Pelantikan Syahri Mulyo Rugikan Rakyat


Penulis: Ins/Gol/Ant/X-3 - 26 September 2018, 07:35 WIB
ANTARA/APRILIO AKBAR
ANTARA/APRILIO AKBAR

HANYA sekitar 3 menit Bupati terpilih Tulungagung, Syahri Mulyo, menjabat kepala daerah aktif setelah dilantik Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, kemarin.

Seusai Soekarwo membacakan surat pelantikan pukul 13.45 WIB, Mendagri Tjahjo Kumolo langsung menyerahkan SK Pelaksana Tugas Bupati Tulungagung kepada Soekarwo untuk kemudian diberikan kepada Wakil Bupati Tulungagung Marwoto Birowo.

"Saudara Syahri Mulyo sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 64 ayat 4, kami serahkan penugasannya kepada Saudara Marwoto. Kepada Pak Syahri sekali lagi, wakilnya yang dipilih ialah sahabat baik Bapak. Yakinlah visi-misi Bapak dijalankan dengan baik oleh Pak Plt," kata Soekarwo.

Syahri Mulyo dilantik sebagai Bupati Tulungagung berdasarkan SK Mendagri Nomor 131.35-5884 Tahun 2018, sedangkan Marwoto Birowo dilantik sebagai Wakil Bupati Tulung-agung berdasarkan SK Mendagri Nomor 132.35-5885 Tahun 2018.

Kasus hukum yang menjerat Syahri menyebabkan dia harus dibui dan dilantik singkat sebagai Bupati Tulungagung di Jakarta, lokasi terdekat dengan LP tempat dia ditahan.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengapresiasi KPK yang memberikan izin peminjaman Bupati terpilih Tulungagung. Tjahjo mengingatkan berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat 7 UU Nomor 10/2016 bahwa 'Dalam hal calon bupati/wali kota dan/atau wakil bupati/wakil wali kota terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi bupati/wali kota dan/atau wakil bupati/wakil wali kota kemudian saat itu juga diberhentikan sementara sebagai bupati/wali kota dan/atau wakil bupati/wakil wali kota'.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengingatkan KPU untuk membuat terobosan agar calon kepala daerah terpilih yang bermasalah di KPK seperti Syahri Mulyo tidak perlu dilantik.

"Kami pernah meminta KPU menerjemahkan kalimat 'berhalangan tetap' itu termasuk di dalamnya menjadi tersangka KPK. Selain membuang anggaran di proses pemilihan dan nantinya kembali berproses untuk menentukan wakil bupati di DPRD, masyarakat juga dirugikan dalam hal pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan," ungkap Titi. (Ins/Gol/Ant/X-3)

BERITA TERKAIT