Lebaran, Arus Balik, dan Bonus Demografi


Penulis: Muhammad Rizal Martua Damanik Deputi Bidang Pelatihan,Penelitian,dan Pengembangan BKKBN-RI,Wakil Ketua Umum Koalisi Kependudukan Indonesia, Guru Besar IPB - 18 June 2018, 09:20 WIB
Seno
Seno

IDUL Fitri tahun ini dirayakan di negeri yang hampir 90% penduduknya muslim, dengan cuti panjang selama 10 hari. Kondisi itu menguntungkan bagi penduduk dari kota-kota besar, terutama Jakarta, yang mudik ke kampung halaman. Kondisi itu membuat titik puncak kepadatan lalu lintas selama arus mudik dan arus balik dapat tersebar dan terurai sehingga tingkat kemacetan tidak separah Lebaran lalu.

Data PT Jasa Marga (persero) Tbk 2017 menyatakan volume kendaraan memasuki Jabodetabek meningkat 9,1% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selama Lebaran 2017, jumlah pemudik melalui Tol Cikarang Utama sebesar 64.212 mobil, sedangkan saat arus balik melonjak menjadi 71.070 mobil (ada kenaikan 10,6%) belum terhitung pertambahan penumpang di dalamnya. Hal itu mengindikasikan lonjakan tambahan jumlah penduduk pasca-Lebaran memasuki wilayah Jabodetabek. Hal yang sama juga terjadi di banyak kota besar di Indonesia.

Pengukuran laju urbanisasi masuk ke kota besar pasca-Lebaran relatif masih bersifat estimasi dan belum ada pengukuran baku. Secara tahunan, angka laju urbanisasi penduduk menuju kota besar di Indonesia sudah dihitung BPS dan menurut data 2017 sebesar 4% per tahun. Angka itu termasuk tertinggi jika dibandingkan dengan negara-negara di seluruh dunia.

Faktor pendorong

Faktor pendorong perpindahan penduduk dari desa ke kota jelas ekonomi mengingat dari sumber data yang sama 2017, tingkat kedalaman kemiskinan di perdesaan sebesar 2,49, lebih tinggi dua kali lipat daripada di perkotaan yang 1,24. Artinya persoalan kemiskinan di perdesaan lebih bermasalah jika dibandingkan dengan di perkotaan. Hal itu yang memicu tinggi laju urbanisasi penduduk ke kota.

Beberapa upaya yang berjangka pendek, seperti sejumlah razia KTP, diterapkan pada tempat kos yang diduga jadi penampungan penduduk pendatang. Namun, hal itu kembali pada isu utama, bahwa migrasi atau perpindahan penduduk ialah hak warga negara, demi motif ekonomi atau alasan apa pun. Tidak ada pelarangan bagi penduduk untuk bermigrasi ke mana pun demi perbaikan hidup.

Karena itu, yang dapat dilakukan Pemprov DKI Jakarta sebatas merazia pendatang yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta kemudian menyarankan mereka kembali ke daerah asal. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah kabupaten/kota pengirim migran ialah wacana pembangunan sentra ekonomi di daerah sehingga dapat menahan penduduk untuk bermigrasi ke kota-kota besar.

Umumnya sentra ekonomi baru tersebut berbasis hasil bumi ciri khas daerah yang bersangkutan, misalnya Kabupaten Indramayu penghasil buah mangga, didirikan industri pengolahan makanan berbahan dasar mangga (seperti manisan atau keripik mangga). Wacana itu sebetulnya bukan barang baru dan semua pihak banyak yang setuju sebagai solusi. Namun, persoalan tidak sesederhana itu. Kendala utama masih kurangnya minat investor untuk membangun sentra produksi unggulan lokal di daerah.

Derasnya arus migrasi ke kota-kota besar akan merugikan daerah pengirim dan penerima. Bagi kota besar, itu jelas akan menambah beban jumlah penduduk yang berlebihan sehingga mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan. Lahan kumuh akan berkembang karena harus menampung tambahan manusia secara berlebihan.

Persoalan overpopulation juga merambah ke isu sosial, umumnya didorong faktor ekonomi, seperti makin tingginya angka pengangguran karena peluang kerja terbatas, tetapi pencari kerja terus membeludak, meningkatnya kriminalitas karena makin lebarnya rentang pengawasan oleh aparat, melemahnya kohesi sosial akibat kesenjangan yang makin lebar antar kelompok masyarakat (angka Gini ratio Indonesia telah mencapai 0,41) sehingga munculnya benih terorisme yang akhir-akhir ini marak di berbagai kota.

Daerah pengirim migran akan kehilangan tenaga kerja usia produktif. Sebagai contoh, tiga kabupaten di Jawa Tengah; Kebumen, Wonosobo, dan Purworejo, menurut data Sensus Penduduk 2010 memiliki angka laju pertumbuhan penduduk per tahun terendah di provinsi itu (di bawah 0,5% per tahun). Itu disebabkan tingginya migrasi keluar. Kalaupun dihubungkan secara asosiatif, ternyata tiga kabupaten tersebut termasuk 15 kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jateng (data Pemprov Jawa Tengah pada Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 2017).

Perpindahan penduduk secara internasional juga tidak kalah problematik. Studi di Kabupaten Indramayu 2014 pada Kecamatan Juntinyuat, yang merupakan daerah kantong pengirim migran TKI terbesar se-Indonesia, menunjukkan banyak ibu yang terpaksa meninggalkan bayi/balita mereka demi mencari pekerjaan di Hong Kong atau Arab Saudi. Bayi/balita itu dititipkan ke anggota keluarga lain, tetapi kemudian banyak ditemukan kasus stunting dan kurang gizi kronis.

