Akuntabilitas dan Keadilan Pelanggaran HAM di Papua Nihil


Penulis: Golda Eksa - 14 June 2018, 11:01 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

PRESIDEN Joko Widodo didesak segera mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi kinerja Jaksa Agung HM Prasetyo dan Menko Polhukam Wiranto. Keduanya dinilai berupaya menutup mekanisme pengadilan dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus Wasior-Wamena, Papua.

Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani mengatakan salah satu upaya menutup mekanisme pengadilan tersebut ialah dengan menolak melakukan penyidikan dan memprakarsai pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN).

"Presiden harus memastikan tindak lanjut janji pemerintah Indonesia dalam sidang UPR untuk menyelesaikan persoalan ketidakadilan di Papua, termasuk memastikan Jaksa Agung melakukan penyidikan untuk kasus Wasior-Wamena," kata Yati melalui keterangan tertulis, Kamis (14/6).

Kontras juga mendesak Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Hukum dan HAM untuk segera menjelaskan secara terbuka mengenai tindak lanjut pernyataan pemerintah dalam sidang Universal Periodic Review (UPR) PBB pada Mei 2017 di Jenewa, Swiss, bahwa pernyataan tersebut bukan hanya janji dan diplomasi internasional.

Menurut dia, saat ini adalah tepat 17 tahun peristiwa pelanggaran HAM berat Wasior. Sayangnya, menjelang akhir kepemimpinan pemerintahan Presiden Jokowi justru penyelesaian pelanggaran HAM di Papua masih sebatas janji.

Peristiwa Wasior hanya satu dari sekian banyak peristiwa pelanggaran HAM di tanah Papua yang belum diselesaikan.

Hasil penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa ini menyatakan bahwa terdapat dugaan pelanggaran HAM berat yang mengakibatkan warga sipil menjadi korban. Tercatat, 4 orang tewas, 39 terluka akibat penyiksaan, dan 5 lainnya menjadi korban penghilangan paksa dengan satu di antaranya menjadi korban kekerasan seksual.

Pada 2004, berkas tersebut dilimpahkan Komnas HAM ke Kejaksaan Agung agar dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dan penuntutan. Namun, sambung dia, sejauh ini tidak ada kemauan dari Korps Adhyaksa untuk memulai penyidikan perkara tersebut.

"Sedikitnya terjadi dua kali bolak balik berkas perkara antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM. Namun, berkas tersebut telah kembali diserahkan kepada Kejaksaaan Agung pada 2008," katanya.

Ia menilai sikap Jaksa Agung bertolak belakang dengan janji pemerintah Indonesia kepada komunitas internasional. Padahal, pemerintah Indonesia pada sidang UPR PBB berjanji akan menyelesaikan persoalan ketidakadilan di Papua, termasuk dugaan pelanggaran HAM.

Salah satu poin yang disebutkan ialah Kejaksaan Agung tengah mempersiapkan Pengadilan HAM di lingkup peradilan negeri Makassar.

"Hingga kini janji tersebut masih belum direalisasikan. Alih-alih, terdapat pernyataan Jaksa Agung HM Prasetyo bahwa kasus pelanggaran HAM berat sulit untuk diselesaikan dengan mekanisme yudisial. Selain itu, terdapat niatan dan sikap yang kontraproduktif dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM melalui mekanisme non-yudisial, yakni DKN yang diinisiasi Menko Polhukam Wiranto."

DKN, imbuh dia, tidak berkesesuaian dengan standar UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang intinya hasil penyelidikan Komnas HAM harus ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dan penuntutan. Pun nuansa impunitas melalui DKN sangat kental.

"DKN tidak berkesesuain dengan aturan dan mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat. Dalam hal ini mekanisme pengadilan, akuntabilitas, dan keadilan atas berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua untuk Papua terus dihindari pemerintah," pungkasnya. (OL-2)

BERITA TERKAIT