Ribuan Guru Honorer di Mandailing Natal Terancam Tak Terdaftar CPNS 2018


Penulis: Anggi Tondi Martaon - 10 August 2018, 18:12 WIB
Wakil Ketua DPD RI, Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis menerima FKGH Kabupaten Mandailing Natal. (Foto: Dok. DPD)
Wakil Ketua DPD RI, Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis menerima FKGH Kabupaten Mandailing Natal. (Foto: Dok. DPD)

Wakil Ketua DPD RI, Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis menerima Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kelompok tersebut menyampaikan aspirasi terkait masih belum adanya kejelasan nasib guru honorer untuk diangkat sebagai CPNS.

Pada kesempatan tersebut Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis menyampaikan bahwa DPD RI sejak awal selalu mendukung perjuangan honorer K2. Hal itu diwujudkan melalui koordinasi bersama pihak pemerintah.

“Kita juga sudah melakukan rapat gabungan bersama Komite I, Komite III, dan BAP. Selain itu juga telah melakukan rapat dengan Menteri PAN dan RB. Kita juga telah membuat dan menyampaikan RUU ASN untuk segera direvisi dan disahkan di DPR," kata Damayanti dalam keterangan tertulis, Jumat 10 Agustus 2018.

Sementara itu, Perwakilan dari FKGH Mandailing Natal Bisri Samsuri Nasution menyampaikan, ribuan tenaga pendidik honorer belum mendapatkan keputusan dari pemerintah terkait dibentuknya formasi khusus maupun seleksi khusus guru honorer K2.

“kemungkinan besar tidak bisa mendaftar CPNS tahun 2018 karena banyak yang berusia di atas 35 tahun," kata Bisri.

Dalam audiensi tersebut, hadir pula Ketua Umum PKRI Raymond Far-Far. Menurutnya, PKRI sangat peduli pada persoalan guru honorer yang terjadi di seluruh daerah di Indonesia. 

Oleh sebab itu, PKRI akan mendorong agar guru honorer dapat diangkat statusnya menjadi PNS. Dorongan tersebut akan diwujudkan melalui diskusi publik yang akan digelar dalam waktu dekat.

‘’PKRI meminta Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis hadir dan menjadi salah satu Pembina PKRI,’’ pinta Raymond Far-Far.

Menanggapi permintaan PKRI tersebut, Wakil Ketua DPD RI Darmayanti menyambut baik rencana kegiatan diskusi publik terkait nasib guru honorer yang akan dilakukan PKRI. Diharapkan, melalui diskusi tersebut diperoleh solusi yang terbaik nasib guru honorer.

‘’Dengan demikian melalui kegiatan ini seluruh komponen masyarakat dan DPD RI ikut memperjuangkan kesejahteraan para guru honorer sehingga para guru honorer dapat didengar tuntutannya oleh pemerintah dan dicarikan solusinya," ujar dia.   (MTVN/OL-4)

BERITA TERKAIT