Kontraproduktif Hukum dan Demokrasi


Penulis: Erwin Moeslimin Singajuru Anggota DPR RI dan anggota Badan Kajian MPR RI - 06 July 2018, 00:30 WIB
img

PASCAPILKADA serentak beberapa waktu lalu, paling tidak ada tiga isu penting yang harus dikritisi dalam kaitannya dengan kontraproduktif antara hukum dan demokrasi itu sendiri. Pertama, tentang kemenangan kotak kosong. Kedua, pelantikan calon terpilih kendati menjadi terdakwa karena korupsi, dan ketiga, pencalonan mantan koruptor dan lain-lain.

Kemenangan kotak kosong
Data menunjukkan pada Pilkada Serentak 27 Juni 2018, kemenangan kotak kosong meningkat signifikan dari sebelumnya yang hanya 3 daerah menjadi 16 daerah kabupaten dan kota. Peningkatan ini tak lain disebabkan UU Pilkada No 10/2016 yang mengatur terlalu ketat pengajuan paslon, yang sejatinya hampir tidak mungkin dipenuhi paslon di luar parpol karena hanya parpol atau gabungan parpol yang memenuhi 20% DPRD atau 25% akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu DPRD setempat yang dapat mencalonkan diri.

Sementara itu, bagi calon perseorangan, mereka yang berminat bersaing dalam pilkada harus memenuhi persentase syarat dukungan yang sangat berat, yakni 6,5% sampai 10% dari jumlah penduduk. Untuk pilkada gubernur di wilayah dengan luas penduduk 2 juta jiwa atau kurang, paslon perseorangan diwajibkan memiliki sekurang-kurangnya 10% dukungan dari jumlah penduduk, dibuktikan dengan surat dukungan disertai fotokopi KTP yang kelak diverifikasi KPU.

Syarat dukungan di provinsi besar dengan jumlah penduduk 12 juta jiwa atau lebih memang hanya 6,5%, tetapi nominal jumlah KTP yang harus dikumpulkan jauh lebih besar lagi. Pola serupa berlaku untuk pilkada kabupaten dan kota.
Di luar persyaratan normatif itu masih ada syarat yang tak kalah berat seperti ‘mahar politik’ kepada parpol yang demikian besar, seperti dikeluhkan sejumlah kandidat di Jatim dan Jabar. Lalu faktor lain dapat kita alamatkan pada parpol yang kaderisasinya mandek sehingga tidak memiliki kader yang kapabel untuk dicalonkan.

Bagaimanapun terpilihnya kotak kosong menggambarkan ada sesuatu yang salah dalam proses demokrasi pilkada. Fenomena itu kontra produktif dengan nilai demokrasi itu sendiri yang menghendaki lahirnya seorang pemimpin daerah berkualitas dan pilihan rakyat.
Dari sini penting kiranya bagi pemerintah dan partai-partai di parlemen untuk berpikir ulang bagaimana merivisi UU Pilkada sehingga tidak mencederai demokrasi atau malah kontraproduktif dengan substansi demokrasi itu sendiri.

Terkena korupsi tetap dilantik
Isu kontroversi yang juga harus dikritisi karena kontraproduktif dengan hukum dan demokrasi ialah terpilihnya tersangka/terdakwa dalam pilkada. Pada pilkada serentak lalu, di antaranya, Cagub Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus terpilih (versi hitung cepat). Ahmad Hidayat Mus dan Zainal (adiknya) terindikasi oleh KPK sebagai koruptor yang diduga merugikan negara sebesar Rp3,4 miliar atas pengadaan Bandara Bobong di Kabupaten Kepulauan Sula pada 2009.  

Dilihat secara prosedur UU Pilkada kewenangan KPU memang hanya sampai pada penetapan kemenangan pasangan calon. Artinya, KPU tetap mengesahkan kemenangan Ahmad Hidayat Mus. Namun, uniknya Mendagri dalam rilis kepada wartawan pada 30 Juni 2018 menyatakan siap melantik paslon terpilih. Alasan Mendagri, “suara rakyat adalah suara Tuhan”, terpenting menurut Mendagri paslon belum memiliki kekuatan hukum tetap sebagai orang yang berstatus melanggar hukum.

