Unsur Pelanggaran TSM dalam Pilgub Lampung Disebut tidak Terpenuhi


Penulis: Eva Pardiana - 12 July 2018, 21:55 WIB
img
MI/Eva Pardiana

SIDANG pemeriksaan pelanggaran adminstrasi terstruktur sistematis dan masif (TSM) terkait politik uang dalam Pemilihan Gubernur Lampung 2018, Kamis (12/7) pukul 08.00 WIB dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan pihak terlapor paslon nomor 3 Arinal-Chusnunia.

Tiga orang saksi ahli yang dihadirkan, yaitu ahli Hukum Tata Negara Refly Harun, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva, dan mantan Ketua Badan Pengawas Pemilu RI Nur Hidayat Sardini.

Dalam kesaksiannya, Refly Harun memastikan unsur TSM dalam dugaan politik uang yang dilaporkan dilakukan oleh tim kampanye paslon Arinal-Chusnunia tidak terpenuhi. Pasalnya dari 15 kabupaten/kota se-Lampung, paslon nomor 3 ini hanya memenangkan suara di 7 kabupaten/kota.

"Dari konfigurasi suara, saya bisa memastikan unsur masif tidak terpenuhi. Masifnya minimal 50%, kalau ada 15 kabupaten/kota menangnya cuma 7, unsur masifnya tidak ada. Itu angka psikologis yang disebut dalam perbawaslu," ujar Refly.

Hamdan Zoelva pun mengatakan untuk menyimpulkan sebuah perkara sebagai TSM tidak mudah. Karena masing-masing unsur memiliki definisi yang sangat jelas.

"Terstruktur adalah struktur yang bekerja, struktur yang mengoperasikan kehendak paslon yang ingin dimenangkan. Dan dia adalah penguasa yang memiliki kemampuan dan resource berupa orang, uang, dan barang. Struktur ini bagian dari penguasa," paparnya.

Hamdan melanjutkan, "Sistematis atau by system berarti menggunakan seluruh jalur struktur, sistem ini berupa perintah, dalam bentuk lisan atau tulisan. Sementara yang dimaksud masif, adalah efek dari struktur dan sistem yang bekerja yang dihasilkan oleh pemangku kekuasaan."

Nur Hidayat Sardini menambanhkan, unsur masif dalam laporan dugaan politik uang harus konkrit kasus per kasus, dibuktikan dengan adanya riwayat kasus oleh pihak otoritad dalam hal ini panwas.

"Per kasus harus konkret, nyata diungkapkan oleh pemangku otoritas, yaitu panwas. Paling tidak masing-masing perkara diberi judgement atau penilaian. Kalau tidak ada riwayatnya, semua bisa saja mengatakan terjadi kasus," ujar Nur Hidayat.

"TSM ini mudah diucapkan tapi bentuknya seperti apa harus dibuktikan secara kuantitatif dan kualitatif. Misalnya ada lapora politik uang di mana-mana, masifnya terpenuhi, tapi unsur terstruktur tidak terpenuhi. Jika tindakan ini tidak di desain, maka unsur sistematis pin tidak tercapai," tandas Nur Hidayat. (OL-1)

BERITA TERKAIT