Last Minute Effect Cawapres


Penulis: Lasarus Jehamat Dosen Sosiologi FISIP Undana Kupang - 13 July 2018, 01:15 WIB

MARI sejenak melupakan hiruk pikuk Pilkada 2018. Frasa 'sejenak melupakan' bukan menafikan pilkada. Frasa itu tidak dalam konteks mengabaikan proses dan isi pilkada. Yang ingin disampaikan ialah bahwa di tengah gegap gempita para pemenang dan reaksi frustrasi mereka yang kalah, ruang politik nasional bergejolak tak menentu.
    
Gejolak politik terutama ketika elite kekuasaan sibuk mencari dan menggodok calon pemimpin. Menariknya, isi dan isu utama pergolakan itu tidak lagi pada capres. Bahwa capres juga masih sangat simpang siur untuk koalisi oposisi sulit ditolak. Meski demikian, di tengah kebingungan dan kegamangan beberapa partai oposisi pemerintah mencari dan menentukan sosok capres, riuh di lapangan sosial berkaitan dengan sosok wapres.
    
Ramainya bursa pencalonan wapres menjelang kontestasi Pemilu
2019 menegaskan dua hal penting sekaligus. Menggambarkan kepastian siapa capres dan dukungan akan capres yang sudah mendapatkan kepastian itu. Selanjutnya, karena dua alasan itu, cawapres kemudian menjadi garansi penting untuk mendukung dan mendulang suara capres.
     
Sampai hari ini berseliweran nama capres, terutama dari partai-partai oposisi (Gerindra, PKS, dan Demokrat). Selain Prabowo Subianto, Amien Rais masuk ke bursa pencalonan.
     
Siapa pun nama capres dari ketiga nama yang diajukan partai oposisi, pasti memerlukan seorang cawapres. Di partai oposisi, PKS menyodorkan sembilan nama. Mereka ialah Ahmad Heryawan, Hidayat Nur Wahid, Anis Matta, Irwan Prayitno, Mohamad Sohibul Iman, Salim Segaf Al'Jufrie, Tifatul Sembiring, Al Muzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Anies Baswedan juga disebut-sebut sebagai calon wapres. Bahkan, menurut Prabowo, Anies merupakan capres yang serius (www.cnnindonesia.com, 7/7).
     
Di kubu partai pendukung pemerintahan, Jokowi sudah menjadi nama final. Jokowi bahkan telah mendapatkan surat keputusan (SK) dari partai pengusung. Sampai hari ini, minimal delapan partai telah memberikan restu (NasDem, PSI, Golkar, PPP, Hanura, Perindo, PKPI, serta PDIP).
    
Seperti halnya partai oposisi, partai pendukung pemerintahan pun sedang giat-giatnya mencari figur cawapres pendamping Jokowi. Beberapa nama yang sering disebut ke publik di antaranya Airlangga Hartarto, Tito Karnavian, Mahfud MD, Moeldoko, dan Sri Mulyani, juga Romahurmuziy dan Muhaimin Iskandar.
    
Proses kandidasi cawapres itu jelas berkaitan dengan elektabilitas para capres. Hasil survei LSI menunjukkan elektabilitas Jokowi sebagai capres 2019 masih yang terkuat ketimbang calon lain. Pada survei 7-14 Januari 2018, sebanyak 48,50% responden memilih Jokowi, 41,2% pemilih memilih pemimpin baru, dan 10,30% tidak menjawab atau tidak tahu (news.detik.com, 23/2).
    
Pada survei LSI Juli 2018, elektabilitas Jokowi mengalami kenaikan 3,30% (dari 46% pada Mei 2018 naik menjadi 49,30% pada Juli 2018). Sementara itu, elektabilitas calon dari partai lawan stagnan, dari 44,70% pada Mei 2018 hanya naik menjadi 45,20% pada Juli 2018 (LSI, Juli 2018).
    
Data itu menunjukkan bahwa semua capres harus mencari sosok yang tepat agar bisa mendulang suara di Pilpres 2019. Itulah alasan mengapa posisi wapres menjadi amat penting dalam kontestasi politik kali ini. Cawapres bisa dianggap sebagai penentu kemenangan (Editorial MI, 10/7).
    
Masalahnya, proses kandidasi cawapres terkesan mendadak dan baru terlihat di menit-menit akhir tahap pencalonan. Realitas ini bertabrakan dengan harapan banyak pihak yang menjadikan parpol sebagai tempat menempa calon pemimpin. Banyak implikasi ikutan yang muncul dalam proses yang demikian.

