Kemenkum-HAM: PKPU Bisa Cepat Rampung Asal KPU Jangan Egois


Penulis: M Taufan SP Bustan - 13 June 2018, 18:24 WIB
Ist
Ist

KEMENTERIAN Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) mengatakan proses pengesahan draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang memuat larangan bagi eks narapidana kasus korupsi nyaleg bisa dilakukan dengan cepat. Asalkan, KPU mengikuti proses yang diminta Kemenkum-HAM dalam merevisi draf tersebut, alih-alih berkomentar soal independensi lembaga.

“Harusnya kita memaknai independensi, tidak berarti kemudian KPU semaunya membuat peraturan perundangan-undangan. Jangan banyak komentar kemana-mana. Harusnya kan tidak begitu, harusnya KPU ikuti apa yang disampaikan oleh Kemenkum HAM," ujar Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkum HAM Widodo Ekatjahjana kepada Media Indonesia di Jakarta, Rabu (13/6).

Kemenkum HAM pun berharap hasil revisi tersebut tidak lagi melanggar aturan sehingga proses diundangkannya bisa dipercepat. Kemenkum HAM, ujarnya, tinggal menunggu permohonan kembali dari KPU.
“Intinya teman-teman di KPU harus mempercepat. Ini kan peraturan bersama, bukan peraturan lembaga sendiri. Makanya KPU juga jangan terlalu egois begitu dong,” ujarnya.

Pihaknya telah meminta KPU merevisi draft PKPU nomor 16 tahun 2018 itu karena dinilai bertentangan dengan beberapa peraturan.

Sejumlah peraturan itu ialah UU Pemilu, Putusan MK Nomor 14-17/PUU-V/2-7, Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 120/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 79/PUU-X/2012, Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/ 2015, dan Putusan MK Nomor 51/PUU-XIV/2016.

Selain itu, Kemenkum HAM juga meminta KPU untuk segera melakukan penyelarasan dan harmonisasi lagi dengan cara mengundang kementerian/lembaga terkait seperti, Bawaslu, Kemendagri, DKPP, dan MK.

"Apa sih beratnya mengundang terus mendapat masukan dari kementerian/ lembaga, bukankah UU itu dibuat untuk mengikat semua lembaga. Kita ini berpemerintahan akan terkait dengan komponen negara lain, ada Bawaslu, DKPP, dan lainnnya. Nah semua itu harus diajak ngomong,” tandas Widodo.

Widodo menyebutkan, yang menjadi masalah saat ini, seolah-olah KPU tidak mau mendengarkan masukan dari komponen negara lain. “Ini kan KPU seperti apa. KPU harusnya melibatkan semua kementerian/lembaga terkait karena ini aturan bersama,” ujarnya.

Menurutnya, sebelumnya Kemenkum HAM belum mau menyetujui PKPU tersebut karena tidak mau disalahkan. Pasalnya, belum ada harmonisasi dalam penyusunan aturan itu.

"Misalnya, mereka beranggapan itu KPU melanggar putusan MK juga tidak apa-apa, kemudian kemeneterian atau lembaga ajukan saja yang penting nanti kalau ada masyarakat menolak silahkan ajukan ke MK untuk yudisial riview. Celaka ini, pemerintah kita nggak karu-karuan nanti, banyak peraturan yang dibuat sehingga menimbulkan preseden buruk,” papar Widodo. (OL-5)

BERITA TERKAIT