Wali Kota Malang Nonaktif Divonis Dua Tahun Penjara


Penulis: Heri Susetyo - 10 August 2018, 15:51 WIB
Ist
Ist

MAJELIS hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepada Wali Kota Malang Nonaktif Muhammad Anton. Ia dianggap melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain hukuman penjara dua tahun, Anton juga dikenai denda Rp200 juta subsider empat bulan kurungan. Vonis tersebut terkait kasus korupsi pembahasan APBD Perubahan Pemkot Malang tahun anggaran 2015. Dalam pembahasan dan pengesahan tersebut, Anton diduga memberi hadiah atau janji kepada belasan anggota DPRD Kota Malang.

"Terdakwa juga dicabut hak politiknya selama dua tahun terhitung setelah menjalani masa hukuman," kata Ketua Majelis Hakim Unggul Dwi Warso, di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jumat (10/8).

Terkait putusan majelis hakim ini, Pengacara terdakwa Harris Fajar Kustaryo mengatakan kliennya tidak akan banding dan menerima hasil putusan tersebut. Sebab dalam pembelaan sebelumnya, sudah disebutkan Anton sebagai wali kota harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan bawahannya.

"Pertimbangannya, Abah (Anton) orangnya tidak bertele-tele karena dalam pembelaan disebutkan kalau apapun yang dilakukan bawahan maka pimpinan bertanggung jawab dan Abah merasa teledor dalam hal pengawasan," ujar Harris.

Di sisi lain, Jaksa KPK Arif Suhermanto mengaku akan pikir-pikir dengan putusan ini. Pihaknya akan menunggu hasil koordinasi dengan pimpinan KPK terkait dengan langkah selanjutnya.

"Intinya pertimbangan yuridis diambil hakim dan akan didiskusikan dengan pimpinan KPK, mengingat putusan tersebut di bawah tuntutan," kata Arif.(OL-6)

BERITA TERKAIT