KPK Ringkus Kepala dan Petugas Pajak KKP Ambon


Penulis: Dero Iqbal Mahendra - 04 October 2018, 14:55 WIB
ANTARA
ANTARA

KOMISI Pemberantaasan Korupsi (KPK) kembali melakukan kegiatan penindakan tindak pidana korupsi suap di wilayah Ambon. Kali ini tim penindakan KPK menciduk Kepala Kantor Pajak KKP Pratama Ambon beserta anak buahnya Rabu (3/10) kemarin.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menerangkan dalam kegatan penindakan tersebut tim KPK mengamankan lima orang yakni La Masikamba (LMB) Kepala Kantor Pajak KPP Pratama Ambon, Sulimin Ratmin (SR) Supervisior pemeriksa pajak KKP Pratama Ambon, Anthony Liando (AL) pemilik CV AT dan dua orang pegawai pajak lainnya.

"Diduga LMB bersama sama dengan tim pemeriksa pajak pada KKP Pratama Ambon diduga menerima hadiah atau janji dari pengusaha swasta terkait kewajiban pajak wajib pajak orang pribadi 2016 di KKP Ambon dengan total nilai yang harus dibayarkan antara Rp1,7 - Rp2,4 miliar," tutur Laode dalam konferensi Persnya di kantor KPK Jakarta, Kamis (4/10).

Selaku Kepala Kantor Pajak Pratama Ambon berdasarkan surat dari KPP Pusat LMB mendapatkan tugas melakukan pemeriksaan khusus kepada 13 wajib pajak di wilayahnya karena adanya transaksi mencurigakan. Termasuk di dalamnya adalam wajib pajak perorangan atas nama AL.

LMB kemudian memerintahkan SR untuk melakukan pemeriksaan terhadap AL yang melakukan pemeriksaan secara teknis dengan pengawasan langsung LMB. SR kemudian membuat rencana pemeriksaan yang disetujui LMB dan menemukan adanya peningkatan harta dari AL dari profilingnya.

Berdasarkan perhitungan wajib pajak AL diperkirakan sebesar Rp1,7 - Rp2,4 miliar. Jumlah tersebut kemudian dinegosiasikan oleh SR dan AL serta tim pemeriksa lainnya beberapa kali sehingga berubah menjadi hanya Rp1,035 miliar dengan sejumlah kompensasi.

"Atas kesepakatan tersebut terjadi komitmen pemberian uang sebesar Rp320 juta yang diberikan secara bertahap sebanyak 3 kali," tutur Laode.

Pemberian pertama dilakukan pada 4 September 2018 melalui setoran bank dari rekenning AL kepada SR melalui rekening anak SR sebesar Rp20 juta. Pemberian berikutnya pada tanggal 2 Oktober 2018 secara tunai sebesar Rp100 juta dari AL kepada SR di kediaman SR.

Pemberian terakhir diberikan AL sebesar Rp200 juta diberikan kepada LMB pada akhir September. Pemberian tersebut dilakukan setelah surat ketetapan pajak (SKP) diterima oleh AL. Selain pemberian tersbut LMB juga diduga menerima pemberian lainnya dari AL sebesar Rp550 juta pada 10 Agustus 2018.

Setelah dilakukan gelar perkara dan pemeriksaan lebih lajut KPK kemudian meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan dan menetapkan tiga orang tersangka.

"KPK menetapkan tiga orang tersangka dengan diduga sebagai pemberi AL, pemilik CV. AT, sedangkan diduga sebagai penerima LMB Kepala Kantor Pajak KKP Pratama Ambon dan SR Supervisior pemeriksa pajak KKP Pratama Ambon," tutur Laode.

Dalam OTT kali ini penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti yakni, bukti setoran Rp20 juta dari AL ke SR, uang tunai Rp100 juta dalam pecahan Rp100.000-an dari tangan SR, ATM dan buku tabungan Bank Mandiri atas nama Muhamad Said dari LMB, serta bukti setoran bank sebesar Rp550 juta dari rekening AL ke rekening Muhammad Said yang dalam penguasan LBM dari buku tabungan dan ATM-nya.

Laode menerangkan meski memang jumlah OTT nya kecil, namun KPK melihat adanya indikasi pemberian serupa masih banyak dilakukan dan sangat merusak negara. Dari penyelidikan KPK menemukan adanya perputaran uang yang nilainya mencapai miliaran.

Menurut Laode pajak sebagai sumber pendapatan negara tidak seharusnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, bukan justru dibocorkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok

Atas perbuatannya, Anthony yang diduga pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai pihak diduga penerima, Sulimin disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian La Masikamba disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (OL-3)

BERITA TERKAIT