Perang Dagang,Nasib Rupiah,dan Kesia-siaan Belaka


Penulis: A Tony Prasetiantono Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM,Faculty Member Bank Indonesia Institute - 16 July 2018, 08:00 WIB

SEBENARNYA, Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump saat ini sedang menikmati 'bulan madu' perekonomian. Meski banyak dikritik sebagai presiden yang tidak baik dan kontroversial, ternyata Trump membawa kinerja perekonomian AS menjadi sungguh impresif.

Perekonomian AS pada triwulan I-2018 tumbuh 2,8%. Ini termasuk tinggi, mengingat produk domestik bruto (PDB) AS yang mencapai US$19,4 triliun, atau yang tertinggi di dunia, di atas peringkat kedua China (US$12 triliun).

Laju inflasi tercatat 2,5% juga dianggap baik dan seusai harapan Federal Reserve yang sejak diketuai Ben S Bernanke dan Janet Yellen memang menginginkan inflasi di atas 2%. Kenapa? Karena jika inflasi terlalu rendah justru tidak menunjukkan gairah belanja yang tinggi, sebagaimana sudah lama dialami Jepang yang inflasinya selalu mendekati nol persen.

Dalam perekonomian makro, asal tidak tinggi, ternyata inflasi justru dibutuhkan untuk memberi semangat, baik bagi produsen (sebagai insentif) maupun bagi konsumen menjadi pertanda adanya gairah berbelanja (propensity to consume).

Yang paling mengesankan ialah tingkat pengangguran, yang kini bisa dipangkas menjadi hanya 3,8%. Ini merupakan level yang rendah, baik secara time series bagi perekonomian AS yang pernah mencapai 10% (2010), maupun secara cross sectional terhadap negara-negara dengan perekonomian besar dan negara-negara maju seperti China (3,9%), Inggris (4,2%), Kanada (5,8%), negara-negara zona Euro (8,5%), Belgia (6,3%), Prancis (9,2%), Italia (11,2%), Spanyol (15,9%). Pengangguran di AS cuma kalah dibandingkan Jerman (3,4%) dan Jepang (2,5%).

Sejak AS dipimpin Presiden Donald Trump, penciptaan lapangan kerja baru juga berada pada level yang tinggi. Pada dua bulan terakhir tercatat penyerapan tenaga kerja di luar sektor pertanian (non-farm payrolls) setinggi 213 ribu (Juni) dan 244 ribu (Juli). Sebelumnya bahkan pernah mencapai penyerapan hingga rekor tertinggi 324 ribu (Februari 2018) dan 271 ribu (Oktober 2017).

Kinerja impresif inilah yang menjadi alasan terbesar mengapa kurs dolar belakangan ini terus menguat, dengan pemicu kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS (FFR, Fed fund rate). Investor global merasa bahwa memegang aset berdenominasi dolar AS merupakan pilihan terbaik dalam portofolio mereka. Itulah sebabnya indeks harga saham di New York (Dow Jones industrial index) meroket hingga 26.600 (Februari 2018) meski kini terkoreksi menjadi 25.019 (akhir pekan lalu).

Urgensi perang dagang

Meski demikian, Presiden Trump masih merasa ada yang kurang dari kinerja perekonomian AS. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Trump sering mengeluh soal defisit perdagangan AS yang mencapai US$557 miliar setahun, yakni US$375 miliar berasal dari China.

Kinerja buruk neraca perdagangan (trade balance) ini sebenarnya sudah menjadi kelemahan AS sejak lama. Dalam pemerintahan sebelumnya Presiden Barack Obama dan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton sudah berusaha keras melobi China, tapi selalu gagal.

Rupanya Presiden Trump merasa bahwa langkah diplomatik tidak akan memberi hasil. China tetap berpegang teguh pada kebijakannya. Selain memanfaatkan daya saing yang berasal dari upah tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan AS, China juga dengan sengaja membuat mata uangnya, yuan atau renminbi, untuk tetap lemah. Padahal sebagai negara berkekuatan PDB terbesar kedua di dunia, mata uang yuan mestinya bisa menjadi mata uang internasional (internasionalisasi yuan).

Jika yuan diambangkan (float) di pasar finansial global dan dibiarkan dipakai sebagai mata uang untuk transaksi perdagangan internasional, permintaan (demand) terhadap yuan akan meningkat cepat. Secara hukum pasar permintaan versus penawaran, akan tercipta ekuilibirum yuan yang baru. Berarti yuan akan menguat cepat (apresiasi). Jika ini terjadi, China akan 'rugi', karena menguatnya kurs yuan terhadap dolar AS dan mata uang dunia lainnya akan diikuti dengan melemahnya daya saing produk-produk China. Hal ini tidak dikehendaki pemerintah China.

Karena itu, dengan berbekal dukungan cadangan devisa China yang merupakan terbesar di dunia (pernah US$4 triliun pada 2013, tapi sekarang meyusut ke US$3,12 triliun), pemerintah China punya keleluasaan untuk menetapkan kurs yuan agar tetap rendah (bahkan undervalued). Sehingga barang-barang China tetap murah dan kompetitif di pasar global. China pun melanjutkan surplus perdagangannya terhadap AS, bahkan mencapai US$375 miliar setahun.

Presiden Trump pun murka. Sebagai Presiden yang berlatar belakang pebisnis, Trump pun ingin mengambil jalan pintas: mengenakan tarif terhadap mitra dagangnya yang dianggapnya tidak adil (unfair conduct), dengan China merupakan sasaran utama kemarahan Trump. Negara-negara lain yakni Meksiko, Kanada, dan Uni Eropa. Namun, China tentu saja tidak akan tinggal diam, mereka pun melakukan pembalasan.

