KPK Akan Cek Langsung Fisik Aset Capres/Cawapres


Penulis: M. Taufan SP Bustan - 10 August 2018, 21:46 WIB
MI/ROMMY PUJIANTO
MI/ROMMY PUJIANTO

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pengecekan langsung terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) calon presiden dan calon wakil presiden yang telah dinyatakan lengkap.

Direktur Pemeriksaan dan Pendaftaran LHKPN KPK Cahya Hardianto Harefa menyebutkan, seperti yang telah dilakukan pada periode sebelumnya KPK jika tidak ada halangan akan melakukan pengecekan secara fisik. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa pengecekan itu dilakukan khusus untuk aset-aset besar yang telah dilaporkan di dalam LHKPN itu.

"Misalnya di mana aset-aset khususnya yang besar yang dilaporkan. Kami cek apakah memang betul itu miliknya, kemudian juga kami nanti akan lakukan klarifikasi terhadap aset-aset tersebut. Kalau tidak ada halangan tentunya seperti Pemilu yang lalu kami akan lakukan klarifikasi dan pengecekan secara fisik atas aset-aset yang dilaporkan," terangnya kepada sejumlah jurnalis di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (10/8).

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menambahkan, KPK mengapresiasi para calon yang secara umum sebenarnya sudah cukup taat melaporkan kekayaannya.

Tinggal memang, lanjutnya, ada beberapa kelengkapan yang perlu diselesaikan lebih lanjut. "Karena tentu saja kita semua memiliki kepentingan dan harapan agar para pemimpin di Indonesia nanti memang punya komitmen yang sangat kuat dalam pemberantasan korupsi," tegasnya.

Oleh karena itu, tambah Febri, salah satu indikator komitmen pemberantasan korupsi tentu adalah keterbukaan, transparansi, termasuk juga pemenuhan ketentuan UU tentang pelaporan kekayaan secara benar.

Sebelumnya, KPK melaporkan bahwa baru satu calon presiden yang dinyatakan lengkap pelaporan LHKPNnya.

Calon itu adalah Prabowo Subianto. Karena dinyatakan lengkap dalam waktu dekat pun LHKPNnya akan dipublis KPK.

Sementara calon presiden Joko Widodo dan dua calon wakil presiden Sandiaga S Uno dan Ma'aruf Amin juga dilaporkan belum melengkapi LHKPNnya.

KPK pun masih menunggu hingga batas waktu yang telah ditentukan pada 22 Agustus mendatang. (OL-4)

BERITA TERKAIT