Selain itu, timbul masalah perkawinan, yakni suami yang ditinggalkan akhirnya menikah lagi dan berujung perceraian. Pemerintah Kabupaten Indramayu menerbitkan perda agar ibu-ibu dengan bayi/balita di bawah usia 2 tahun tidak boleh diberangkatkan dahulu sebagai TKI ke luar negeri.

Pola perencanaan

Intervensi program juga tidak mungkin dilakukan instan dalam satu hari, tapi perlu proses dan penataan yang sistematis. Sebetulnya setiap daerah telah menyusun dokumen rancang induk atau grand design pembangunan kependudukan. Pendekatan dari rancang induk ini mencakup program pengendalian penduduk baik dari segi kuantitas (jumlah dan laju pertumbuhan penduduk), segi kualitas (status kesehatan dan mutu SDM), segi mobilitas (pengaturan migrasi masuk dan keluar), data basis kependudukan (sebagai dasar pijakan melakukan intervensi program), serta pembangunan keluarga dari penduduk tersebut.

Dokumen rancang induk ini sebetulnya akan memberi daya ungkit yang besar dalam penataan kependudukan di suatu daerah bila memang seluruh pihak berkomitmen melaksanakannya. Sejatinya dokumen ini harus disusun secara lintas sektor atau dinas di daerah, serta ditelaah secara kontinu pelaksanaannya oleh kalangan akademisi dan mitra pemerintah pemerhati isu kependudukan seperti Koalisi Kependudukan Indonesia di daerah, atau Ikatan Pemerhati Kependudukan Indonesia (Ipadi).

Berdasarkan dokumen rancang induk pembangunan kependudukan, pemerintah daerah dapat merencanakan dan menata penduduknya dengan lebih terarah. Bahkan dalam menyiapkan generasi yang produktif dalam menyongsong era bonus demografi, yang ditandai menurunnya rasio beban ketergantungan penduduk nonproduktif usia di bawah 15 tahun dan usia 65 tahun ke atas.

Hasil perhitungan proyeksi penduduk skenario medium di Indonesia menyatakan bahwa puncak jendela kesempatan (window of opportunity) dari bonus demografi ini akan terjadi di 2028-2031. Tenggat sepuluh tahun mendatang relatif tidak lama, dan harus dapat kita antisipasi detik ini juga.

Misalnya penduduk yang 10 tahun mendatang akan memasuki usia angkatan kerja produktif sekitar 25 tahun, berarti ialah penduduk yang saat ini berusia 15 tahun atau lulusan SMP. Kepada mereka perlu diberikan bekal pendidikan keterampilan yang bersifat vokasional misalnya, agar menjadi entrepreneur yang mandiri dan dapat menciptakan lapangan kerja secara mandiri, bukan hanya bermental pegawai pencari kerja.

Demikian pula dengan penduduk yang 10 tahun mendatang akan memasuki usia reproduksi. Sejak sekarang para gadis remaja tersebut harus berkecukupan gizi, terjamin pendidikan, serta ditingkatkan bekal keterampilan kerja sehingga saat memasuki pernikahan, para wanita tersebut telah siap jasmani, rohani, serta sosial ekonomi.

Bagi penduduk balita, sepuluh tahun mendatang akan memasuki usia sekolah SMU. Untuk balita itu, diperlukan asupan gizi yang memadai serta pendidikan karakter dini yang baik. Pada saat memasuki era jendela kesempatan, mereka menjadi anak sekolah dengan kemampuan fisik dan mental yang baik sehingga dapat menyerap bekal ilmu maupun keterampilan di sekolah secara maksimal.

Begitu juga dengan yang 10 tahun mendatang memasuki usia lanjut, perlu dipersiapkan kondisi fisik yang prima. Juga pembinaan mental spiritual karena kalangan manusia lanjut usia di Indonesia umumnya memperoleh status sosial yang dihormati dan dianggap sebagai anutan bagi generasi muda. Di samping itu, apabila memungkinkan, manusia lanjut usia dapat diberdayakan agar produktif dan tetap memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitarnya.

Bila dipilah berdasarkan jenis kelamin, secara khusus penduduk wanita ternyata berperan penting sebagai prasyarat termanfaatkannya bonus demografi. Wanita yang memiliki tingkat pendidikan dan keahlian relatif tinggi, dengan posisi tawar yang tinggi dalam mengendalikan kelahiran jumlah anak melalui program KB, akan berpeluang lebih besar memasuki pasar kerja.

Mereka akan berkontribusi secara positif terhadap terhimpunnya tabungan, baik tabungan keluarga (family savings) maupun tabungan sosial (social savings). Namun, itu semua harus ada perencanaan dan strategi yang matang dalam menyiapkannya.

Segenap upaya pemerintah ini harus mendapat dukungan bersama dari masyarakat dan juga swasta. Tidak mungkin berjalan sendiri-sendiri. Bantuan sektor swasta ditunjukkan dengan komitmen perusahaan mencerdaskan calon tenaga kerja potensial, melalui kegiatan pemagangan dan peningkatan keterampilan dunia kerja, dengan pengenalan alat dan teknologi industri yang semakin canggih.

Hal ini mendukung agenda prioritas pembangunan nasional yang biasa dikenal sebagai Nawa Cita, untuk menciptakan negara dan bangsa yang berdaulat dan bermartabat secara ekonomi, melalui pembangunan kualitas SDM penduduk serta pembangunan karakter bangsa yang mandiri.

BERITA TERKAIT