Apakah perang dagang (trade war) ini akan berlarut-larut dan meluas ke banyak negara? Ada dua kemungkinan yang bakal terjadi. Pertama, sebagai aliran utama, perekonomian global akan menderita karena banyak negara akan terlibat dalam kancah peperangan ini. Tidak ada manfaat yang bakal dipetik, karena konsumen harus menghadapi harga-harga produk yang lebih tinggi. Perekonomian dunia menjadi tidak efisien. Ini berbahaya dan paling menakutkan.

Namun masih ada opsi kedua. Perang dagang mungkin dalam jangka pendek memang akan menguntungkan AS. Kebetulan kinerja perdagangan AS dalam beberapa bulan terakhir agak sedikit membaik, meski perang dagang AS belum berlaku secara efektif. Data defisit perdagangan terakhir menyempit 2,1% menjadi US$46,2 miliar (Mei 2018), yang merupakan defisit bulanan terendah dalam tujuh bulan terakhir.

Boleh jadi defisit perdagangan AS akan menyempit dalam jangka pendek ke depan. Namun sesudahnya, ketika lawan-lawan dagang AS mulai efektif melakukan perlawanan, tidak ada jaminan bahwa defisit perdagangan AS akan terus menyempit. Selain itu, apalah artinya defisit menyempit jika ternyata hal itu juga diikuti dengan penurunan volume perdagangan, baik ekspor maupun impor? Dengan kata lain, ekuilibrium baru neraca perdagangan AS akan tercapai pada level volume yang lebih rendah. Ini tentu saja bukan hal yang diharapkan.

Selanjutnya, jika Presiden Trump merasa bahwa ekuilibrium baru ini ternyata tidak sehat bagi perekonomian AS, terbuka kemungkinan AS bisa diajak berunding kembali. Terutama dengan China, Meksiko, Kanada, dan Uni Eropa. Segala kemungkinan masih terbuka. Pendeknya, perang dagang bukan harga mati. Tergantung pada bagaimana pasar dan negara-negara 'sisa dunia' (rest of the world) meresponsnya. AS mungkin akan mendapatkan dampak positif dalam jangka pendek, Namun belum tentu pada jangka menengah dan panjang.

Dampak terhadap rupiah
Bagi rupiah, perang dagang sudah pasti menambah masalah. Awalnya, rupiah seperti terkena 'sandwich' oleh dua hal; kenaikan suku bunga AS dan kenaikan harga minyak dunia. Kenaikan suku bunga acuan AS menjadi 2% memberi tekanan yang menyebabkan para investor global memindah asetnya dari rupiah ke dolar AS.

Adapun kenaikan harga minyak menyebabkan kredibilitas fiskal kita menjadi terganggu. APBN 2018 disusun berdasarkan asumsi harga minyak hanya US$48 per barrel. Namun, kenyataannya harga minyak melesat di atas US$70 per barel.

Pemerintah memang memilih untuk tidak merevisi APBN 2018, Namun tetap saja kredibilitas fiskal terganggu. Minimal pasar pasti bisa membaca bahwa kemampuan pemerintah untuk mendorong stimulus fiskal menjadi berkurang. Pertumbuhan ekonomi yang semula ditargetkan 5,4% pun harus dikoreksi menjadi 5,2%, dan bisa jadi malah hanya tercapai 5,1%.

Lalu, apa hubungan antara perang dagang dan kurs rupiah? Hubungannya adalah, perang dagang akan kian menekan neraca perdagangan Indonesia. Pada 2017, Indonesia masih bisa sedikit menikmati surplus perdagangan US$12 miliar. Tapi pada 2018, situasinya telah bergeser dari surplus menjadi defisit. Pada April 2018, misalnya, defisit perdagangan kita mencapai US$1,63 miliar. Jika perang dagang ikut memperbesar tekananan defisit, cadangan devisa yang data terakhirnya US$122 miliar ke depannya akan merosot. Posisi seperti ini kian menekan posisi rupiah.

Lalu apa yang bisa dilakukan? Pemerintah harus mempelajari kembali posisi perdagangan kita terhadap semua mitra dagang, serta mempelajari pola perdagangan negara-negara lain, misalnya AS melawan China. Ketika AS berusaha membendung impor dari China, boleh jadi ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menggantikan sebagian produk China yang kesulitan masuk ke AS?

Pada pertengahan 1980-an, Indonesia pernah mendapat limpahan dari terlampauinya kuota ekspor tekstil 'empat macan Asia ke AS', yakni dari Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan, dan Singapura. Meski tidak persis sama, bisa saja kali ini Indonesia juga akan mendapatkan semacam 'limpahan' ekspor China ke AS. Soalnya, jika AS tidak mengimpor produk dari China, itu tidak berarti impornya bisa serta merta disubstitusi produksi dalam negeri AS? sebagaimana jargon America first.

Masalahnya, di banyak sektor industri, AS tidaklah kompetitif. Upah tenaga kerjanya terlalu mahal. Karena itu, jika produk China dikenai pajak yang tinggi, pilihan lainnya ialah mengimpor produk sejenis dari negara-negara lain. Di sinilah Indonesia mempunyai peluang, namun dengan kompetisi yang tidak mudah melawan negara-negara lain. Adu efisiensi tetap menjadi kata kunci untuk memenangi persaingan ini.

Tidak ada yang mudah bagi rupiah dan perekonomian Indonesia. Namun pilihan yang paling rasional ialah AS harus mau berunding kembali, terutama dengan China. Kalau tidak, saya tidak yakin AS bakal sendirian mendapatkan manfaat positifnya. Perang dagang ini hanya akan mencelakakan banyak negara, termasuk AS sendiri. Ini akan menjadi kesia-siaan belaka...

BERITA TERKAIT