Calon Pemimpin Indonesia Harus Mampu Membuka Luas Lapangan Kerja


Penulis: Fetry Wuryasti - 12 August 2018, 19:15 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

INDONESIA akan menghadapi dua pasang Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada Pilpres 2019.  Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan Indonesia memiliki tantangan ekonomi yang berat ke depan.

Tekanan global disertai proteksionisme Amerika Serikat (AS) dan kenaikan suku bunga acuan AS Fed Fund Rate otomatis akan menghantam nilai tukar rupiah. Indonesia harus belajar dari Lira Turki yang telah dikategorikan masuk krisis akibat depresiasi mata uang yang mencapai 42%.

Tekanan global tidak bisa dianggap remeh. Kenyataannya Indonesia sangat terkorelasi dengan pengaruh global, terutama AS.

Salah satu hal paling penting yang harus diperhatikan ialah pemimpin Indonesia nantinya harus bisa menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, untuk menggerakkan sektor riil secara keseluruhan.

Pada kenyataannya, ini bukan sesuatu yang mudah,karena terkait dengan berbagai macam aturan. Apalagi melihat komposisinya, sebanyak 58% merupakan lulusan pendidikan menengah ke bawah (SMP).

Kaitannya dengan urusan global, kata Hariyadi, bila Indonesia tidak menjaga pasar domestik, pastinya akan terkena serbuan barang dari luar negeri.

Oleh karena itu, sektor riil harus bergerak untuk penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar. Sektor ekonomi padat karya terutama harus diperhatikan. Sebab selama ini tidak diurus dengan serius.

"Ini terkait dengan masalah sistem pengupahan. Sering kali pada sektor padat karya tidak ada keberpihakan untuk mengatur masalah upah. Sehingga minat investor dan pengusaha surut untuk membangun dan ekspansi pabrik garmen," ujar Hariyadi, saat dihubungi,Minggu (12/8).

Seringkali di ranah pemerintah daerah, pengupahan masuk dalam wilayah politis. Setiap calon kepala daerah menjadikan upah minimum sebagai ajang jualan.

Sehingga tidak terjadi proses negosiasi upah, adanya survei mengenai hidup layak dirundingkan dalam dewan pengupahan daerah dan kemudian ditentukan rekomendasi angka minimum upah.

"Akibatnya tuntutan kenaikan upah buruh sangat tinggi. Ini membuat industri padat karya enggan berekspansi dan memilih wait and see. Padahal kita butuh lapangan kerja besar. Sedangkan upah minimum dipolitisasi. Kata kuncinya bagaimana Indonesia dihadapkan kepada penciptaan lapangan kerja, untuk menjamin pasar domestik," ujar Hariyadi. (OL-2)

BERITA TERKAIT