Bawaslu akan Dilibatkan Tangani Sengketa Pilkada


Penulis: MI - 11 July 2018, 08:22 WIB
ANTARA/Reno Esnir
ANTARA/Reno Esnir

MAHKAMAH Konstitusi (MK) terus menerima permohonan gugatan terkait hasil Pilkada 2018. Mahkamah bakal melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam proses penanganan perkara.

Juru bicara MK Fajar Laksono mengungkapkan MK menerima permohonan gugatan hasil pilkada selama 3 hari sejak penetapan perolehan hasil suara oleh KPU. “Kita menyesuaikan jadwal KPU,” kata Fajar.

Nantinya, penyelesaian sengketa pilkada akan dilakukan dalam kurun waktu 45 hari kerja sejak permohonan didaftarkan secara serentak. MK akan mendaftarkan semua permohonan tersebut pada 23 Juli mendatang.

Menurutnya, MK akan melihat kasus per kasus dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada. Selain itu, MK juga bakal melibatkan sejumlah pihak dalam proses tersebut.

Hingga kemarin pukul 17.00 WIB, MK sudah menerima 39 permohon-an gugatan hasil pilkada serentak 2018. Permohonan akan diregistrasikan serentak pada 23 Juli 2018.

Fajar mengatakan MK menerima pengajuan permohonan gugatan hasil pilkada sejak 3 hari pascapenetapan perolehan hasil suara di KPU.  Perkara hasil pilkada harus sudah diputus dalam 45 hari kerja, dihitung sejak seluruh permohonan didaftarkan serentak.

Komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan, anggota KPU harus hadir dalam persidangan sengketa pilkada.

“KPU pusat ialah penanggung jawab akhir pilkada. Jika ada gugatan ke KPU soal penyelenggara pilkada, anggota KPU harus hadir agar KPU daerah terkendali saat memberi jawaban, tidak menyampaikan pandangan pribadi, dan yang dilaporkan sama,” kata Hasyim.

Bawaslu, kata Hasyim, juga perlu dihadirkan. Kehadiran Bawaslu untuk mempertanyakan pelaporan pelanggaran ke Bawaslu atau panitia pengawas (panwas) di daerah penyelenggara pilkada. (Put/P-1)

BERITA TERKAIT