PSI: MA Tidak Berikan Keadilan Kepada Rakyat


Penulis: Akmal Fauzi - 14 September 2018, 20:32 WIB
MI/ROMMY PUJIANTO
MI/ROMMY PUJIANTO

MAHKAMAH Agung (MA) memutuskan narapidana kasus korupsi boleh mendaftar sebagai calon anggota legislatif. Ketentuan itu menggugurkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Menanggapi hal itu, Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni mengaku kecewa dengan keputusan MA. PSI merupakan salah satu partai yang tidak ada bakal caleg mantan koruptor yang diusung di Pemilu 2019.

“Saya menerima keputusan hukum ini dengan kecewa, gerah dan jengkel. Bagaimana rumah keadilan memberikan keputusan yang terasa tidak adil bagi rakyat,” ujarnya, Jum’at (14/9)

Pun demikian ia menghormati putusan tersebut. Ia meminta masyarakat cerdas memilih parpol dan caleg di Pemilu 2019

“Tapi karena ini sudah menjadi keputusan dan akan dilaksanakan, rakyat harus cerdas memilih dan memilah parpol dan caleg yang anti-korupsi, parpol yang tidak menempatkan satu orangpun caleg mantan napi koruptor,” jelasnya

MA mengabulkan permohonan pihak pemohon terkait uji materi PKPU tersebut pada Kamis (13/9). Hakim MA yang menyidangkan kasus itu menilai PKPU 20/2018 bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 240 ayat (1) huruf g. PKPU tersebut juga bertentangan dengan Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016, yang intinya mempersilakan narapidana maju sebagai wakil rakyat. (OL-4)

BERITA TERKAIT