Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jambi Hanya Dapat Janji Proyek


Penulis: M Taufan SP Bustan - 27 September 2018, 14:35 WIB
ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

KETUA Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jambi, Muhammadiyah, dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang lanjutan perkara suap dan gratifikasi yang dilakukan Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis (27/9).

Dalam kesaksiannya, Muhammadiyah yang sebelumnya disebutkan menerima uang pascapengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2018, membantah menerima uang ketok palu tersebut.

Tidak hanya itu, ia juga membantah saat Ketua Majelis Hakim Yanto menyebutkan, bahwa seluruh anggota di Fraksi Gerindra menerima uang dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi.

"Saya tidak dapat. Termasuk semua anggota kami di fraksi juga tidak dapat," tegas Muhammadiyah.

Menurutnya, berdasarkan informasi yang ia terima dari sejumlah kerabat di DPRD, uang tersebut memang sudah disiapkan, namun hingga Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK, uang tesebut belum juga diterima oleh mereka di Fraksi Gerindra.

"Jadi memang sudah ada disiapkan, cuma kami di Fraksi Gerindra memang belum dapat," ungkap Muhammadiyah.

Mendengar pengakuan itu, Ketua Majelis Hakim Yanto kemudian memotong pernyataan Muhammadiyah dan menyebutkan, bahwa berdasarkan pengakuan sejumlah saksi dari pihak DPRD bahwa Muhammadiyah bersama seluruh anggotanya di Fraksi Gerindra sudah menerima.

Bahkan, karena merasa pengakuan Muhammadiyah tidak benar, Yanto meminta agar Muhammadiyah berkata jujur.

"Di sinilah dilihat kejujuran saudara. Kalau bilang Tidak sementara saksi lain bilang terima bagaimana?. Apa lagi lebih dari satu saksi yang kami periksa, dan sampaikan semua dapat," terangnya.

Mendengar itu, Muhammadiyah tetap teguh pada pengakuannya, bahwa ia dan seluruh anggotanya memang tidak mendapatkan uang pascaketok palu tersebut.

"Cuman kami memang yang belum terima. Tapi dulu sempat diberi tahu oleh anggota lain kalau mau ada yang ketok palu. Sebatas itu saja namun uangnya kami tidak terima," ujar Muhammadiyah.

Namun, saat majelis hakim mempertanyakan soal proyek yang dijanjikan oleh Pemprov Jambi kepada para unsur ketua fraksi di DPRD, Muhammadiyah tidak menampik.

Ia menuturkan, bahwa memang sempat menerima janji akan diberikan proyek.

"Kalau dapat belum karena saya hanya dijanjikan. Yang janjikan itu orang dekat gubernur bernama Apif," tandas Muhammadiyah.

Dalam sidang sebelumnya, JPU KPK mendakwa Zumi Zola menerima gratifikasi senilai Rp40,44 miliar dan US$177.300 dari para rekanan penggarap proyek di Pemprov Jambi.

Mereka adalah Plt Kepala Dinas PUPR Arfan, Apif, dan Asrul Pandapotan Sihotang. Apif dan Asrul merupakan mantan bendahara dalam tim kampanye Zumi saat maju dalam Pemilihan Gubernur Jambi.

Selain itu, KPU juga mendakwa Zumi menyuap Anggota DPRD Provinsi Jambi dengan uang sekitar Rp200-250 juta per anggota.

Uang tunai itu pun, disebutkan JPU untuk mengesahkan R-APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 - 2018. (OL-3)
 

BERITA TERKAIT