Layak dikritisi di sini, lalu di mana letak etika dan moral. Seorang terindikasi melanggar hukum apalagi korupsi, selayaknya segera mundur dari pencalonan, harusnya demikian. Kalau pun dia terpilih seharusnya sikap pemerintah dalam hal ini Kemendagri menolak melantik. Bukan karena prosedur hukum an sich, melainkan persoalan moral dan etika pejabat publik. Bagaimanapun pernyataan Kemendagri itu kontraproduktif dengan etika, moral, hukum, dan demokrasi.

Inilah yang dimaksud Jenffrey A Winters (2015), bahwa demokratisasi di Indonesia tidak satu paket dengan penegakan hukum. Ditambahkan Winters, oligarki kekuasaan tidak tunduk pada hukum sehingga korupsi merajalela, yang mengakibatkan Indonesia termasuk di antara negara paling demokratis sekaligus paling korup di dunia.
Esensinya demokrasi modern mensyaratkan kesetaraan berdasarkan aturan hukum, lazim disebut tegaknya supremasi hukum. Menurut Rochman Ahwan dalam Good Governance: Manifesto Politik Abad 21 mengusung misi utama demokratisasi ialah terselenggaranya aturan main (rule of the game), aturan hukum (rule of law), dan pemerintahan yang bersih (good governance).

Jika dicermati, pernyataan Mendagri itu (3/7/2018) di samping kontraproduktif dengan etika, jelas tidak sejalan dengan revolusi mental yang menjadi program Presiden Jokowi. Bahkan, jika ditarik jauh kepada roh gerakan reformasi pun sikap dan pernyataan Kemendagri itu kontraproduktif dengan hukum dan demokrasi.

Pencalonan mantan koruptor
Isu yang juga merebak di sekitar pilkada dan pileg yang akan datang ialah larangan pencalonan mantan narapidana korupsi. Dasar hukum tentang hal ini diatur dalam Peraturan KPU No 20/2018 dan saat ini sudah tercatat dalam berita negara. Semula PKPU ini diatur dalam Pasal 7 ayat 1 huruf (h), kini berpindah ke Pasal 4 ayat 3. Berikut bunyi pasal itu, “Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi”. Aturan ini banyak ditentang terutama oleh parpol, bahkan muncul isu bahwa DPR akan mengusulkan hak angket terkait hal ini (Kompas TV, 5 Juni 2018). Kemenkum dan HAM pun tidak setuju dengan pasal itu dengan alasan, kalau orang tersebut sudah dihukum dan bertobat semestinya yang bersangkutan clear and clean untuk mencalonkan diri.

Bagi sejumlah akademisi, peraturan KPU itu patut didukung guna mendapatkan pemimpin berkualitas dan benar-benar bersih. Siti Zuhro (LIPI) menilai, parpol yang memberikan kesempatan kepada mantan napi menjadi caleg sama saja telah memberikan legitimasi terhadap pelanggar hukum. Padahal, Indonesia sedang giat-giatnya memberantas korupsi. Oleh karena itu, aturan KPU tersebut menurut Siti Zuhro layak didukung. Aturan ini jika perlu dinaikkan pada level UU agar lebih kuat.

Menjaga muruah hukum dan demokrasi
Pemilu atau pilkada bagaimanapun ialah sarana terbaik bagi edukasi politik. Lebih dari itu hajatan besar demokrasi itu seperti dikatakan Winters di atas harus satu paket dengan penegakan hukum. Jangan ada lagi interpretasi hukum dan demokrasi yang berjangkar yang ujung-ujungnya melahirkan inkonsistensi.

Ingat, substansi hukum dan roh demokrasi ialah a tool of social engineering yang pada ujungnya menjadikan supremasi hukum (negara hukum) berada pada garda depan sesuai konstitusi. Oleh karena itu, pengingkaran terhadapnya harus dihindari sejauh-jauhnya.
Ingat, perhelatan pemilu/pilkada/pileg ialah taruhan memilih pemimpin yang akan menyehatkan kota atau wilayah (negara), dan hal itu akan terwujud jika para calon, parpol, dan masyarakat memiliki kesehatan nalar dan mental.

Sebuah kota atau wilayah akan sehat, menurut Plato, jika dipimpin oleh ho Sophos, yaitu orang bijaksana yang menjalankan dan mengindahkan kaidah-kaidah hidup bermutu. Ia disebut bermutu jika tidak rakus dan menjunjung tinggi bonum commune, yaitu semua orang (rakyat) tanpa kecuali. Hakikat demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu atau pilkada ialah menuju civilized politics, politik yang beradab, beretika, dan janganlah kita membuatnya tidak beradab atau kontraproduktif.

 

BERITA TERKAIT