Anies Beri Sinyal akan Lanjutkan Reklamasi


Penulis: Aya/X-6 - 14 June 2018, 08:05 WIB

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan memberi sinyal akan melanjutkan megaproyek reklamasi pantai utara (pantura) Jakarta. Hal itu tecermin dari Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 58/2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantura Jakarta.

Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta itu dinilai cacat hukum oleh Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta. Pasalnya, pergub merujuk pada Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 52/1995 tentang Reklamasi Pantura Jakarta. Padahal, Kepres sudah tidak berlaku menurut Peraturan Presiden (Perpres) No 54/2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur.

"Dalam Pasal 71 Perpres 54 Tahun 2008 itu secara jelas disebutkan bahwa Keppres 52 Tahun 1995 yang terkait dengan penataan ruang dinyatakan tidak berlaku lagi," kata pengacara publik LBH Jakarta yang bergabung di Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora, dalam keterangan tertulisnya.

Diketahui Anies-Sandiaga menyatakan secara terbuka akan menghentikan reklamasi Teluk Jakarta. Janji penghentian reklamasi tersebut merupakan poin nomor 6 dari 23 janji politik Anies-Sandiaga. Namun, dalam pergub itu Anies terkesan akan melanjutkan proyek reklamasi yang ada.

Kawal Lingkungan Hidup Indonesia (Kawali) pun menduga terbitnya Pergub Nomor 58/2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantura Jakarta merupakan bagian dari skenario besar politik. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dalam melakukan transaksional kebijakan di pesisir Jakarta.

Direktur Eksekutif Kawali Puput TD Putra memprediksi ada dua hal yang dikejar oleh pemerintah, yakni Proyek Giant Sea Wall dan proyek reklamasi.

Proyek giant seal wall, menurut dia, hanya menjadi sarana untuk melempar tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Pemprov DKI untuk mengelola teluk Jakarta.

"Walaupun giant sea wall merupakan proyek dari BBW SCC (Balai Besa Wilayah Sungai Ciliwung Cisdane), patut diduga ini merupakan skenario yang komprehensif dengan rencana Pemrov DKI untuk memuluskan proyek reklamasi," kata Puput. (Aya/X-6)

BERITA TERKAIT