Agustus-September Vaksinasi MR di Luar Jawa


Penulis: KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) dalam waktu dekat akan bertemu dengan Bio Farma dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait dengan proses sertifikasi halal untuk vaksin. - 27 June 2018, 01:15 WIB
ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko
ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko

KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) dalam waktu dekat akan bertemu dengan Bio Farma dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait dengan proses sertifikasi halal untuk vaksin.

Sebabnya, pascapilkada serentak atau pada Juli 2018, Kemenkes akan  melanjutkan program kampanye imunisasi measles dan rubella (MR) untuk wilayah luar Pulau Jawa.

"Dalam waktu dekat kami akan bertemu dengan Bio Farma. Saya minta sudah sampai di mana proses dan tahapan proses sertifikasi halal vaksinnya," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (P2P) Anung Sugihantono, di Jakarta.
Ia menjelaskan Kemenkes telah menjalin komunikasi informal dengan tokoh agama di tingkat nasional serta dari MUI.

Menurutnya, mereka merespons dengan positif kebijakan vaksinasi MR oleh pemerintah. Pendekatan dengan tokoh agama sangat penting dilakukan untuk mengomunikasikan kepada masyarakat, terutama yang menolak vaksinasi. Pasalnya, masih ada beberapa daerah yang cakupan imunisasinya rendah karena alasan itu.

"Bagaimana pendapat mereka (tokoh agama) bisa tersampaikan pada kelompok yang menolak vaksin. Itu yang harus dipersiapkan dengan baik," ungkap Anung.

Pemerintah menjadwalkan pemberian vaksin MR pada kampanye imunisasi measles dan rubella (MR) tahun ini akan dilaksanakan pada Agustus hingga September di luar Pulau Jawa setelah sebelumnya dilakukan pada 2017 bulan yang sama di enam provinsi di Pulau Jawa.

Tantangan
Anung mengaku terdapat tiga tantangan utama dalam pelaksanaan imunisasi MR, yaitu kesadaran masyarakat, kampanye antivaksin, dan kondisi daerah yang berbeda.

Terkait dengan kesadaran masyarakat, tambahnya, meskipun telah dilakukan berbagai upaya peningkatan pengetahuan kepada masyarakat, tapi masih ada sebagian di antara mereka yang belum mengetahui soal MR. Itu bisa terjadi karena ada gap antara satu daerah dan daerah lainnya soal pemahaman MR.

Tantangan kedua, yaitu lanjut Anung, kelompok antivaksin. Ia menilai persoalan itu didorong keyakinan individu dan beberapa tokoh yang mengemukakan antivaksin secara berlebihan.

Terakhir, persoalan kondisi daerah yang sulit dijangkau, seperti Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan NTT. Di Papua, ia mengupayakan, kampanye MR bisa dilakukan bersamaan dengan upacara adat seperti tradisi bakar batu sehingga lebih mudah membuat masyarakat berkumpul.

"Kita jadikan (tradisi bakar batu) sebagai media untuk memberikan pelayanan imunisasi," kata Anung.

Namun demikian, Anung tetap meminta pemda mengambil peran. Sejauh ini inventarisasi yang berkaitan dengan logistik, pengorganisasian di tingkat provinsi, mekanisme koordinasi dengan kementerian/lembaga, seperti Kemendagri, Kemenag, Kementerian Pendidikan, sudah berjalan. Bahkan, para menteri sudah memberikan surat edaran ke 28 provinsi yang akan melakukan kegiatan MR pada Agustus 2018. (Ind/X-7)

 

BERITA TERKAIT