Rekomendasi KLHK Jadi Syarat Perpanjangan Izin Operasi Freeport


Penulis: Tesa Oktiana Surbakti - 12 July 2018, 22:40 WIB
img
MI/PANCA SYURKANI

REKOMENDASI terkait izin lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menjadi syarat bagi PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk mendapatkan perpanjangan izin operasi 2 x 10 tahun. Hal ini penting mengingat perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut masih menyimpan sejumlah persoalan lingkungan.

"Dengan pengusaan saham (PTFI hingga 51%), kita mengharapkan pengelolaan lingkungan akan terus ditingkatkan. PTFI merupakan pengelola tambang terbesar di dunia. Kementerian LHK akan terus mengikuti perkembangan PTFI menjaga lingkungan," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dalam konferensi pers penandatangan HoA terkait divestasi saham PTFI, Kamis (12/7).

Siti mengungkapkan perusahaan tambang tersebut sudah melakukan langkah perbaikan lingkungan. Selain pengendalian limbah yang harus ramah ringkungan, aspek krusial yang perlu diperhatikan ialah limbah dari operasional penambangan (tailing). Pemerintah dikatakannya perlu mengeluarkan kebijakan pendukung terhadap mekanisme pengelolaan limbah yang diusung PTFI.

Menurut Siti, limbah tailing berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan baku industri, misalnya industri semen. Bahkan limbah tailing dapat digunakan untuk campuran bahan material jalan.

"Dengan berbagai kebijakan yang didampingi pemerintah dan PTFI juga mempunyai alat yang coverage-nya mendunia, maka penanganan limbah bisa digunakan bahan baku industri. Kita dorong terus dan kita ikuti perkembangannya," imbuh Siti.

Berdasarkan identifikasi masalah lingkungan yang dilakukan KLHK, terdapat 48 pelanggaran yang dilakukan PTFI. Secara bertahap, sambung dia, perusahaan tambang tersebut telah menyelesaikan 35 poin permasalahan. Pemerintah terus mendorong PTFI menyelesaikan sisa persoalan lingkungan yang mengancam eksosistem sekitar wilayah pertambangan.

"Terus kita kontrol. Setelah selesaikan 35 poin, masih tersisa 13 masalah. Nah ini saya cek, ada 7 masalah yang hampir selesai. Yang berat-berat akan kita bantu, seperti tailing. Kta suruh PTFI collect semua pengetahuan dia, best practice-nya di dunia. Mereka harus perbaiki lingkungan. Tapi ya karena di waktu lalu kebijakan pemerintahanya tidak terlalu jelas, ya dispute lagi. Sekarang ini waktunya mengikuti (langkah PTFI) dan melihat hal yang harus diambil sebagai kebijakan," pungkas Siti. (OL-1)

BERITA TERKAIT