Ketimbang Ribut, Bawa Sengketa Pilkada Lampung ke MK


Penulis: MI - 11 July 2018, 08:24 WIB
ANTARA/Hafidz Mubarak
ANTARA/Hafidz Mubarak

SIDANG pemeriksaan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada Pilgub Lampung 2018 di kantor Gakkumdu Lampung,  siang berlangsung tegang.

Saksi yang dihadirkan, yaitu Iskandar Kepala Desa (Kades) Babulang, Kecamat-an Kalianda, Lampung Selatan, mengaku dikumpulkan relawan paslon nomor 3 Arinal-Chusnunia di Negeri Baru Resort pada Kamis (17/7) pukul 19.00 WIB.

“Saya sendiri diundang Pak Syamsul Bahri, Kades Pematang, lewat telepon. Kalau enggak ditelepon, mungkin saya enggak datang,” katanya.

Namun, menurut kuasa hukum Arinal-Nunik, yakni Andi Syafrani, saksi yang dihadirkan justru menyudutkan pasangan calon lain. Itu sebabnya lebih baik bawa sengketa pilkada Lampung ke Mahkamah Konstitusi.

“Mereka kepala desa diundang juga untuk ikut datang ke paslon satu dan dua. Semua paslon mereka hadiri. Inikan makin terlihat bahwa saksi tersebut ikut kampanye ke paslon satu dan dua,” bebernya. Andi mengatakan saksi juga tidak mengetahui adanya pemberian uang berasal dari tim Arinal-Nunik untuk memilih.

“Dari kepala desa tidak mengetahui uang itu dari tim Arinal-Nunik. Tadi kan sudah dijelaskan dalam sidang mereka hanya berdasarkan informasi, bukan mengetahuinya sendiri,” urainya.

Andi Syafrani mengatakan bahwa persidangan dugaan money politic ini masih menghadirkan saksi dari pelapor. “Sudah ada 7 saksi dari mereka yang memberikan keterangan. Akan tetapi, tidak ada yang dapat memberikan keterangan yang menunjukkan money politic,” jelasnya.

Andy mengatakan sudah ada 30 sampai 40 saksi yang akan memberikan ke-terangannya dalam membantah dugaan money politic.

“Pasangan Arinal - Nunik menang tidak memberikan uang kepada pemilih. Hasil tersebut (kemenangan Arinal-Nunik) rakyat Lampung yang menginginkan bukan karena diberi uang. Kita yakin dan percaya itu,” tuturnya.

Sementara itu, saat sidang berlangsung, ratusan orang melakukan aksi di depan Kantor Gakkumdu. Massa mene-riakkan tuntutan agar Bawaslu mendiskualifikasi paslon nomor 3 karena terbukti melakukan praktik politik uang secara terstruktur, sistematis, masif.

Namun, sejumlah masyarakat mengaku dibohongi dan tidak tahu akan berunjuk rasa memprotes atau menolak hasil Pilgub Lampung 2018.

Seorang warga yang ikut demonstrasi menyebutkan, ada sekitar 200 orang yang dibohongi seorang tokoh berinisial RH. Mereka berasal dari tiga desa, Sendangayu, Banjarsari, Surabaya, Kecamatan Padangratu, Lampung Tengah.

“Kami berangkat ke sini diangkut menggunakan empat truk,” jelasnya. (EP/P-1)

BERITA TERKAIT