Menunggu PKPU Hasil Revisi


Penulis: M Taufan SP Bustan - 14 June 2018, 08:30 WIB
img
Dirjen Peraturan Perundangan-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana -- MI/MOHAMAD IRFAN

KEMENTERIAN Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM) masih menunggu permohonan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur larangan terhadap mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg).

Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkum dan HAM Widodo Ekatjahjana menyatakan telah menelaah PKPU yang diusulkan oleh KPU. Pihaknya menemukan isi yang bertentangan dengan UU dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Karena ada isi yang bertentangan itu kami usulkan untuk direvisi. Jadi bukan ditolak, tapi diusulkan untuk diperbaiki lagi sehingga tidak melanggar dan menabrak UU Pemilu," jelasnya kepada Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

Menurut Widodo, PKPU Nomor 16 Tahun 2018 yang telah diperiksa secara saksama oleh Kemenkum dan HAM itu bertentangan dengan peraturan, seperti UU Pemilu, putusan MK Nomor 14-17/PUU-V/2-7, putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, putusan MK Nomor 120/PUU-VII/2009, putusan MK Nomor 79/PUU-X/2012, putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015, dan putusan MK Nomor 51/PUU-XIV/2016.

"Hasil pengecekan itu sudah kami surati kepada KPU. Sekarang tinggal menunggu perbaikan atau revisi dari KPU," paparnya.

Ia menyebutkan isi surat Kemenkum dan HAM itu tidak lain memohon kepada KPU untuk segera melakukan penyalarasan dan harmonisasi dengan mengundang kementerian/lembaga terkait, misalnya Bawaslu, Kemendagri, DKPP, dan MK.

Dalam hal ini, kata dia, Kemenkum dan HAM tidak punya wewenang untuk mengundang karena bukan sebagai pembuat PKPU. "Nah, itu supaya diundang terus KPU membahas apa-apa saja yang perlu diperbaiki sesuai dengan kritikan dan masukan Kemenkum dan HAM. Begitu saja," ucap Widodo.

Kemenkum dan HAM, imbuhnya, juga meminta KPU jangan terlalu banyak berkomentar, sementara belum mengindahkan instruksi yang telah diberikan oleh Kemenkum dan HAM.

"Harusnya kan tidak begitu. Harusnya KPU ikuti apa yang disampaikan oleh Kemenkum dan HAM. Apa sih beratnya mengundang terus mendapat masukan dari kementerian/lembaga? Bukankah UU itu dibuat untuk mengikat semua lembaga?" tegasnya.

Kemenkum dan HAM, sambung Widodo, heran bila isu PKPU ditarik ke persoalan indepedensi. "Harusnya kita memaknai independensi, tidak berarti KPU semaunya membuat peraturan perundangan-undangan. Kita ini berpemerintahan akan terkait dengan komponen negara yang lain, ada Bawaslu, DKPP, dan lainnnya. Nah, semua itu harus diajak ngomong."

Lampaui kewenangan

Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menilai sikap Kemenkum dan HAM yang mem-blocked proses pengundangan PKPU tentang larangan terhadap eks narapidana korupsi menjadi caleg dalam Pemilu 2019 telah melampaui batas kewenangan.

Menurutnya, sikap itu berpotensi mengganggu, bahkan dapat menggagalkan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019, khususnya proses pencalonan yang jadwalnya sudah sangat ketat dan memerlukan proses verifiksi yang cermat dari KPU selaku penyelenggara pemilu.

"Iya, sebagaimana kita ketahui, pendaftaran calon anggota legislatif akan mulai dibuka pada 4 Juli mendatang. Akan jadi masalah bila beleid mengenai pancalegan belum siap," ujar Hadar.

Dia menambahkan, sikap Kemenkum dan HAM dapat memberikan kesan bahwa pemerintah ingin mengintervensi KPU dan tidak pro terhadap sikap antikorupsi. "Kelihatannya kan seperti itu," cetusnya. (P-2)

BERITA TERKAIT