Pelonggaran LTV Butuh Kebijakan Lain


Penulis: Ghani Nurcahyadi - 26 June 2018, 07:30 WIB
img
MI/Pius Erlangga

GUBERNUR Bank Indonesia Perry Warjiyo mewacanakan mengeluarkan kebijakan pelonggaran nilai pinjaman bank terhadap harga aset (loan to value/LTV) di sektor perumahan. Hal itu diprediksi akan menjadi amunisi baru bagi pemerintah mendorong masyarakat untuk memiliki hunian yang layak.

Namun, menurut Direktur Riset dan Konsultasi Savills Indonesia, Anton Sitorus, pengaruh pelonggaran LTV tidak akan signifikan membangkitkan industri properti yang saat ini belum bergairah. "Persoalan sektor properti bukan hanya soal uang muka, melainkan juga terkait harga yang sudah tinggi, kemudian pertumbuhan ekonomi yang cenderung datar, dan soal proyeksi investasi berkaitan dengan tahun politik yang sedang berlangsung saat ini," kata Anton kepada Media Indonesia, kemarin.

Langkah BI melonggarkan LTV, menurut Anton, seharusnya dilakukan sejak jauh hari, bahkan BI harusnya tidak memperketat LTV karena potensi kredit macet di sektor kredit pemilikan rumah (KPR) cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan kredit korporasi dan kredit usaha.

Untuk mendorong kebangkitan sektor properti, ia menegaskan, perlu adanya upaya menghasilkan kebijakan komprehensif di sektor perumahan. Pemerintah, lanjutnya, bisa saja mengeluarkan kebijakan yang antara lain soal koefisien luas bangunan (KLB) untuk menekan harga properti. Di sisi lain, ketegasan pemerintah pun diperlukan. "Seperti tegas dalam hal peruntukan. Contohnya ialah kawasan hunian jangan kemudian jadi area komersial karena itu bisa ikut mempengaruhi harga. Untuk faktor lain, seperti soal pertumbuhan ekonomi, itu terkait dengan kinerja keseluruhan perekonomian Indonesia," ujar Anton.

Pendapat yang nyaris sama dikemukakan Direktur Eksekutif Indonesia Properti Watch (IPW) Ali Tranghanda. "Sedikit banyak dampaknya pasti ada untuk LTV bila jadi dilonggarkan lagi, meskipun dampaknya tidak terlalu signifikan," ujar Ali saat dihubungi, kemarin.

Suku bunga BI saat ini telah naik 50 basis poin (bps) menjadi 4,75%, namun bila terjadi kenaikan sampai 5% kemungkinan perbankan akan mulai menaikkan suku bunga KPR-nya. Hal itu tentu akan berdampak terhadap penurunan daya beli. "Dengan kemungkinan dilonggarkannya LTV dalam bentuk penurunan DP, pastinya besaran cicilan akan semakin besar. Belum lagi kenaikan suku bunga akan semakin besar cicilan dan mulai berpengaruh di semester II tahun 2018," tutur Ali.

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, pihaknya berencana untuk mengeluarkan kebijakan pelonggaran LTV rumah karena permintaan untuk pemenuhan kebutuhan rumah masih tinggi. Namun, kebijakan tersebut berhadapan dengan kenyataan KPR dengan bunga tinggi dan harga rumah yang terus meninggi.

Kebijakan detail soal pelonggaran LTV akan dibahas dalam rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 27-28 Juni nanti. "Secara detail akan kami ungkapkan setelah RDG. Ini merupakan salah satu amunisi BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kami longgarkan LTV supaya masyarakat bisa memenuhi kebutuhan papannya," katanya di Jakarta, Jumat (22/6).

Positif

Di kalangan pengembang, rencana BI justru mendapatkan sambutan positif. Hal itu karena pelonggaran LTV bisa mendorong daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan atas tempat tinggal. Terlebih, permintaan terhadap hunian masih tinggi mengingat adanya kekurangan (backlog) mencapai 11 juta unit.

Direktur Penjualan dan Pemasaran PT Megapolitan Development Desi Yuliana mengatakan kebijakan tersebut akan membantu sektor properti yang masih lesu. "Tiga aspek kemudahan dalam pelonggaran LTV kali ini juga saling terkait dan punya dampak dalam menyukseskan peningkatan kemampuan masyarakat memiliki hunian," tandasnya.

(Mut/S-1)

BERITA TERKAIT