Pemkot Yogyakarta Menargetkan Penataan 135 Hektare Kawasan Kumuh


Penulis: Agus Utantoro - 12 July 2018, 18:01 WIB
img
Dok MI

DINAS Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta menargetkan penataan kawasan kumuh seluas 135 hektare yang tersebar di beberapa wilayah pada tahun ini.

"Pelaksanaan pekerjaan fisik untuk penataan kawasan kumuh sudah mulai berjalan sekitar 45%. Tidak ada kendala apapun, semuanya berjalan dengan lancar," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Yogyakarta, Agus Tri Haryono, Kamis(12/7).

Sebelumnya, pada akhir 2016, total luas kawasan kumuh di Yogyakarta masih 264 hektare. Pada tahun 2017, Pemkot Yogyakarta malah bisa melakukan penataan melebihi target, dari 40 hektare, pemerintah menyelesaikan 79 hektare kawasan kumuh.

Dengan penataan yang berlanjut, imbuhnya, diharapkan pada akhir 2019 tidak ada lagi kawasan kumuh di Kota Yogyakarta.

"Sesuai dengan target nasional yaitu nol persen kawasan kumuh, 100% sanitasi, dan 100% air bersih pada 2019," ujarnya.

Untuk sumber dana penataan, selain swadaya dari masyarakat juga menggunakan dana yang berasal dari beberapa sumber, di antaranya bantuan dana investasi (BDI) dengan target sasaran 80 hektare di 32 kelurahan, dana dari Dirjen Pengembangan Kawasan Permukiman dengan target 15 hektare, dana Pemerintah DIY untuk 12 hektare, dana Pemerintah Kota Yogyakarta untuk 15 hektare, serta dana dari Neighborhood Upgrading and Shelter Project untuk 15 hektare.

Khusus untuk penataan dengan sumber dana BDI, dana yang diterima tiap kelurahan juga mengalami kenaikan menjadi Rp500 juta hingga Rp2 miliar. Pada 2017 total BDI yang diterima Rp13,4 miliar dan tahun ini bertambah menjadi Rp25 miliar dengan pencairan bertahap. Tahap pertama sudah dicairkan Rp18 miliar.

"Kami tetap melibatkan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga dunia usaha, akademisi, dan kelompok masyarakat," tutur Agus yang ikut membantu masyarakat untuk menyusun dokumen Land Acquisition and Resttlement Action Plan (LARAP) sebagai bagian dari kebijakan terhadap aset atau lahan yang terkena dampak penataan kawasan.(OL-6)

BERITA TERKAIT