Fintech Jembatan Ekonomi Kerakyatan


Penulis: Aldi Haryopratomo Wakil Ketua Umum Bidang Inklusi Keuangan Asosiasi Fintech Indonesia & CEO Go-Pay - 16 August 2018, 06:05 WIB
seno
seno

IBU Umayah adalah istri seorang Sekretaris Desa Tambang Ayam, Anyar, Serang, Banten. Selain menggeluti profesinya sebagai guru, Ibu Umayah juga berperan sebagai ketua pengajian mingguan yang digelar setiap hari Rabu menjelang Dzuhur. Sebulan sekali, pengajian juga digabung dengan arisan barang kebutuhan rumah tangga.

Tiga tahun lalu, saya berkesempatan mengunjungi desa di bantaran Pantai Anyer ini. Ya, kiprah Ibu Umayah beserta anggotanya menjadi cikal bakal kelahiran Arisan Mapan. Berbeda dengan yang sudah berjalan, Mapan mengelola arisan melalui aplikasi mobile yang memungkinkan anggota kelompok memilih barang yang diinginkan dan mendapatkannya secara bergiliran tanpa membayar bunga sepeserpun.

Cara ini menjadi solusi atas lonjakan harga yang bisa mencapai dua kali lipat saat barang harus dicicil dibanding ketika dibeli tunai. Waktu pertama kali dirintis bersama ibu-ibu Tambang Ayam dan sekitarnya, barang yang menjadi objek Mapan adalah panci rendang untuk keperluan Lebaran. Jumlah anggota arisan kala itu sudah sekitar seratusan ibu-ibu.

Kisah kelompok arisan Ibu Umayah yang bergabung dengan Mapan menjadi salah satu benang merah betapa dekatnya teknologi finansial (fintech) dengan ekonomi kerakyatan. Pilar ekonomi kerakyatan pernah diungkapkan Bung Hatta melalui pernyataan fenomenalnya “Sanubari Rakyat Indonesia penuh dengan rasa bersama, kolektivitas” dalam tulisan “Ke Arah Indonesia Merdeka” yang dirilis tahun 1932 silam.

Kita tahu arisan adalah sebuah aktivitas ekonomi kerakyatan yang bercirikan kebersamaan, gotong-royong, dan kolektivitas. Dalam konteks keuangan, arisan konvensional sendiri tak lain adalah peer-to-peer lending konvensional. Bedanya, di sana belum ada peranan teknologi. Makanya, jangkauan keanggotaannya terbatas. Kini Arisan Mapan, dengan menggunakan teknologi, sudah memiliki jutaan anggota.

Pertanyaannya, apakah fintech, bisa menjembatani  ekonomi kerakyatan? Jawabannya tentu saja iya. Bahkan, fintech khususnya platform peer-to-peer lending  mampu memperluas skala kolektivitas tanpa menanggalkan etika dan nilai-nilainya.

Soal skala kolektivitas, keberadaan fintech terbukti mampu memperluas jangkauan sekaligus mendekatkan antara pihak yang membutuhkan pinjaman dengan pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman dapat lebih mudah untuk melakukan analisa resiko karena teknologi mempermudah transparansi data.  Pemberi pinjaman bukan hanya individu, tetapi juga bisa institusi seperti perbankan. Fintech juga memudahkan bagi peminjam untuk membayar cicilannya dengan lebih mudah dan terjangkau karena tidak terbatas pada menggunakan kolektor fisik atau jaringan tradisional.

Salah satu fintech lending yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, Amartha, misalnya, bisa memfasilitasi karyawan di Sumatera Utara untuk memberikan pinjaman usaha kepada seorang pedagang gorengan di Jawa Barat. Sebaliknya, fintech lending seperti Investree mampu memfasilitasi mahasiswa di Sulawesi untuk memberikan pinjaman kepada karyawan perusahaan di Jakarta.

Peer-to-peer lending ibarat jembatan yang mengantarkan pihak-pihak yang selama ini hidup di atas tanah tanpa harapan menuju tanah penuh harapan (land of opportunity). Ia memberikan solusi kepada mereka yang selama ini sulit mengakses sumber keuangan akibat berbagai keterbatasan.

Perbedaan kemampuan akses masyarakat terhadap sumber keuangan dan barang dengan harga terjangkau menjadi salah satu sumber mekarnya kesenjangan ekonomi dan sosial. Padahal, kesenjangan adalah salah satu musuh utama ekonomi kerakyatan.

Data Otoritas Jasa Keuangan mencatat selama Desember 2016 - Juni 2018 dana yang disalurkan oleh 63 perusahaan peer-to-peer lending sudah mencapai Rp 6 triliun. Angka ini diperkirakan akan terus bertambah seiring peningkatan jumlah perusahaan peer-to-peer lending dan minat masyarakat.

Namun pemberian akses layanan keuangan juga perlu dijaga sehingga peminjam tidak terjebak oleh pinjaman yang diluar batas norma. Maka dari itu, Asosiasi Fintech mencetuskan kode etik lending, yang sudah ditanda tangani oleh lebih dari 50 perusahaan fintech. Kode etik ini akan menjaga supaya penyedia layanan fintech tidak keluar dari jalur pinjaman yang wajar. Misalnya tidak ada biaya tersembunyi, menggunakan sistem koleksi yang manusiawi, dan lain-lain. Sebuah perusahaan peer-to-peer lending juga wajib melakukan pengumpulan dana secara baik. Tidak boleh ada proses pemaksaan terhadap nasabah.

Harapannya, fintech benar menjadi sebuah industri yang memberi kemudahan, bukan industri rentenir online. Pendek kata, seluruh klausul dalam kode etik peer-to-peer lending menganut nilai-nilai ekonomi kerakyatan yang berupaya mengikis kesenjangan.

Badan Pusat Statistik mencatat rasio gini yang menjadi ukuran kesenjangan nasional berdasarkan pengeluaran sampai Maret 2018 masih 0,389. Meski mulai turun, angka ini masih terbilang tinggi. Keberadaan fintech yang memungkinkan seluruh masyarakat mendapat akses sama terhadap keuangan dan barang membuat tingkat pengeluaran mereka relatif setara.

Memang, kolektivitas dan kepercayaan pada akhirnya tak bisa dilepaskan saat kita berbicara fintech sebagai jembatan ekonomi kerakyatan. Keduanya saling melengkapi satu sama lain. Tanpa kehadiran salah satunya, sebuah perusahaan fintech dipastikan punya pondasi keropos.

Sejalan pemikiran Bung Hatta, fintech memusatkan pembangunan ekonomi kepada rakyat yang didasari kolektivitas dan kepercayaan. Itu artinya, fintech mampu menjadi alat pengamalan sila kelima Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Fintech adalah jembatan ekonomi kerakyatan yang diidamkan Bung Hatta lebih dari 80 tahun tahun silam. Begitu pula masyarakat Indonesia yang sudah mengenyam 73 tahun kemerdekaan. (*)

BERITA TERKAIT