Dua Papua untuk Konservasi


Penulis: Abdillah Marzuqi - 09 October 2018, 16:30 WIB
ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

Tidak semua pemerintah daerah bersedia menjadikan daerahnya sebagai wilayah konservasi. Pasalnya mereka harus memperlakukan alam seperti keluaga. Alam tidak boleh dirusak, apalagi sampai meninggalkan luka mengangga.

Hutan harus dilindungi. Biarpun emas terkandung di dalam dan sawit menggoda di permukaan. Hutan tetap harus lebat dengan pepohonannya dan terjaga ekosistemnya.

Papua Barat boleh berbangga diri setelah deklarasi provinsi konservasi pada 2015. Apalagi dengan kandungan emas yang tersebar di dalam buminya menggoda untuk digali demi nilai ekonomi. Papua Barat menjadi satu-satunya provinsi berkelanjutan yang mengedepankan aspek konservasi dalam pembangunan.

Ada sejumlah langkah mewujudkan impian menjadi provinsi konservasi. Langkah terbaru mereka ialah rancangan perdasus Provinsi Berkelanjutan yang sudah diserahkan ke DPRD Provinsi Papua Barat pada pembukaan Konferensi Keanekaragaman Hayati, Ekowisata dan Ekonomi Kreatif (ICBE) 2018 di Perkantoran Gubernur Papua Barat, 7-10 Oktober 2018 .

Perdasus itu diharapkan menjadi payung regulasi melindungi hutan dan kekayaan hayati alam Papua Barat. Sehingga tidak ada lagi yang bisa berbuat semaunya terhadap alam Papua Barat.
"Intinya semua pihak bisa patuh pada kesepakatan yang kita buat. Patuh pada regulasi," terang Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan kala menjadi panelis di hari pertama ICBE 2018, Senin (8/10).

Perdasus tersebut juga menjadi landasan inisiatif mengkaji ulang Rencana Tata Ruang dan wilayah Papua Barat. Tujuannya, mengatur ulang komposisi porsi  kawasan lindung dan budidaya hutan Papua Barat yang saat ini 36% berbanding 64%. Sementara target yang diusung adalah kebalikannya yakni 70%.

"Revisi tata ruang untuk melindungi, melestarikan, dan memberdayakan masyarakat sekitar hutan," lanjut Mandacan.

Dalam ICBE 2018 juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) penyamaan visi pembangunan berkelanjutan antara Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat. MoU ini menjadi fundamental dalam menjaga ekosistem tanah Papua Barat yang jika digabungkan dengan tetangganya, Provinsi Papua, menyumbang 50% keanekaragaman hayati di Indonesia.

Pemerintah Provinsi Papua juga menyatakan komitmennya dalam pembangunan berkelanjutan. Sehingga masyarakat asli Papua bisa hidup dengan baik.

"Tujuan kita orang asli Papua di 7 wilayah Papua hidup dengan baik," terang Asisten II Sekda Provinsi Papua Noak Kapisa pada kesempatan yang sama.

Meski begitu, banyak yang harus dibenahi agar harapan dan cita-cita itu terwujud. "Papua dan Papua barat butuh banyak Sumber daya, bisa uang, bisa manusianya untuk datang," terang terang Asisten II Sekda Provinsi Papua Noak Kapisa. Di samping itu perlu juga sinergi antara pemerintah Daerah dan Pusat untuk mewujudkan niatan luhur itu. (M-3)

BERITA TERKAIT