Lombok, Palu, Sigi, Donggala, dan Mitigasi Bencana


Penulis: Wahyu Novyan Pegiat kemanusiaan bidang pengurangan risiko bencana, Chief of Disaster Management Institute of Indonesia di Aksi Cepat Tanggap (ACT) Foundation. - 09 October 2018, 01:00 WIB
MI/Seno
MI/Seno

SEJAK 29 Juli hingga kini, pemberitaan media massa dan juga media sosial dipenuhi pembahasan soal gempa Lombok dan gempa serta tsunami Palu, Sigi, Donggala. Tentu wajar, mengingat kejadian gempa di kedua wilayah Indonesia Tengah itu meninggalkan duka mendalam bagi bangsa ini. Ribuan nyawa melayang, ribuan lain luka-luka, dan ditaksir hampir sejuta warga menjadi pengungsi. Kerugian puluhan triliun rupiah.

Gempa Lombok, sejak 29 Juli hingga 12 September 2018, menurut catatan BMKG, terjadi nyaris 2.200 kali gempa bumi. BMKG menyebut istilah gempa repetisi untuk menggambarkan kondisi yang di luar kebiasaan kejadian gempa. Normalnya, setelah gempa yang dikategorikan kuat magnitudonya (sebagai main-shock) terjadi, akan diikuti gempa susulan (after-shock) yang lebih kecil.

Namun, teori itu tidak berlaku untuk Gempa Lombok. Sekurangnya, ada 4 gempa utama (main-shock) yang terjadi di Lombok. Tentu yang membuat miris ialah jumlah korban. Sejak gempa 6,4 SR pada 29 Juli 2018, tercatat 584 jiwa meninggal, 445.343 jiwa mengungsi, 149.715 rumah rusak, dan taksiran lebih dari Rp12 triliun kerugian material. Itu belum lagi perhitungan kerugian intangible, seperti kerugian psikis berupa trauma dan depresi akibat kehilangan dan duka mendalam.     

Meskipun sudah masuk fase rehabilitasi dan rekontruksi (rehab-rekon), kepiluan pascabencana besar itu masih sangat terasa. Apalagi, hingga kini gempa masih akrab menyapa bumi 1.000 masjid tersebut.

Sejumlah kajian dan analisis dari pakar gempa bumi menyatakan gempa Lombok ialah gempa unusual. Sebab, polanya multiplet, yaitu gempa pertama memicu gempa kedua, dan selanjutnya.

Belum kering air mata untuk Lombok, sesar Palu Koro yang membelah Kota Palu bergerak dan meluluhlantakkan Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong. Magnitude 7,4 SR membawa tsunami dan likuifaksi yang menelan sejumlah wilayah di Sulteng. Kerusakan parah melebihi gempa Lombok, khususnya di Palu, Sigi, dan Donggala. Hanya dalam hitungan 8 hari (28 September hingga 6 Oktober 2018), tercatat 455 kejadian gempa susul-menyusul. Sekitar 2.000 jiwa melayang akibat gempa dan tsunami tersebut. Itu pun diprediksi akan terus bertambah.

Bahkan, akibat ketakutan akan terjadi gempa yang lebih besar, eksodus warga Palu-Donggala tak terelakkan. Boleh disebut gempa dan tsunami Palu, Sigi, Donggala menjadi tragedi kemanusiaan terbesar kedua sejak gempa dan tsunami Aceh 2004.

Ignorance yang membunuh

Namun, di balik itu semua, ada kondisi yang nyaris selama sama dengan sejumlah kejadian bencana sebelumnya, yaitu–seolah--ada ‘pembiaran’ yang mengakibatkan bencana terjadi, dan korban pun berjatuhan secara masif. Ya, pembiaran atau meminjam istilah Dr Irwan Meilano, pakar gempa dari ITB, ‘yang sejatinya membunuh bukanlah gempanya, tapi sikap ignorance (ketidakpedulian) kita’. Ketidakpedulian terhadap apa? Ada sejumlah hal yang perlu kita urai.

Dalam konteks gempa Lombok, ternyata, Lombok ialah seismic gap bagi jalur gempa di sebelah utara maupun selatan. Gempa-gempa yang terjadi sebelumnya, bersumber di luar Lombok. Mengutip catatan Irwan Meilano, yang disampaikan dalam Luncheon HAGI 2018 pada Kamis (13/9), sejak gempa 1815 hingga 2009, semua bersumber di luar Lombok.

Intinya, hampir tidak ada kejadian gempa signifikan di Lombok di rentang waktu yang panjang. Ini yang menjelaskan mengapa pada 2018 gempa besar hadir di Lombok. Lalu, dimana letak ignorance-nya?