Melawan mitos
Dalam The American Vice Presidency Reconsidered, Baumgartner (2006) menyebutkan bahwa dalam pemerintahan yang berbentuk republik, posisi wapres sangat penting. Anggapan banyak pihak yang menyebutkan wapres sebagai medioker selaiknya dihapus karena urgensi wapres itu sendiri. Baumgartner bahkan mengatakan wapres memang sering dianggap tidak penting, tetapi sebenarnya dialah pemegang kendali kebenaran dalam sebuah rezim pemerintahan.
   
Predikat ban serep yang sering dialamatkan kepada orang nomor dua harus diakhiri karena beberapa alasan berikut ini. Pertama, wapres adalah salah satu dari hanya dua pejabat yang dipilih secara nasional. Kedua, fungsi konstitusional wapres ialah menggantikan posisi presiden jika presiden berhalangan. Mengisi kekosongan tidak bisa dipandang sebelah mata.
    
Ketiga, jabatan wapres telah dilihat sebagai batu loncatan ke kursi kepresidenan. Keempat, terlepas dari persepsi populer, tanggung jawab yang terkait dengan jabatan kepresidenan telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Wapres berperan sebagai penasihat kebijakan dalam dan luar negeri untuk presiden. Tugas ini dianggap sebagai pekerjaan yang mahapenting.

Last minute effect
Empat alasan di atas terlihat sangat ideal sebab realitas seperti itu hanya dapat dilaksanakan dalam sebuah ruangan sosial dan politik yang telah matang. Meski demikian, di ruang politik elektoral yang sangat kontestatif, posisi wapres menjadi amat penting terutama dalam proses sebelum mendapatkan kursi pemerintahan.
    
Dengan kata lain, peran wapres tidak hanya terlihat pada saat kekuasaan telah didapat. Namun, jauh sebelumnya, wapres berperan membantu capres mendapatkan kepercayaan rakyat sebagai pemilih.
     
Pertanyaan penting berikutnya ialah bagaimana membaca kandidasi cawapres dalam ruang politik Indonesia? Pertanyaan ini penting diajukan karena, di Indonesia saat ini, pertarungannya tidak hanya berkutat dengan model dan sistem politik nasional yang tengah menuju ke fase ideal seperti yang disampaikan Baumgartner di atas.
    
Politik Indonesia berurusan dengan konteks sosial dan praksis ideologi politik. Inilah yang disebut sebagai last minute effect. Bahwa ingar-bingar wacana cawapres dalam politik Indonesia sangat dipengaruhi apa yang disebut efek menit-menit akhir.
    
Efek itu disebabkan dua hal pokok. Pertama, elite kekuasaan lamban, untuk tidak menyebut gagal, mengambil makna perubahan sistem politik. Sistem politik kita ketat menyusun syarat pencalonan dalam mekanisme presidential threshold 20%. Realitas ini menyebabkan banyak partai keteteran mencari koalisi untuk tujuan kekuasaan. Implikasinya, semua partai berusaha mendapatkan teman koalisi tanpa memikirkan penguatan kapasitas kader agar bisa menjadi figur yang akan diusungnya.
     
Kedua, praksis ideologi kita masih sangat lemah. Di sini, ideologi tidak dipakai sebagai faktor penentu sebuah atau kelompok partai dalam mengusung calon pemimpin. Setiap partai mengusung orang terlebih dahulu baru membentuk koalisi. Bukan bangun koalisi dengan basis ideologi tertentu baru kemudian menentukan figur sesuai ideologi yang telah disepakati bersama itu. Praksis ideologi kita masih sangat cair.
     
Dua implikasi yang bisa disebutkan terkait dengan dua fenomena di atas. Pertama, penentuan capres yang riuh itu jelas disebabkan ragam kepentingan yang banyak. Jika politik diasumsikan dengan banyak kepentingan, ramainya penentuan cawapres tersebut disebabkan ragam kepentingan yang bermain dalam proses itu.
     
Kedua, dikotomi agamais versus nasionalis akan tetap bertarung mencari rasionalitas masing-masing. Akibatnya, wapres sebagai representasi kekuatan umat akan berhadapan dengan wapres berhaluan nasionalis. Konsekuensi lanjutnya, rakyat tidak memiliki banyak kesempatan menilai kualitas jualan politik di pasar politik para elite.
    
Last minute effect bisa diselesaikan dengan membangun dan meletakkan kembali fondasi ideologi kepada setiap elemen politik. Pendidikan politik kemudian menjadi pilihan wajib untuk memberikan pemahaman utuh kepada setiap elemen yang ingin bermain di ruang politik. Tanpa itu, kita hanya sibuk mewacanakan kandidasi cawapres tanpa lebih dulu membangun dan membentuk karakter setiap calon pemimpin yang mumpuni di kemudian hari. Sia-sia kesibukan kita nantinya.

 

BERITA TERKAIT