Ombudsman Berencana Panggil Wali Kota Bekasi


Penulis: Gana Buana - 11 October 2018, 13:45 WIB
ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

BATAS akhir yang diberikan Ombudsman pada Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi untuk melaksanakan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) kasus penghentian layanan publik di 12 Kecamatan di Kota Bekasi adalah Selasa (16/10).

Namun, hingga kini, orang nomor satu di Kota Bekasi, yang baru terpilih lagi, tersebut belum juga melakukan koordinasi dengan Ombudsman perwakilan Jakarta Raya.

“Pekan depan kita panggil, sesuai batas waktu yang telah kita berikan. Antara Selasa (16/10) atau Rabu (17/10),” ungkap Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho ketika dihubungi, Kamis (11/10).

Menurut Teguh, Rahmat Effendi harus melaksanakan tindakan korekif LAHP, termasuk menjatuhkan sanksi kepada 12 Camat sesuai bobot kesalahan mereka. Apapun jenis sanksi diberikan nantinya, 12 Camat tetap harus mengakui kesalahan mereka kepada publik Kota Bekasi.

“Publik harus tahu bahwa mereka (12 Camat Kota Bekasi) melakukan maladministrasi. Bagi kami, sanksi apapun tidak masalah, selama itu jadi pengingat bagi mereka dan warga Kota Bekasi, bahwa penghentian pelayanan itu tindakan yang salah. Ini harus dikoreksi, agar ke depan tidak terjadi lagi,” jelas Teguh.

Terjadi penghentian layanan publik serentak pada 27 Juli lalu yang dilakukan di beberapa kantor Kelurahan dan Kecamatan di Kota Bekasi. Hal tersebut dilaporkan Penjabat (Pj) Wali Kota Ruddy Gandakusumah pada Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya.

Melalui pemeriksaan, Ombudsman mengeluarkan rekomendasi LAHP kasus tersebut tertanggal 15 Agustus kemarin. Rekomendasi tersebut harus dijalani paling lambat 30 hari setelah surat tersebut terbit.

Akan tetapi sebelum tuntas masa baktinya, Ruddy diganti oleh Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II pada Provinsi Jawa Barat, Toto Mohammad Toha, atas instruksi Pj Gubernur Jawa Barat, M Iriawan, pada Jumat (31/8). Dengan alasan, agar Ruddy bisa lebih fokus menjadi Kepala Kesbangpol Jawa Barat.

Toto yang diberi amanat melanjutkan jabatan tertinggi di Kota Bekasi, hanya menjalankan tugas selama 20 hari. Selama menjabat, Ombudsman mengaku tidak pernah menerima laporan apapun dari Toto terkait LAHP.

Pada Kamis (27/9) Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya kembali memberi tambahan waktu kepada Wali Kota Bekasi, yang kini dijabat Rahmat Effendi selama 14 hari kerja untuk menjalankan tindakan korektif yang termuat dalam LAHP tersebut. Tambahan waktu itu diberikan lantaran Rahmat Effendi mengaku belum menerima dokumen resmi LAHP dari para Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi sebelumnya.

“Secara umum, kami akan minta apa rencana tindaklanjut yang bersangkutan terhadap LAHP kami mau diberi sanksi atau tidak? Dan apakah beliau mau melakukan tindakan korektif kami atau tidak,” kata Teguh.

Dikatakan Teguh, apabila Rahmat menyatakan tidak berkenan memberi sanksi kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinyatakan bersalah dalam LAHP, status LAHP akan meningkat menjadi rekomendasi.

“Kalau memang tidak mamu menjalankan LAHP kami, ya kami naikan statusnya ke Rekomdasi, supaya nanti bisa kami sampaikan ke Presiden dan DPR RI, utamanya ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri),” tandas dia. (OL-2)

BERITA TERKAIT