Di Era Nur Mahmudi, 20 Pejabat Depok Terjaring Korupsi


Penulis: Kisar Rajaguguk - 16 September 2018, 15:10 WIB
MI/BARY FATHAHILAH
MI/BARY FATHAHILAH

SELAMA dua periode pemerintahan Nur Mahmudi Ismail, lebih dari 20 pejabat dan mantan pejabat Kota Depok menghuni Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin, Bandung. Pejabat-pejabat penghuni LP Sukamiskin itu terjaring praktik korupsi yang merugikan keuangan negara.

Nur Mahmudi menjadi penguasa di Kota Depok sejak 2006-2011 dan 2011-2016.

Nu Mahmudi juga tersandung kasus korupsi pada akhir masa jabatannya sebagai Wali Kota 2015. Nur Mahmudi tersandung di Jalan Nangka, Kelurahan Sukamaju baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok

Nur Mahmudi ditetapkan penyidik Tipikor Polresta Depok sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka bersama bekas anak buahnya yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Harry Prihanto pada 20 Agustus 2018.

Penetapan Nur Mahmudi dan Prihanto sebagai tersangka dipublikasikan setelah penyidik Tipikor Polresta Depok menerima hasil audit keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat dan memeriksa sekurangnya 87 orang saksi.

Sebelumnya, penyidik Tipikor Polresta Depok telah menyita 16 buku sertifikat atas nama 17 warga RT 003 RW 01 Jalan Nangka, Kelurahan Sukamaju baru.

Penyidik juga telah menggelar perkara untuk meningkatkan status penyelidikan korupsi Jalan Nangka ke penyidikan Januari 2018, dilanjutkan penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Depok.

Kepala Kejaksaan Negeri Depok Supari mengakui pihaknya telah menerima SPDP dari Penyidik Polresta Depok.

“SPDP korupsi Jalan Nangka, Kelurahan Sukamaju baru telah diterima, “ kata Supari.

Sejauh ini, tidak ada penjelasan secara resmi dari penyidik Polresta Depok terkait hasil pemeriksaan Nur Mahmudi dan Prihanto Rabu dan Kamis (13/9) .

Polresta Depok terlihat enggan memublikasikan kasus korupsi yang menjerat mantan Wali Kota Depok dan bekas Sekda Kota Depok tersebut. Padahal, publik Kota Depok berharap kasus korupsi Jalan Nangka dipublikasikan sehingga informasi yang mereka dapatkan tidak simpang siur.

Kasus tindak pidana korupsi yang menyeret mantan Presiden Partai Keadilan (PK) yang kini bernama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nur Mahmudi dan anak buahnya mantan Sekda Kota Depok Prihanto itu terjadi menjelang akhir 2015.

Kasus berawal ketika Developer membangun Apartemen bernama Green Lake View (GLV) di bekas pabrik Garmen PT Rajabrana, Jalan Nangka, Kelurahan Sukamaju baru, yang berjarak sekitar 300 meter dari jalan masuk Raya Bogor.

Nur Mahmudi selaku penguasa Kota Depok dan Sekda selaku Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Depok bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok membuat kebijakan umum anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Angagaran 2015 sebesar Rp23 miliar untuk melebarkan jalan Nangka dari 6 lebar menjadi 14 meter.

Dana sebesar Rp23 miliar disusupkan ke APBD Dinas PUPR. Selanjutnya KUA-PPAS dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD 2015.

Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo memebenarkan KUA-PPAS dirapatkan bersama TPAD Kota Depok bersama Banggar DPRD.

“Namun, tidak disetujui lantaran lahan sekitar 300 meter dari pintu masuk Jalan Raya Bogor sudah dibebaskan Developer yang membangun Apartemen GLV, “ ucapnya.

Hendrik juga menampik pengadaan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka, berikut dengan biaya sebesar Rp23 miliar tidak diketok palu di paripurna DPRD 2015.

"Saya yang memimpin paripurna, saya yang ketuk palu pengesahan APBD dan APBD-P. Tidak ada tercantum Jalan Nangka. Itu kerjaan eksekutif, “ tegas Hendrik. (OL-2)

BERITA TERKAIT