Capres-Cawapres tidak Penuhi Syarat Kesehatan Bisa Diganti


Penulis:  Insi Nantika Jelita - 12 August 2018, 19:20 WIB
MI/Rommy Pujianto
MI/Rommy Pujianto

SALAH satu rangkaian proses pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Umum 2019 ialah tes pemeriksaan kesehatan.

Minggu (12/8) merupakan jadwal pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh pasangan capres/cawapres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Jakarta Pusat.

Kurang lebih sembilan jam waktu pemeriksaan kesehatan dilakukan dengan berbagai macam tahapan tes.

Pemeriksaan dilakukan oleh tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan dokter dari RSPAD. Hasilnya akan diumumkan oleh Komisi Pemelihan Umum (KPU).

Menurut Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, pihaknya tidak mempunyai wewenang untuk menentukan apakah pasangan capres/cawapres telah memenuhi syarat atau tidak. KPU menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan kepada IDI.

"Jadi yang memeriksa memang IDI dan RSPAD, tetapi yang berwenang mengumumkan hasilnya itu KPU. Karena ini pekerjaan KPU. KPU meminta tolong kepada IDI dan RSPAD untuk melakukan tes kesehatan." ungkap Wahyu di Jakarta, Minggu (12/8).

Wahyu menuturkan, KPU egera mengumumkan hasil pemeriksaan kesehatan jika baik IDI maupun tim dokter RSPAD sudah memberikan hasilnya.

Wahyu juga menambahkan bahwa pemeriksaan kesehatan merupakan salah satu dari sekian banyak persyaratan. Jika nantinya hasil pemeriksaan kesehatan menyatakan bakal calon presiden dan wakil presiden tidak memenuhi syarat, maka bisa diganti oleh partai politik pengusung.

"Kalau tes kesehatannya tak terpenuhi, ya dia (bakal capres/cawapres) tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon kan. Setelah dia tak memenuhi syarat baru diganti," kata Wahyu.

Saat ditanyai apa saja yang menjadi kendala bahwa bakal capres/cawapres tidak memenuhi syarat Wahyu mengatakan, hal itu hanya diketahui tim dokter yang memeriksa.

"Untuk dinyatakan dia (bakal capres/cawapres) memenuhi syarat kesehatan atau tidak. Ya kita sama-sama tunggu dulu hasil tes kesehatan."

Penggantian pasangan capres-cawapres yang tidak memenuhi syarat tertuang pada Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 yang berbunyi;
Pasal 24
(1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat, KPU meminta kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon baru sebagai pengganti.

(2) Pengusulan Bakal Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari sejak surat permintaan dari KPU diterima oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

(3) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 4 (empat) Hari setelah diterimanya surat pengusulan Bakal Pasangan Calon pengganti. (OL-1)

 

BERITA TERKAIT