Simbolisasi Keindonesiaan Baru


Penulis: Umbu TW Pariangu Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang - 11 August 2018, 01:20 WIB
tiyok
tiyok

JUMAT (10/8/2018) kemarin, pasangan capres-cawapres Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno telah mendeklarasikan diri secara resmi sebagai kontestan yang akan maju di Pilpres 2019. Sebelumnya pengerucutan cawapres di dua kubu koalisi tersebut cukup mengejutkan publik. Dua sosok cawapres muncul di menit-menit terakhir pengumuman capres-cawapres. Nama cawapres Ma’ruf Amin ‘dikunci’ oleh 9 parpol koalisi hanya hitungan menit setelah sebelumnya Mahfud MD ramai disebut-sebut oleh publik dan pengamat politik menjadi calon prominen yang akan mendampingi Jokowi.
    
Demikian pun di kubu seberang, nama Sandiaga Uno tiba-tiba menyeruak saat menit terakhir menjelang waktu akhir pendaftaran setelah sebelumnya nama AHY digadang-gadang menjadi kandidat kuat mendampingi Prabowo. Bahkan Sandiaga sebelumnya tidak pernah muncul dalam radar pencalonan.
    
Namun, suka atau tidak suka, itulah dinamika perpolitikan Tanah Air. Selalu ada jurus dramaturgi yang dimainkan di sela-sela pertemuan dan lobi-lobi alot yang melelahkan. Ini semakin meneguhkan kata Mark Twain, seorang penulis dan jenakawan asal Amerika, bahwa, “Politik itu ibarat cuaca, tak seorang pun yang dapat membaca dan memahaminya.” Dalam politik, tak ada rumus matematika yang berlaku, selain dalil kalkulatif-tentatif yang mengikuti arah mata angin kepentingan tiap politisi.
    
Apalagi, konteks politik kelas tinggi semacam ‘drama’ menentukan cawapres kemarin. Sulit untuk menghindari proses kompromi politik antarelite parpol koalisi yang di sakunya sudah tersimpan banyak kalkulasi dan hitungan-hitungan politik. Untuk menyatukan pelbagai isi kepala politik yang berbeda-beda itu, jelas butuh kepiawaian dan jiwa besar. Kadang pertimbangan ideologi, kefatsunan politik, harus ‘dikorbankan’ demi sebuah stabilitas kepentingan yang lebih ‘besar’.  

Mengintegrasikan bangsa
Pertimbangan Jokowi memilih Ma’ruf Amin tentu tidak terlepas dari komposisi representatif nasionalis-religius. Selain sudah berpengalaman menakhodai tugas-tugas pemerintahan (pernah menjadi anggota legislatif, DPRD, DPR, MPR, Wantimpres) dan juga memiliki kapabilitas dalam bidang ekonomi, Ma’ruf merupakan Rais Aam PBNU dan hingga sekarang menjabat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki basis pengaruh kuat di kalangan santri.
    
Sosoknya kemudian diidam-idamkan bisa menjadi melting point yang arif bagi sinyalemen keterbelahan masyarakat karena isu-isu kebencian yang diselundupkan dalam politik kontestasi sejak Pilpres 2014, pilgub DKI, hingga sekarang.
   
Kepentingan mengintegrasikan elemen bangsa dalam satu visi bersama menyukseskan Pemilu 2019 menjadi spirit yang tidak bisa ditawar-tawar demi terlaksananya pemilu yang jurdil, demokratis, dan berkeadaban. Hanya dengan suasana tersebut, Indonesia bisa menghadapi tantangan global, termasuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan penuh kepercayaan diri.
    
Harus diakui, pelbagai potensi rivalitas sosial berbasis politik SARA selama ini telah cukup menyita energi positif bangsa untuk secara lebih objektif melihat dan mengaktualisasi potensi-potensi konstruktif yang ada dalam masyarakat selama ini.
    
Apalagi, hasil Survei Ahli 2018 yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada periode April hingga Juli 2018 memperlihatkan bahwa ancaman politisasi SARA dalam dinamika perpolitikan bangsa kita masih cukup besar.
     
