Kotak Kosong Pilpres 2019


Penulis: Gaudensius Suhardi, Deputi Direktur Pemberitaan Media Indonesia - 10 July 2018, 08:22 WIB
MI
MI

BAGAIMANA desain surat suara jika Pilpres 2019 hanya diikuti satu pasangan calon alias calon tunggal? Apakah foto pasangan calon tunggal itu disandingkan dengan kolom kosong seperti yang berlaku dalam Pilkada Serentak 2018?

Atau, pemilih cukup mencoblos pada kolom setuju atau tidak setuju yang terletak di bawah foto calon tunggal seperti yang berlaku pada Pilkada Serentak 2017?

Pada mulanya, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, tidak dikenal calon tunggal. Akan tetapi, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi pada 2015, calon tunggal dilegalkan yang kemudian diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Teknis pengaturan calon tunggal dalam Pilpres 2019 sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Padahal, undang-undang yang sama membuka peluang adanya calon tuggal tersebut.

Adalah benar bahwa KPU berhak menolak pendaftaran pasangan calon jika, pertama, pendaftaran satu pasangan calon diajukan oleh gabungan dari seluruh partai politik peserta pemilu.

Kedua, pendaftaran satu pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik peserta pemilu yang mengakibatkan gabungan partai politik peserta pemilu lainnya tidak dapat mendaftaran pasangan calon. Ketentuan soal ini tertuang dalam Pasal 229 ayat (2) UU Pemilu.

Masih ada kewenangan KPU untuk mencegah calon tunggal seperti yang tertuang dalam Pasal 235 ayat (4) bahwa  dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon, KPU memperpanjang jadwal pendaftaran pasangan calon selama 14 hari.

Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat mengajukan pasangan calon tidak mengajukan bakal pasangan calon, menurut ayat (5), partai politik bersangkutan dikenai sanksi tidak mengikuti pemilu berikutnya.

Setelah perpanjangan waktu 14 hari masih terdapat satu pasangan calon, menurut ketentuan ayat (6), tahapan pelaksanaan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang “dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”. Tentu saja kewajiban KPU untuk membuat terang benderang ketentuan yang sumir tersebut.

Sudah saatnya KPU mengatur ketentuan teknis calon tunggal pilpres yang masih gelap itu menjadi terang-benderang dalam Peraturan KPU. Tujuan pengaturan itu agar tidak ada kekosongan hukum.

Bagaimana kalau kotak kosong menang dalam Pilpres 2019? Aturan yang berlaku dalam pilkada terkait calon tunggal ialah pemenang 50% plus satu. Jika kotak kosong menang, pilkada daerah itu digelar kembali pada periode berikutnya. Untuk sementara daerah itu dipimpin seorang penjabat.

Pemenang pilpres diatur dalam Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu. Disebutkan, pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Apakah kalau calon tunggal kalah akan digelar pilpres lagi? Apakah calon tunggal yang kalah itu diikutkan lagi sebagai kontestan? Apakah akan ditunjuk penjabat presiden sampai digelar pilpres berikutnya?

 

Rentetan pertanyaan di atas hanya menunjukkan betapa rumitnya jika pilpres diikuti calon tunggal. Karena itu, partai politik harus mencegah adanya calon tunggal.

Sesuai ketentuan ambang batas, calon presiden harus didukung partai atau gabungan partai yang mempunya 20% kursi di DPR atau 25% suara nasional. Dari 15 partai peserta Pemilu 2019, terdapat 10 partai yang mempunyai kursi di DPR. Hanya 10 partai itu yang berhak mengajukan pasangan calon.

Mengacu pada data hasil Pemilu Legislatif 2014, hampir tidak ada satu partai politik pun yang bisa mengusung sendiri calon presiden, termasuk partai pemenang pemilu, PDIP, yang mempunyai 18,9% suara nasional atau 19,5 persen kursi DPR.

PDIP masih butuh koalisi dengan partai lain untuk mengusung kembali Presiden Joko Widodo. Sejauh ini Jokowi telah mendapatkan dukungan politik dari Partai Golkar (16,3%), Partai Nasdem (6,3%), dan Partai Hanura (2,9%). Dengan dukungan empat partai politik itu, Presiden Jokowi memang sudah mengantongi tiket untuk Pemilu Presiden 17 April 2019.

Salah satu kandidat terkuat untuk capres 2019 adalah Prabowo Subianto yang didukung Partai Gerindra (13% kursi DPR). Jika PAN (8,8%) dan PKS (7,1%) bergabung, Prabowo juga sudah mengantongi tiket calon presiden. Masih ada PKB dan Demokrat yang belum menentukan calon.

Publik berkepentingan agar Jokowi mendapatkan lawan tading sebanding dalam pilpres demi memajukan kualitas demokrasi. Pilkada maupun pilpres mestinya terjadi kompetisi dengan sesama calon, bukan dengan kotak kosong.

Tak elok calon tunggal melawan kotak kosong di pilpres. Jika menang disebut pantas menang karena melawan benda mati yang disebut kotak kosong. Kalau kalah malunya sepanjang hayat dikandung badan. Karena itu, partai politik di luar pendukung Jokowi, hendaknya bersatu untuk membentuk poros oposisi untuk melawan Jokowo di pilpres.

BERITA TERKAIT