Koruptor Boleh Nyaleg, MA Dinilai Mendukung Korupsi Tumbuh Subur


Penulis: Golda Eksa - 14 September 2018, 21:00 WIB
MI?Rommy
MI?Rommy

KEPUTUSAN Mahkamah Agung yang merestui para narapidana kasus korupsi mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) merupakan bentuk kemunduran. Masyarakat pun semakin tidak percaya dengan legalitas MA sebagai simbol pengadil.

"Jika mereka boleh nyaleg, maka mereka tidak akan takut lagi untuk tidak korupsi dan justru akan semakin berani. MA tidak mendukung semangat pemberantasan korupsi. Sebagai benteng keadilan, MA seharusnya bersikap membela rakyat," ujar Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, ketika dihubungi Media Indonesia, Jumat (14/9).

Korban korupsi ialah seluruh masyarakat di Tanah Air. Kasus tersebut berbeda dengan perkara pidana narkoba dan lain sebagainya. Artinya, sambung dia, pada posisi tersebut lembaga penegak hukum harus condong kepada masyarakat.

Kandasnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, telah membuat masyarakat gigit jari. Sebaliknya, para pelaku praktik lancung pun bisa bernafas lega sembari menari menikmati kemenangan.

"Suasana pemilu sudah bagus dengan semangat KPU untuk menghalangi koruptor nyaleg. Kalau kemudian dibolehkan, maka MA menghancurkan pemilu yang demokratis. Inilah yang sangat disayangkan karena dalam posisi keadilan justru MA tidak paham keadilan."

Ada tiga hal yang dibutuhkan untuk menuju negara sejahtera sesuai UUD 1945, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Gugurnya. PKPU 20/2018 karena dianggap bertentangan dengan UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum, sejatinya hanya memenuhi unsur kepastian hukum.

"Seharusnya jangan dilupakan bahwa di atas kepastian hukum itu ada keadilan dan kemanfaatan. Nah, sekarang di mana letak keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat? Ini malah membuat masyarakat semakin tidak percaya hukum," tandasnya. (OL-1)

BERITA TERKAIT