Menikmati Jalan Beraspal setelah 73 Tahun Merdeka


Penulis: (S4-25) - 17 August 2018, 19:02 WIB
MI/VICTOR RATU
MI/VICTOR RATU

MEMBANGUN Indonesia dari pinggiran. Itu termuat dalam poin ketiga Nawa Cita yang diusung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai wilayah perbatasan sedikit banyak diuntungkan dengan program tersebut. Di usia Kaltara yang baru 5 tahun, geliat pembangunan di provinsi itu sudah terlihat, terutama di area perbatasan. Dari sisi infrastruktur, misalnya, baik dari APBD maupun APBN, banyak dana mengalir untuk membangun berbagai fasilitas dan saranaprasarana di perbatasan. Upaya gubernur untuk meyakinkan ke pemerintah pusat cukup banyak punya andil dalam geliat pembangunan di Kaltara, termasuk di wilayah perbatasan.

Dana yang digelontorkan melalui APBN pun kian meningkat. Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengatakan, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Perka BNPB) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Negara 2018, disebutkan dari rencana alokasi APBN sebesar Rp28,5 triliun untuk pengelolaan perbatasan, Kaltara mendapat Rp3,17 triliun. Angka itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan tahun lalu sekitar Rp1,3 triliun. Anggaran tersebut dikelola langsung melalui kementerian dan lembaga di pusat. Artinya, ini tidak termasuk anggaran yang dikucurkan lewat pemerintah daerah.

Itu membuktikan bahwa Nawa Cita ke-3 Jokowi- JK yakni membangun Indonesia dari pinggiran bukan slogan belaka. Sinergi yang terbangun antara pemerintah daerah dan pusat secara bertahap berhasil menuntaskan persoalan di perbatasan, salah satunya di Kaltara. Contohnya, masyarakat di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. Sejak 73 tahun merdeka belum pernah melihat apalagi menikmati jalan mulus. Baru kini di era kepemimpinan Jokowi-JK dan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie bersama wakilnya, Udin Hianggio, warga dapat menikmati jalan itu yang tak kalah dengan kondisi jalan di negara tetangga, Malaysia. Jalan sepanjang kurang lebih 3 kilometer yang merupakan titik awal dari perbatasan Long Midang telah selesai dibangun hingga ke Desa Long Bawan, ibu kota kecamatan. “Jalan tersebut nanti terkoneksi hingga Malinau secara bertahap,” kata Irianto. Jalan Long Bawan-Long Midang Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, sekarang beraspal hotmix. Desa Long Midang merupakan desa di ujung negeri yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia.

Kesehatan
Peningkatan pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan terluar (DTPK) juga memperoleh perhatian khusus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Salah satu upayanya dengan membangun rumah sakit (RS) pratama di beberapa daerah perbatasan. Irianto menjelaskan sedikitnya ada pembangunan empat RS pratama di Kaltara, yaitu RS Pratama Krayan, RS Pratama Sebuku, RS Pratama Sebatik, dan RS Long Ampung. “Pembangunan RS pratama atas dukungan penuh pemerintah pusat. Kami dari pemprov memfasilitasi, mulai pengusulan hingga pelaksanaannya, dengan tujuan mendekatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat perbatasan,” ujar Irianto.

Gubernur mengakui sejak selesai dibangun, RS pratama belum sepenuhnya dapat dimanfatkan. Pasalnya, alat kesehatan (alkes) sejauh ini belum lengkap. Untuk itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara pada 2019 akan mengusulkan untuk pengadaan alkes. “Usulan disampaikan ke pusat melalui kementerian terkait, di antaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kebutuhan anggaran sebesar Rp65 miliar,” ujarnya. Usulan tersebut untuk memenuhi fasilitas di tiga RS pratama, yaitu Krayan,  ebuku, dan Long Ampung. RS pratama di Sebatik sudah memiliki alkes. Pemenuhan alkes RS menyesuaikan dengan standar pelayanan. Hal tersebut seiring dengan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 56 Tahun 2014. Ada 17 jenis alkes yang Pemprov Kaltara usulkan pada tahun ini. “Ini agar hal tersebut dapat direalisasikan pada anggaran 2019,” ujarnya. Untuk menindaklanjuti usulan tersebut, Gubernur meminta dinas terkait untuk terus melakukan komunikasi dengan pusat. Harapannya, usulan itu memperoleh persetujuan dari kementerian terkait.

PLBN
Selain itu, pembangunan pos lintas batas negara (PLBN) yang lebih representatif segera mendekati kenyataan. Pada tahun ini, progres pembangunan dimulai dengan penyusunan DED (detail engineering design). “Alhamdulillah kami bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah pusat yang menyetujui usulan-usulan kami untuk pembangunan PLBN terpadu di perbatasan Kaltara,” tutur Irianto. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mengalokasikan anggaran untuk memulai pembangunan PLBN terpadu di Kaltara, penyusunan DED sebagai tahap awal. Perencanaan fisik PLBN terpadu prioritas ke-2 saat ini sudah dalam tahap lelang untuk penyusunan DED.

Bahkan untuk PLBN Long Midang telah ada pemenangnya dan kegiatannya segera dimulai. “Untuk lelang pembangunan fisiknya mungkin dilaksanakan pada September atau Oktober 2018. Untuk PLBN Sei Pancang masih dalam proses lelang DED,î jelasnya. Perencanaan PLBN terpadu di Labang Kecamatan Lumbis Ogong dan Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu, Malinau, akan dilaksanakan pada tahun depan. Sebelumnya, tim Kementerian PU-Pera telah melakukan survei di lokasi itu. Kehadiran PLBN di Kaltara, menurut Gubernur, sangat dinanti pemerintah daerah dan masyarakat. Infrastruktur itu dianggap dapat meningkatkan keamanan, kepatuhan saat perlintasan, dan perdagangan lintas negara di perbatasan. “Kehadiran PLBN dapat membuat nilai jual hasil bumi dan komoditas lain masyarakat di perbatasan makin tinggi. Secara keseluruhan, PLBN mampu meningkatkan perekonomian di perbatasan,”  tandasnya. (S4-25)

BERITA TERKAIT