Ketahanan Ekonomi RI di tengah Perang Dagang AS-Tiongkok


Penulis: Berlian Helmy Direktur Pengkajian Ideologi dan Politik Lemhannas RI - 10 October 2018, 01:15 WIB
Nicolas ASFOURI / AFP
Nicolas ASFOURI / AFP

PERANG dagang AS dan Tiongkok sampai saat ini terus berlanjut dan tanpa berujung. Sudah dua ronde perang dagang ini berlangsung dengan AS dan Tiongkok saling menetapkan tarif impor. Namun, saat ini, Trump memulai ‘ronde baru’ dengan AS menetapkan tarif yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan sebelumnya. Dalam menanggapi langkah Trump, Tiongkok pun juga menetapkan tarif pada produk AS.

Keberlangsungan perang dagang AS-Tiongkok ini menimbulkan kerugian yang amat besar bagi perekonomian global dan pelaku industri otomotif. Analisis dari IMF menunjukkan bahwa akan ada penurunan ekonomi pada 2020 akibat perang dagang.
Sementara itu, berdasarkan analisis Morgan Stanley, PDB dunia akan menurun, sedangkan dari sisi industri otomotif, perang dagang ini membuat keuntungan mereka turun dan jika perang dagang ini masih berlangsung akan menimbulkan kerugian yang cukup besar pada jangka panjang.

Strategi Trump dan posisi Tiongkok
Terlepas dari kerugian ekonomi dunia, jika melihat dari sisi politik dan strategi, Trump sangat cerdik dalam memainkan dinamika perang dagang ini. Beberapa hari yang lalu, AS menandatangani kerja sama dengan Kanada dan Meksiko (NAFTA), membuat perjanjian bilateral dengan Jepang dan menyepakati perjanjian kerja sama ekonomi dengan Korea Selatan.

Ditambah lagi, menteri perdagangan AS, Jepang, dan Uni Eropa telah mengeluarkan sikap bersama untuk mengatasi praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan pasar. Langkah yang dimainkan Trump ini dapat menyudutkan Tiongkok karena AS memiliki banyak opsi untuk dimainkan jika dibandingkan dengan Tiongkok. Khususnya dengan NAFTA, ada klausul bahwa harus ada pemberitahuan jika memulai negosiasi dengan ekonomi di luar lingkaran Amerika Utara.

Bagaimana dengan Tiongkok? Dalam perang dagang ini, justru jumlah besar ekspor yang didapatkan Tiongkok terhadap AS akan merugikannya. Jumlah ekspor barang dari Tiongkok ke AS lebih besar jika dibandingkan dengan dari AS ke Tiongkok sehingga akan menjadi bumerang bagi Tiongkok. Hal ini pun terlihat dari besaran tarif pada ronde ketiga, saat tarif impor yang dikenakan Tiongkok lebih rendah jika dibandingkan dengan AS. Pemasangan tarif yang lebih rendah ini mengindikasikan bahwa mereka tidak ingin keuntungan dari ekspornya hilang dan akan dirugikan jika perang dagang ini tetap berlangsung.

Melihat situasi tersebut membuat AS di atas angin. Keberhasilannya dalam menekan tanda tangan perjanjian dengan kompetitornya serta adanya sikap bersama menunjukkan bahwa Trump lebih menguasai arena permainan ini.

Terbukti dengan ditandatangani perjanjian NAFTA, Jepang dan Korea Selatan membuat Trump memiliki kesempatan yang besar untuk mengurangi defisit perdagangannya sekaligus menjadikan posisi AS lebih kuat untuk melakukan negosiasi. Hal ini tidak lepas dari figur pendukung Trump, seperti perwakilan perdagangan AS Robert Lightlizer dan Direktur perdagangan dan industri Peter Navarro.

Dengan banyaknya keuntungan secara strategis, AS memiliki kekuatan untuk melakukan negosiasi dengan Tiongkok. Tentu, AS memikirkan bagaimana melakukan negosiasi dengan Tiongkok. Akan tetapi, Trump mengatakan bahwa terlalu awal untuk melakukan negosiasi. Ada indikasi bahwa Trump masih ingin melanjutkan perang dagang ini karena ingin lebih ‘menyakiti’ ekonomi Tiongkok. Tujuannya ialah membuat Tiongkok terdesak dan pada akhirnya terpaksa mengikuti kemauan AS.

Tiongkok pun melihat tujuan ini. Sebenarnya, Tiongkok juga menginginkan adanya negosiasi mengenai perang dagang ini. Akan tetapi, mereka menginginkan kondisi yang setara. Kenaikan tarif yang dilakukan AS merugikan Tiongkok. Menurut Wang Shouwen, Wakil Menteri Perdagangan Tiongkok, bahwa mereka ingin AS memperlakukan Tiongkok setara dan tetap menjaga komitmen untuk mematuhi segala perjanjian yang dibuat.

Sikap Indonesia
Lantas bagaimana sikap Indonesia mengenai isu ini? AS mengalami defisit perdagangan terhadap Indonesia sehingga AS ingin meninjau kembali perjanjian yang telah dilakukan. Indonesia dalam kerangka kerja sama perdagangan dengan AS, sedikit mendapatkan privilege dengan diberlakukannya Generalised System of Preferences (GSP), yaitu program yang menawarkan pengecualian hambatan perdagangan. Hal inilah yang menurut AS menjadi penyebab defisitnya.

Gejolak perekonomian dunia yang dinamis membuat Indonesia harus menyusun strategi dan kebijakan yang tepat. Hal ini tentunya dapat memengaruhi ketahanan ekonomi Indonesia yang berdampak pada ketahanan nasional. Terlebih, sektor ekonomi memiliki pengaruh yang fundamental bagi kelangsungan hidup negara.

Sikap Indonesia tegas dalam isu perang dagang ini dan sikap tersebut harus diapresiasi. Isu perang dagang yang terjadi menimbulkan efek yang buruk bagi perekonomian global dan tentunya posisi Indonesia yang saat ini berpredikat emerging economies, akan mendapatkan efek spillover yang tentu saja akan merugikan kita. Isu ini menjadi ujian terhadap ketahanan nasional khususnya ketahanan ekonomi kita.

Oleh karena itu, untuk menghindari efek tersebut serta meningkatkan ketahanan ekonomi kita, kita harus memitigasi dampaknya dengan menguatkan self-propelled growth.

Indonesia memiliki potensi pariwisata yang masih belum tergali secara maksimal. Sektor ini bisa dimanfaatkan Indonesia dan harus digedor, tidak hanya untuk memitigasi efek dari perang dagang, tetapi sebagai leading sector bagi perekonomian Indonesia. Hilirisasi industri juga perlu dijalankan secara terpadu. Selain itu, sektor UMKM pun harus digenjot.

Harapannya agar UMKM dapat menjadi salah satu fondasi bagi perekonomian Indonesia di masa mendatang. Peningkatan terhadap dua sektor ini diharapkan mampu menopang ekonomi Indonesia sehingga ketahanan ekonomi tetap terjaga dan ini akan menunjukkan bagaimana Indonesia mampu bertahan dari gejolak-gejolak yang ada dan dapat mencapai ketahanan nasional.    

 

 

 

 

BERITA TERKAIT