Ini dia. Lombok sebagai seismic gap tentunya sudah terekam dalam catatan para peneliti, termasuk BMKG. Secara teori, seismic gap selalu berpotensi menciptakan gempa besar yang mematikan.   

Pertanyaannya, mengapa tidak ada upaya mitigasi bencana yang sistematis, yang dilakukan untuk Lombok, baik oleh Pemerintah Provinsi NTB, maupun pemerintah kabupaten/kota di NTB sehingga secara signifikan mengurangi risiko bencana? Apakah hasil penelitian potensi gempa Lombok tidak ada rekomendasi kepada pemangku kebijakan?

Bila ada rekomendasi itu, dan saya yakin ada, lalu mengapa tidak ada upaya mitigasi bencana disana? Buktinya nyaris 150 ribu bangunan rusak akibat gempa, mengindikasikan betapa rapuh bangunan di Lombok. Ini indikasi rendahnya upaya mitigasi struktural di Lombok. Di sinilah letak ignorance-nya.

Palu, Sigi, dan Donggala nyaris serupa. Penelitian terhadap potensi gempa di jalur sesar Palu Koro yang membentang dari Teluk Palu hingga Teluk Bone, telah dilakukan, di antaranya penelitian dari Universitas Tadulako dan tim Ekspedisi Palu Koro.

Pada 2016 tim ekspedisi Palu Koro dibentuk untuk menelusuri jejak gempa besar di sana. Tim ekspedisi ini terdiri atas sejumlah konsorsium lembaga, yaitu IAGI, ACT, Perkumpulan Skala, dan lain-lain. Sejumlah temuan dari riset lapangan pun sudah sempat kami sampaikan ke sejumlah pemangku kebijakan baik pusat maupun wilayah Sulteng. Sayangnya, tidak ada gayung bersambut. Di sinilah letak ignorance-nya. Ketidakpedulian yang membunuh.

Darurat mitigasi bencana    

Dua peristiwa bencana mematikan di NTB dan Sulteng ini jelas harus menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia. Ada pesan tersembunyi yang seolah dikirimkan untuk kita semua, yaitu betapa mitigasi bencana menjadi teramat darurat untuk dilaksanakan di seluruh wilayah RI.

Merujuk pada peta gempa nasional 2017 yang dirilis Pusat Gempa Nasional (Pusgen), tercatat 295 sumber gempa aktif yang berpotensi mengancam jiwa kita semua. Nyaris merata dari Sabang sampai Merauke. Hanya Kalimantan saja yang relatif sepi dari potensi gempa besar.   

Lebih gamblangnya begini, gempa Lombok dan Palu Donggala saja sudah sedemikian merusak dan mengakibatkan kehilangan jiwa dan harta yang sedemikian banyak. Bagaimana bila gempa besar terjadi di pulau Jawa, yang terdapat sejumlah kota besar, dengan tingkat kepadatan penduduk sangat tinggi dan tren bangunan vertikal.

Menurut pusat gempa nasional terdapat 34 sumber gempa aktif di pulau Jawa, baik berupa sesar di darat maupun subduksi yang berpotensi tsunami di Selatan Jawa. Gempa Jogja 2006, yang menewaskan lebih dari 5.000 jiwa, sudah menggambarkan kengerian ancaman potensi gempa di Jawa.

Begitu pula dengan potensi gempa dan tsunami di Sumatra, Bali, NTB-NTT, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, hingga Papua. Belum lagi potensi letusan dan gempa vulkanik dari 127 gunung api aktif se-Nusantara. Jelas sudah, mitigasi bencana wajib, bukan pilihan, yang harus masuk dalam kebijakan pembangunan di setiap wilayah dan daerah yang memiliki potensi bencana mematikan. Sudah saatnya mitigasi bencana mengambil peran utama pembangunan, bukan sekadar kameo.    

Bentuk nyatanya apa? Mitigasi bencana harus masuk RPJMN dan RPJMD secara eksplisit dan riil, di antaranya berupa kebijakan alokasi anggaran. Semakin besar potensi bencana di sebuah wilayah atau daerah, semestinya berbanding lurus dengan besaran alokasi anggaran untuk mitigasi bencana di wilayah atau daerah itu. Tanpa alokasi anggaran memadai, jelas kebijakan mitigasi bencana hanya pepesan kosong.

Sudah cukup rasanya air mata berderai melihat jiwa melayang akibat kebodohan dan ketidakpedulian kita terhadap potensi bencana di sekeliling kita. Sudah saatnya kita berubah, memperbaiki masa depan bangsa ini dengan upaya mitigasi bencana yang sistematis. Semoga.

 

BERITA TERKAIT