KPK Tantang PDI Perjuangan ke Pengadilan


Penulis: M Taufan SP Bustan - 13 June 2018, 08:35 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto -- MI/MOHAMAD IRFAN
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto -- MI/MOHAMAD IRFAN

PDI Perjuangan meyakini penangkapan tiga kader mereka, yaitu Bupati Purba lingga M Tasdi, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, dan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bermotif politik.

Dalam menanggapi hal itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengajak seluruh pihak yang menganggap KPK tidak profesional dan memolitisasi pemberantasan korupsi untuk membuktikan kesalahan KPK di pengadilan.

"KPK sebaiknya di-challenge di pengadilan saja. Apakah yang dilakukan KPK itu melawan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) atau tidak," katanya saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

Menurut Saut, pihaknya tidak pernah pilih kasih apalagi memolitisasi pihak tertentu. Ia menegaskan, jika pihak tertentu melakukan tindak pidana korupsi sekecil apa pun, KPK tidak pilih-pilih.

"Jelas jika terbukti, harus diproses. Selama ini begitu kan yang terjadi. KPK selalu netral," tandasnya.

Sebelumnya, Bupati Purbalingga M Tasdi terjaring operasi tangkap tangan (OTT) tim Satuan Tugas (Satgas) KPK di Purbalingga pada Senin (4/6) lalu.

Penangkapan Tasdi diduga karena akan menerima fee senilai total Rp500 juta dari pemenang proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap dua (2018), dengan nilai proyek sekitar Rp22 miliar. Namun, dia baru menerima Rp100 juta.

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo diduga menerima suap sebanyak tiga kali sebagai fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan di Dinas PUPR Pemkab Tulungagung. Total penerimaan Syahri Rp2,5 miliar.

Adapun Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar diduga menerima Rp1,5 miliar terkait dengan ijin proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp23 miliar.

Fee tersebut diduga bagian dari 8% yang menjadi bagian Samanhudi dari total fee 10% yang disepakati.

Skenario politik

Terkait dengan penangkapan itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto kembali angkat bicara.

Dia menuding ada skenario di balik tertangkapnya Bupati Tulungagung Syahri Mulyo oleh KPK. Hasto mengaku sudah mendapatkan isyarat sang bupati bakal dibekuk KPK.

"Jadi dua hari sebelum hari H OTT, ada tim kampanye lawan yang mengatakan akan terjadi hal yang luar biasa, dan kami tahu siapa orangnya itu yang akan mengubah peta politik di Tulungagung," kata Hasto kepada wartawan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, kemarin.

Hasto mengatakan penangkapan sang bupati yang juga calon kepala daerah tersebut sangat politis.

Hal itu diakui langsung oleh masyarakat Tulungagung saat dirinya bertandang ke sana.

"Ketika kami bertemu rakyat di Tulungagung, mereka mengatakan ini bagian dari rivalitas pilkada. Jadi kan rakyat sangat cerdas," jelas Hasto.

Hal yang sama dikemukakan masyarakat Blitar. Padahal, kedua kader yakni Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat di daerah masing-masing.

"Elektabilitas Pak Syahri Mulyo itu mencapai 63% dan Pak Samanhudi 92%, artinya basis legitimasinya sangat kuat," ujar dia. (X-4)

BERITA TERKAIT