Tinggalkan Balai Kota Tanpa Kenangan


Penulis: Mathias S Brahmana Wartawan Media Indonesia - 13 August 2018, 06:00 WIB
img

SANDIAGA Uno telah resmi meninggalkan Balai Kota DKI. Dia mencoba peruntungan menjadi orang nomor dua di republik ini. Tidak ada yang bisa melarang sebab menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, adalah hak setiap warga negara yang memenuhi syarat.

Tetapi sebagai pejabat negara, sudah menjadi kewajiban pula untuk menyelesaikan semua program yang pernah dijanjikan kepada masyarakat. Selama 10 bulan menduduki kursi empuk Wakil Gubernur DKI Jakarta, belum bisa dihitung apa saja prestasi Sandiaga.

Hampir-hampir tidak ada yang melekat dalam ingatan. Bahkan, Ketua Perkumpulan Gerakan OK Oce Faransyah Jaya mengaku sampai kelimpungan atas kepergian Sandiaga dari Balai Kota DKI. Sandiaga meninggalkan beban berat di pundak Oce. Realisasi program OK Otrip yang mengintegrasikan angkutan kota dengan bus Trans-Jakarta masih jauh dari target.

Semula dalam tiga bulan diyakini seluruh pengemudi angkot sudah gabung Ok Otrip. Uji coba berlangsung sejak 15 Januari 2018 hingga 15 April 2018. Hasilnya, jauh panggang dari api.  Tak membuahkan hasil. Uji coba diperpanjang lagi tiga bulan. Lagi-lagi pengemudi angkot tidak berminat.

Selama enam bulan uji coba, tetap saja hanya 384 angkot yang mau bergabung dari target 2.609 armada pada tahun ini. Keinginan agar seluruh angkot sudah bergabung dengan Ok Otrip pada tahun ini sangat sulit diwujudkan.
Janji kampanye program rumah DP Rp0 yang sangat diharapkan warga Ibu Kota bisa terealisasi secepatnya karena merupakan kebutuhan primer, hanya bunyinya yang nyaring.

Lokasi yang dijanjikan di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, hingga kini belum berbentuk. Suara mesin menderu-deru pun tidak terdengar di lokasi. Tragisnya, pembangunan rumah susun yang sudah dipersiapkan jauh hari pun gagal direalisasikan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta bahkan mengajukan kepada DPRD DKI supaya mematikan anggaran APBD-Perubahan 2018 terkait pembangunan tiga rumah susun sebesar Rp712,57 miliar.
Jika tadinya Sandi mampu menggerakkan DPRKP menggunakan uang rakyat sebesar Rp712,57 miliar buat membangun rumah susun, setidaknya sebanyak 1.951 keluarga bisa berteduh di tempat yang nyaman pada tahun depan.
Kalau setiap keluarga dihitung empat orang, dua orangtua dan dua anak, sebanyak 7.804 warga Jakarta terselamatkan dari tempat tinggal tidak layak.    

Anggaran Rp712,57 miliar yang sudah tersedia itu rencananya buat membangun rumah susun di Jalan Inspeksi Banjir Kanal Timur, Jakarta Timur, senilai Rp361 miliar; rumah susun Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rp188 miliar, serta rumah susun di Karang Anyar, Jakarta Pusat, senilai Rp162 miliar.

Nama-nama calon penghuni rumah susun pun sudah terdaftar di DPRKP. Harapan mereka dapat tinggal di tempat layak gagal direalisasikan Pemprov DKI. Padahal banyak di antara keluarga itu sudah menunggu sejak 2013.
Pemprov DKI kaya hanya di atas kertas. APBD DKI 2018 sebesar Rp71,1 triliun yang demikian besar menjadi tidak berarti. Buat apa uang sebanyak itu jika tidak digunakan. Tercatat serapan APBD DKI Jakarta per 31 Juli 2018 sebesar Rp27,41 triliun atau hanya 36,5%  dari target.

Di samping program-program andalan saat kampanye Gubernur DKI 2017, terdapat sejumlah pekerjaan rumah lain yang ditinggalkan Sandiaga. Misalnya, pembangunan <i>skybridge<p> Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang harus dibangun untuk memulihkan siksaan kemacetan akibat jejalan pedagang kaki lima, belum juga dimulai hingga Sandiaga meninggalkan Balai Kota. Padahal janji kepada Ombudsman dimulai setelah Idul Fitri lalu.

Begitu juga dengan sesumbar membangun stadion bola bertaraf internasional buat kandang Persija setaraf dengan Old Trafford milik Mancester United pun pupus sudah. Sepuluh bulan adalah waktu cukup lama buat membangun dengan uang yang telah tersedia. Rakyat sangat dirugikan karena tidak ada yang mengeksekusinya.   Bak kata pepatah, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan nama. Ini menjadi peringatan. Ke depan, siapapun yang meninggalkan Balai Kota DKI, seharusnya orang-orang prestasi.

BERITA TERKAIT