Rayuan (dari) Pulau Dewata


Penulis: Raja Suhud, wartawan Media Indonesia - 10 October 2018, 20:48 WIB

DUNIA sesungguhnya sedang berada dalam perang dunia ketiga. Aktornya adalah Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Berbeda dengan perang konvensional, perang kali ini tidak melibatkan persenjataan berat. Hulu ledak nuklir digantikan oleh beberapa lembar surat keputusan penerapan tarif impor bagi produk yang masuk dan berasal dari kedua negara itu. 

Sejak awal tahun hingga paruh kedua tahun ini  AS dan Tiongkok terus menerus melontarkan misil tempurnya. Meski tidak menggunakan senjata pemusnah massal, bukan berarti dampak kerusakan dari perang dunia kali ini ringan. Malah jauh lebih berat dan menimbulkan keruwetan baru. Berbeda dengan perang konvensional yang begitu misil ditembakan dan meledak, bantuan kemanusiaan dan palang merah langsung bergerak membantu korban.  Pada perang kali ini, bantuan kemanusiaan tidak bisa segera masuk.  Pasalnya dampak kerusakan tidak serta merta terlihat kasat mata.  

Saat misil ditembakan,  bangunan  pabrik dan fasilitas publik tidak runtuh, tapi denyut ekonomi langsung terganggu. Barang produksi menumpuk dan mencari pasar baru yang menimbulkan persoalan baru bagi negara lain yang menjadi tujuan. Awan cendawan yang dahulu berdampak hanya pada penduduk di kota Hiroshima dan Nagasaki, dalam perang kali ini berdampak pada seluruh kawasan. Ekonomi guncang, kemiskinan meningkat, dan beban negara bertambah. Lebih buruk lagi stabilitas berbagai negara terganggu karena isu ekonomi adalah isu yang gampang dipolitisasi.  

Jack Ma, konglomerat Tiongkok, dalam sebuah kesempatan pernah melontarkan pernyataan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menormalisasi pascaperang dagang ini mencapai 20 puluh tahun. Dua hingga tiga kali lebih lama dibandingkan waktu Jerman dan juga Jepang mencoba bangkit pada perang dunia pertama dan kedua. Masalahnya juga yang menjadi pertanyaan, kapan perang dunia ketiga ini berakhir?

Pelaksanaan  Pertemuan Tahunan (Annual Meeting)  International Monetary Fund (IMF)  dan World Bank Group di Nusa Dua, Bali,  8-14 Oktober 2018 menjadi menarik karena dilaksanakan pada masa perang dagang berlangsung.   IMF dan Bank Dunia bukan tidak menyadari dampak buruk dari perang dagang ini.  Perekonomian dunia melemah, proyeksi ekonomi global tidak akan tumbuh sekuat yang diperkirakan.

Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde mengutip pernyataan kakek buyut ilmu ekonomi Adam Smith,  mengatakan  bahwa perdagangan global yang harusnya menjadi sarana meningkatkan kesejahteraan bersama kini malah menjadi sumber perselisihan dan masalah. Harus ditemukan titik temu agar perselisihan yang berasal dari sengketa perdagangan dapat dihentikan.

IMF dan WB memang bukan tuan rumah dari penyelesaian masalah sengketa dagang yang menjadi ranah World Trade Organization (WTO). Tapi WB dan IMF adalah representasi dari ideologi pemersatu dunia yakni kapitalisme.  Seperti ditulis Profesor Sejarah Yuval Noah Harari, tidak ada di dunia ini yang menolak uang (dan profit) yang merupakan  representasi utama sistem kapitalis.

AS,  Tiongkok,  dan para sekutunya di seluruh dunia sejatinya adalah kaum kapitalis. Dengan bahasa yang sama, tentu akan lebih tercapai kesepakatan baru. Kecuali bila ternyata perang dagang ini berlandaskan ideologi baru seperti yang dimiliki Thanos dalam film Avenger The Infinity War

Kalau itu yang terjadi kita patut mendukung inisiatif Presiden Joko Widodo  untuk membangun aliansi baru melawan Thanos.

Semoga perang ini segera berakhir. Dan di Bali seruan atau mungkin rayuan penghentian perang (dagang) dunia, bisa dimulai agar nama Indonesia tercatat dalam tinta emas sejarah. (E-2)

BERITA TERKAIT