Tarif JKN untuk RS Swasta Diubah


Penulis:  (Ind/H-2) - 11 July 2018, 22:36 WIB
img
Antara

UNTUK merangsang rumah sakit (RS) swasta agar bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, dibutuhkan penyesuaian tarif INA CBG's. Dengan tarif yang lebih tinggi, diharapkan RS swasta yang menjadi pelayan pasien BPJS juga bisa terus berkembang.

"Pemerintah menyadari tarif yang ada saat ini dianggap kurang. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan imbuhnya tengah menyusun finalisasi tarif yang baru. Akhir 2019 sudah bisa difungsikan," ujar Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Bambang Wibowo, dalam dialog terbuka masalah pembangunan terkait implementasi JKN di Jakarta, Rabu (11/7).

INA CBG's merupakan sistem pembayaran pada program JKN yang dilakukan dengan sistem paket berdasarkan penyakit yang diderita pasien.

Menurut Bambang, sejak era JKN pemanfaatan fasilitas kesehatan terus tumbuh dari waktu waktu. Adapun penambahan jumlah RS per tahun di Indonesia sekitar 90 unit, mayoritas RS swasta. Saat ini, masih sedikit RS swasta yang berkerja sama dengan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara JKN.

"Masih dibutuhkan 1.180 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 63 apotik dan 121 RS swasta pada 2018 untuk memenuhi target pemerintah," kata Bambang.

Pada kesempatan sama, Ketua Kompartemen JKN Asosiasi Rumah Sakit Indonesia (ARSI), Fajaruddin Sihombing, menyampaikan selama ini RS swasta, terutama yang sudah lama beroperasi, sedikit sulit beradaptasi dengan tarif INA CBGs apabila menjadi mitra BPJS Kesehatan. Karena itu, banyak RS swasta yang hingga saat ini belum bergabung dalam JKN.

Selain itu, lanjutnya, meski dari segi regulasi untuk JKN, RS swasta dan pemerintah diatur melalui peraturan yang sama tetapi ada pembedaan dari sisi dukungan. "Dukungannya masih berbeda, pengadaan obat di RS pemerintah sudah pakai e-purchasing, di swasta belum," tuturnya.

Problem lainnya, RS-RS swasta kecil di daerah banyak yang kekurangan tenaga kesehatan, seperti dokter spesialis, radiolog, dan perawat. "Tenaga kesehatan di daerah banyak bekerja di RS pemerintah."

BERITA TERKAIT