Sudah 16 Gugatan Sengketa Pilkada Masuk ke MK


Penulis: Nur Aivanni - 08 July 2018, 15:15 WIB
img
MI/ADAM DWI

SEKJEN Mahkamah Konstitusi (MK) M Guntur Hamzah mengatakan bahwa ada 16 permohonan sengketa pilkada yang masuk ke MK. Dari 16 permohonan tersebut, sembilan permohonan didaftarkan secara langsung ke MK dan tujuh permohonan didaftarkan secara online.

"Sampai saat ini, sudah masuk 16 permohonan/perkara yang masuk," kata Guntur kepada Media Indonesia, Minggu (8/7). Bagi yang mendaftar secara online, MK belum bisa mempublikasikannya di dalam website MK. Pasalnya, pemohon harus terlebih dahulu membawa kelengkapan dokumen permohonannya ke MK.

Terkait kesiapan MK dalam memproses sengketa hasil Pilkada sendiri, Guntur menyampaikan bahwa mahkamah siap secara keseluruhan baik dari kesiapan perangkat, instrumen maupun sumber daya manusia MK untuk melayani pihak-pihak yang akan berperkara di MK.

Sebelumnya, Kode Inisiatif berharap agar MK tetap konsisten untuk tidak hanya terpaku pada penerapan ambang batas sengketa hasil pilkada saja, tetapi juga mempertimbangkan persoalan yang ada di daerah tersebut. Menanggapi itu, Guntur mengatakan bahwa hal tersebut sudah masuk ke ranah kewenangan para hakim konstitusi.

"Harapan tersebut nanti kita lihat saja bagaimana bapak/ibu hakim menyikapinya karena hal tersebut domain bapak/ibu hakim. Yang jelas dua kali pelaksanaan Pilkada serentak (2015 dan 2017) MK konsisten menerapkan seluruh ketentuan terkait Pilkada serentak sebagaimana diatur dalam UU," terangnya.

Untuk diketahui, permohonan sengketa pada tahun 2017 terdapat 53 permohonan yang masuk ke MK dari 101 daerah yang ikut Pilkada. Sementara, pada 2015 lalu ada 147 permohonan sengketa ke MK dari 264 daerah yang menggelar Pilkada.

Berdasarkan pantauan Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif hingga pukul 09.00 WIB pagi ini (8/7) dari website MK, terdapat 9 permohonan yang sudah diterima MK. Sembilan permohonan tersebut terdiri dari 5 permohonan pemilihan walikota dan 4 permohonan pemilihan bupati.

"Yaitu daerah Kota Tegal, Pare-Pare, Gorontalo, Madiun, Cirebon, Bangkalan (2 permohonan), Bolaang Mongondow, dan Biak Numfor. Dari 9 permohonan ini, yang memenuhi syarat ambang batas, menurut pengamatan Kode Inisiatif adalah 3 permohonan saja. Sisanya, melebihi ketentuan ambang batas sebagaimana disyaratkan UU," tutur Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Adelline Syahda. (OL-4)

BERITA TERKAIT