Jalan Panjang Kewargaan di Indonesia


Penulis: (FD/M-4) - 11 August 2018, 02:40 WIB
Dok MI
Dok MI

BUKU ini hadir untuk memberikan gambaran mengenai perjalanan politik kewargaan di Indonesia sejak awal abad ke-20. Sebagaimana diketahui, kewargaan di Indonesia dibentuk dan dipraktikkan melalui serangkaian gerakan melawan ketidakadilan.

Gerakan-gerakan itu berupa serangkaian perjuangan oleh rakyat di level akar rumput dan kelas menengah beserta organisasi perwakilan dan para aktivis mereka untuk pengakuan kultural, keadilan ekonomi dan sosial, serta representasi politik.

Perjuangan itu secara umum berujung pada keterlibatan mereka dengan negara melalui proses-proses diskursif dan nondiskursif. Kendati negara menjadi simpul yang utama, perjuangan-perjuangan itu sering kali masih tercerai-berai, baik antarsektor maupun posisi-posisi subjek. Membangun rantai solidaritas antarfragmen perjuangan tersebut sangatlah penting, tetapi upaya-upaya yang dilakukan selama ini masih belum memenuhi harapan.

Karakter dan fragmentasi gerakan rakyat tersebut mencerminkan keberagaman ketidakadilan dan posisi-posisi subjek dalam masyarakat, yang pada saat bersamaan juga dipengaruhi dinamika politik. Perjuangan kewargaan dan sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia berkaitan satu sama lain.

Ketidakmampuan untuk menjembatani fragmentasi antarperjuangan kewargaan mencerminkan kurangnya kapasitas gerakan prodemokrasi dalam membangun aliansi yang lebih luas. Di samping itu, kecenderungan gerakan-gerakan ini untuk menjadi elitis dan terbiasa dalam memenetrasi negara juga mewarnai karakter perjuangan kewargaan kontemporer.

Di tengah situasi pelbagai ketidakadilan, kolektivitas, dan mobilisasi, ternyata representasi dan politik demokratis menjadi arena paling utama untuk mengintegrasikan dan mentransformasikan hubungan antagonis dalam perjuangan popular yang terfragmentasi. Akan tetapi, hal itu memerlukan sebuah sistem demokrasi yang tidak hanya memiliki kontrol kedaulatan atas urusan-urusan publik, tetapi juga memiliki saluran dan organisasi bagi bekerjanya representasi politik. Sayangnya, di Indonesia, demokrasi formal yang ada belum memenuhi kriteria ini. (FD/M-4)

BERITA TERKAIT