KPK Sebut Kasus BLBI Bukan Perdata, Sebab Ada Korupsi di Dalamnya


Penulis: M Taufan SP Bustan - 14 September 2018, 21:10 WIB
MI/ROMMY PUJIANTO
MI/ROMMY PUJIANTO

TERDAKWA Syafruddin Arsyad Temenggung dan kuasa hukumnya kembali melanjutkan membaca nota pembelaan dalam sidang lanjutan perkara korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Jumat (14/9).

Dalam sidang pembacaan pleidoi Kamis (13/9), mantan kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tersebut bersikeras kasus yang menjeratnya seharusnya tidak ditangani oleh PN Tipikor.

"Kasus ini adalah ranah perdata, oleh karena itu yang berwenang menyidangkan adalah pengadilan perdata," terang Syafruddin.

Di kesempatan terpisah, dalam menanggapi hal tersebut, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK telah mendengar selama dua hari ini pembelaan Syafruddin.

Tentu saja, lanjutnya, seluruh yang disampaikan terdakwa atau kuasa hukumnya, terlepas benar atau tidaknya, adalah hak dari pihak terdakwa. “Namun, KPK memandang relatif tidak ada hal yang baru dan signifikan dalam poin-poin yang disampaikan,” ungkap Febri dalam pesan singkatnya.

Menurutnya, JPU KPK meyakini seluruh bukti yang telah diajukan di persidangan sebelumnya sangat kuat untuk membuktikan dakwaan. Febri menegaskan, kasus BLBI bukan kasus perdata, melainkan terdapat dugaan tindak pidana korupsi.

Alasan kasus BLBI berada di ranah perdata sebenarnya juga telah disampaikan oleh pihak terdakwa saat praperadilan dan juga eksepsi. Namun, JPU KPK mengetahui hakim praperadilan dalam perkara No. 73 Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Agustus 2017 menolak seluruh permohonan termasuk mengeyampingkan beberapa poin karena masuk pokok perkara. Eksepsi terdakwa pun tidak dikabulkan dalam kasus ini.

“Sehingga, kami memandang isu ini bukanlah hal baru yang perlu mendapat perhatian khusus,” kata Febri.

Febri menegaskan dalam penanganan perkara ini sebelumnya KPK telah melewati proses panjang penyelidikan selama lebih dari 4 tahun yang tentu dilakukan dengan sangat hati-hati, yaitu sejak 31 Januari 2013. Kemudian, setelah ditemukan minimal dua alat bukti, kasus tersebut diproses di tingkat penyidikan pada 20 Maret 2017.

Febri menambahkan, selama proses penyelidikan dan penyidikan KPK telah memastikan bahwa kasus ini masuk ranah pidana dan sejumlah orang diduga sebagai pelaku kejahatan tindak pidana korupsi.

“Pada tahap penyelidikan di kasus ini, KPK telah meminta keterangan pada 33 orang termasuk terdakwa dan terdapat 87 dokumen atau alat bukti surat,” tandasnya. (A-2)

BERITA TERKAIT