koro yang melewati perumah­an itu seharusnya menjadi pengetahuan umum, termasuk pengembang.

Bukannya melarang berdirinya permukiman di lokasi tersebut, pemerintah daerah justru meloloskan pembangunan perumahan di sana.  “Soal sesar itu lewat mana itu harusnya jadi pertimbangan umum yang diketahui oleh pengembang. Kalau pemerintah tegas, tidak boleh dibangun, ya, tidak boleh.”

Menurut dia, sikap lunak pemerintah hanya akan menjadi bom waktu hingga berimbas pada risiko bencana yang jauh lebih besar. Karena itu, perlu pengawasan berlapis untuk mencegah pengabaian risiko bencana. Misalnya melalui pembukaan akses agar publik dapat melihat, mengetahui, dan mengawasi.

“Di tingkat pusat mungkin bisa terkontrol, tapi di tingkat daerah banyak pengembang guram yang lolos pengawasan dan membangun tanpa pengendalian mutu tata ruang yang mencukupi.”

Terkait dengan hal itu, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mengaku terus berkoordinasi dengan institusi terkait, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Geologi Kementerian ESDM, Kementerian PU-Pera, serta BMKG.
“Indonesia berada di lokasi yang rawan terhadap potensi bencana alam seperti gempa bumi dan hal ini harus benar-benar disikapi secara serius agar upaya mitigasi kebencanaan dapat lebih ditingkatkan,” ucap Plt Deputi Bidang Koordinasi Dampak Bencana dan Kerawanan Sosial Kemenko PMK, Sonny Harry Harmadi.

Tidak bisa ditawar
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar juga mewanti-wanti agar pemerintah daerah menjadikan peta rawan bencana sebagai acuan dalam tata letak pembangunan sebuah kota.

Apalagi, zona rawan harus dipastikan tidak ditinggali dan konstruksi bangunan pun harus sesuai dengan potensi bencana. Ia menegaskan hal itu tidak bisa ditawar lagi.

Terkait dengan peristiwa likuifaksi di Petobo, Sulteng, pemerintah akan menimbun area terdampak. “Dijadikan memorial park dalam bentuk luar terbuka hijau,” ungkap Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Rudy Sehendar.

Ia mengatakan risiko bencana di Petobo sudah diidentifikasi sejak 2012 sebagai wilayah dengan potensi likuifaksi tertinggi. Area itu dulunya merupakan bekas sungai purba dan mengalami pengurukan untuk permukiman warga.

“Di daerah ini tebal lapisan aluvial hingga 14 meter di beberapa tempat kumulatif lapisan pasirnya hingga 7,2 meter. Itu juga daerah lereng panjang. Ketika terjadi likuifaksi, kekuatannya hilang.”

Rudy menyebut, dengan kondisi tersebut, diikuti per­gerakan lumpur, terjadilah semacam turbulensi karena di atasnya ada material atau beban, mengakibatkan likuifaksi masif. (Ind/Cah/H-3)

BERITA TERKAIT