Bawaslu Panggil Pelapor Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet Besok


Penulis: Nurjiyanto - 10 October 2018, 19:35 WIB
MI/Rommy Pujianto
MI/Rommy Pujianto

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengagendakan akan memanggil pelapor serta saksi terkait laporan informasi hoaks Ratna Sarumpaet yang dilaporkan kepada pihaknya Kamis (11/10) besok.

Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar menuturkan pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta klarifikasi terkait dasar serta bukti apa saja yang telah diberikan. Klarifikasi tersebut juga akan dilakukan terhadap para saksi yang nantinya akan dihadirkan oleh para pelapor.

"Besok Kamis (11/10) kita akan panggil pelapor dan saksi pelapor terkait laporan itu untuk diminta klarifikasi," ujarnya saat ditemui di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (10/10).

Fritz menuturkan laporan tersebut telah teregistrasi pada Senin (8/10). Dengan demikian, pihaknya memiliki waktu selama 14 hari kerja terhitung dari hari Senin untuk dapat melakukan proses pemanggilan baik kepada pelapor maupun terlapor serta memutuskan hasil dari permohonan laporan tersebut.

"Pelapor itukan haru mengkalrifikasi mengapa dia melaporkan, dasar apa yg dijadikan laporan. Lalu terkait dengan saksi, saksi kan orang yang melihat atau mendengar langsung terhadap kejadian yang disangkakan nah itu yang akan kita tanyakan kepada saksi," ujarnya.

Ditanya terkait potensi pihaknya memanggil para terlapor, Fritz menuturkan hal tersebut masih belum bisa dipastikan. Pasalnya, pihaknya perlu mengkaji terlebih dahulu bukti-bukti serta klarifikasi yang diberikan oleh para pelapor.

"Apabila dianggap bahwa alat buktinya cukup ya kita akan panggil terlapor tapikan kita harus menunggu klarifikasi dulu terhadap pelapor dan saksi-saksi," ujarnya.

Sebelumnya, Garda Nasional Untuk Rakyat (GNR) melaporkan paslon nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Bawaslu. Laporan tersebut diberikan atas adanya dugaan paslion tersebut melakukan kampanye hitam dengan menyebarkan berita bohong bahwa Ratna Sarumpaet dianiaya.

GNR menduga paslon nomor urut 02 telah melanggar aturan Pemilu sebagaimana diatur Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Dalam pasal 69 ayat 1 huruf b, c dan e PKPU Nomor 23 Tahun 2018 disebutkan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang (b) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (c) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; (e) mengganggu ketertiban umum.

Selain GNR, relawan Pro-Jokowi (Projo) juga melaporkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Bawaslu.

Projo menilai, sejumlah tokoh didalam Badan Pemenangan Nasional capres-cawapres nomor urut 2 telah ikut menyebarkan informasi bohong terkait rumor penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet sehingga merugikan pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. (OL-1)

BERITA TERKAIT