Survei yang melibatkan 145 ahli di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya (sosbud), serta pertahanan dan keamanan (hankam) menunjukkan bahwa politisasi isu SARA masuk di tiga bidang, yakni politik, sosbud, dan hankam.
    
Di bidang politik, politisasi SARA menjadi potensi hambatan terbesar, disusul potensi hambatan lain, seperti konflik horizontal antarpendukung pasangan calon, gangguan keamanan, kekurangsiapan penyelenggaraan keamanan pemilu, dan ketidaknetralan penyelenggaraan pemilu.
     
Di bidang sosbud, politisasi dianggap paling berpotensial menghambat pelaksanaan kontestasi, yakni sebesar 40%. Potensi hambatan lain ialah intoleransi (21%), radikalisme (10%), rasa saling curiga dalam masyarakat (7%), dan hoaks (7%). Di bidang hankam, potensi konflik sosial dan politisasi SARA itu melebur menjadi satu sebesar 42,5%, menyusul aksi terorisme (16,2%), keberpihakan aparat (14,1%) dan radikalisme (6,1%).
    
Ini menunjukkan intensitas politik pragmatisme berbalut SARA cukup kuat dan potensial untuk digerakkan oleh partisan politik dalam menghadang Pilpres 2019. Mau tak mau diperlukan suatu racikan manajemen kepemimpinan akomodatif yang memiliki peluang besar dalam memoderasi elemen-elemen diferensial di masyarakat agar tidak terus bertumbukan dan menggelembungkan kontradiksi sosial yang mengganggu suasana kolektif.
    
Sosok Jokowi-Ma’ruf Amin bisa dibilang tidak hanya sebuah format kepemimpinan nasioalisme-religius yang dimunculkan dari teropong kekuatan koalisi politik semata, tetapi juga sebuah gambaran simbolisasi kearifan politik lintas partai yang merefleksikan sebuah formula jawaban ‘keindonesiaan baru’ dari beragam keresahan masyarakat selama ini terhadap masa depan tenunan NKRI.

Demokrasi girang
Itu sebabnya, Mahfud MD dengan aura kenegarawanannya menyatakan tidak mempermasalahkan dirinya tidak dipilih Jokowi sebagai cawapres karena berkeyakinan bahwa kepentingan dan keselamatan bangsa lebih besar nilainya daripada sekadar nama seorang Mahfud MD atau nama Ma’ruf Amin. Artikulasi kenegarawanan seperti ini mestinya menjadi tradisi para politikus di negeri ini di dalam merumuskan agenda dan kepentingan.
     
Bagaimanapun rakyat perlu suatu kondisi di mana suasana kompetisi Pemilu 2019 nantinya bisa dijiwai oleh semangat penuh persaudaraan, kekompakan dan cinta kasih, yang dengan sadar dan mau meluruhkan segala simbol perbedaan demi sebuah aktualisasi politik kebinekaan.
     
Keberhasilan mempraktikkan politik kebinekaan, tanpa kebencian, dendam, hoaks, ialah kunci membangun demokrasi yang berkualitas dan berdampak pada kemaslahatan bangsa, baik secara ekonomi, sosial, budaya, politik maupun hankam.
     
Itu sebabnya Presiden Jokowi dalam konferensi pers setelah pendaftaran capres-cawapres mengimbau agar demokrasi Pemilu 2019 perlu dijalankan dengan penuh kegirangan. Bukan dengan urat wajah yang tegang, dengan friksi dan dendam yang berlarut-larut, baik di antara masyarakat maupun para elite politik.
    
Khusus bagi para elite politik sebagai tokoh prominen di panggung kontestasi pilpres harus segera menyetop rivalitas politik pragmatis (termasuk meniup-niup isu SARA) yang mengorbankan kepentingan bangsa.    
    
Tradisi sikap politik altruisme, mengedepankan politik etis-humanis, yang menjiwai nilai-nilai Pancasila mesti menjadi identitas baru politik kontemporer yang memberikan improvisasi bagi rakyat Indonesia untuk bersama-sama menanggalkan ‘baju sempit’ identitas dan segala terungku perbedaan menyesatkan yang ada.   
 

 

 

 

BERITA TERKAIT