Harga Premium Dibahas Dulu di Rakor Antarmenteri


Penulis:  (Uud/Cah/Fat/E-3) - 11 October 2018, 22:30 WIB
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan keputusan mengenai harga jual premium masih akan dibahas dalam rapat koordinasi. Namun, ia tidak bersedia menyebutkan kapan rapat koordinasi itu dilaksanakan.

“Nantilah setelah semua (rangkaian acara IMF-WB) ini selesai,” kata Darmin seusai menghadiri acara penandatanganan kesepakatan antara badan usaha milik negara (BUMN) dan investor di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10)

Darmin mengatakan semua pihak telah mengetahui apa yang terjadi saat ini dengan kondisi perekonomian global, termasuk harga minyak yang meningkat.

Akan tetapi, ia kembali menegaskan tidak ingin menambah bahan spekulasi ke pasar dengan melempar sinyal apakah pemerintah akan menaikkan atau mempertahankan premium. “Cukup itu saja yang bisa disampaikan,” tutup Darmin.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menambahkan, pemerintah segera membawa harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti premium ke meja rapat koordinasi antarmenteri. Itu bertujuan menentukan keputusan penaikan harga BBM subsidi, besaran, dan termasuk waktu yang tepat.

“Biasanya, pengumuman penaikan harga BBM subsidi ini memang diperlukan rapat koordinasi lebih dulu yang dipimpin Menko Perekonomian. Mungkin segera dilaksanakan rakor dengan Menko Perekonomian bagaimana ke depannya,” ujarnya, di Bali, Rabu (10/10) malam.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara mene­rangkan penaikan harga BBM berdampak pada komponen administered price yang menjadi salah satu pembentuk inflasi. Namun, menurut dia, yang penting pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat.
“Sebanyak 56% pendapatan domestik bruto Indonesia dari konsumsi. Kita harap konsumsi tumbuh 5,1%, makin tinggi makin baik. Itulah logika makronya sehingga kita masih menahan penaikan harga premium,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan menyampaikan pemerintah memutuskan penaikan harga BBM jenis premium menjadi Rp7.000 per liter. Namun, beberapa jam kemudian Menteri Jonan mengatakan rencana tersebut ditunda terlebih dahulu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

Penyesuaian harga hanya diberlakukan untuk BBM nonsubsidi, yakni pertamax series dan dex series, serta biosolar non-PSO di seluruh daerah, kecuali Sulawesi Tengah dan NTB yang baru ditimpa bencana.
Sejumlah pengamat pun menjelaskan sudah tepat apabila pemerintah menaikkan harga BBM nonsubsidi untuk membantu mengurangi kerugian Pertamina yang menanggung subsidi BBM jenis premium. (Uud/Cah/Fat/E-3)

 

BERITA TERKAIT