Pascaakusisi, Pemerintah Pastikan Penerimaan Negara dari Freeport Lebih Besar


Penulis: Tesa Oktiana Surbakti - 14 July 2018, 13:18 WIB

FREEPORT McMoran Inc (FCX) selaku induk usaha PT Freeport Indonesia (PTFI) menyatakan akan memberikan lebih dari 70% keuntungan langsung kepada Pemerintah Indonesia. Komitmen tersebut bergulir pascaditandatanganinya pokok-pokok perjanjian (Head of Agrement/HoA) yang mendekatkan langkah Indonesia sebagai pemilik saham mayoritas PTFI.

Seperti diketahui, divestasi saham 51% menjadi salah satu syarat finalisasi Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK OP) yang menjadi landasan hukum PTFI, pascaberakhirnya rezim Kontrak Karya (KK).

Presiden dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson menyatakan begitu era baru manajemen dimulai yang ditandai rampungnya tahap divestasi saham, keuntungan langsung untuk Indonesia berkisar US$60-90 miliar.

Keuntungan langsung yang diperoleh berasal dari komponen pajak, royalti, dan dividen kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum sebagai induk holding pertambangan.

Senada, Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan penerimaan negara secara agregat akan lebih besar dari perhitungan berbasis rezim KK.

"Untuk penerimaan dari sisi perpajakan, dalam rangka memberikan IUPK OP kepada Freeport, itu diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang minerba pasal 169 yang memandatkan pemerintah dapat (penerimaan) lebih besar," ujar Sri Mulyani usai memimpin peringatan Hari Pajak, Sabtu (14/7).

Lebih lanjut, dia menjelaskan ketentuan penerimaan negara dari operasi pertambangan PTFI, akan difinalisasi dalam bentuk regulasi maupun substansi dalam dokumen IUPK OP.

Dalam hal ini, Bendahara Negara enggan menyebut berapa besar kenaikan penerimaan negara setelah PTFI diakuisisi. Secara garis besar, penerimaan negara dikatakannya berasal dari pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Pajak Pertambangan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan royalti.

"Kemudian bagi hasil keuntungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, termasuk berbagai pajak pemerintah, biaya materai, retribusi, itu semua masuk di dalam perjanjian yang berkaitan dengan financial stability," pungkas Sri Mulyani.

Untuk merealisasikan divestasi saham 51%, Inalum harus membayarkan dana sebesar US$3,85 miliar untuk membeli US$ 3,85 miliar untuk membeli hak partisipasi (Participating Interest/PI) Rio Tinto di PTFI dan 100% saham FCX di PT Indocopper Investama, yang memiliki 9,36% saham PTFI.

Transaksi tersebut ditargetkan rampung akhir Agustus 2018. Dengan begitu, kepemilikan saham Pemerintah Indonesia di PTFI akan meningkat dari 9,36% menjadi kurang lebih 51,83%.

Akan tetapi, perhitungan valuasi saham perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu dipandang di atas nilai wajar lantaran memasukkan proyeksi investasi hingga 2041. Terhadap kritikan tersebut, Ani, sapaan akrabnya, enggan berkomentar.

"Mengenai harga silahkan nanti bicara dengan Inalum," cetus dia.

Perjanjian yang berkaitan dengan divestasi pun selaras dengan kesepakatan Pemerintah Daerah yakni Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika, memperoleh saham sebesar 10% dari kepemilikan saham PTFI.

Disinggung strategi pengelolaan saham PTFI yang dimiliki Pemerintah Daerah agar tidak lepas ke tangan asing, dia menekankan bahwa terdapat perjanjian yang dapat membendung risiko tersebut.

"Mereka sudah membahas, Pemerintah Daerah selama ini dengan Inalum. Dan ada kesempatan mengenai arrangement dari mulai pemilikan sampai nanti yang berhubungan dengan penerimaan negara yang dibagi hasilkan dengan daerah," tutupnya. (OL-2)

BERITA TERKAIT