Dedi Targetkan 1 Desa 10 Sarjana


Penulis: Nur Aivanni - 13 June 2018, 07:20 WIB
ANTARA
ANTARA

CALON Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggagas program 10 sarjana dan satu doktor di satu desa agar tercipta sumber daya manusia unggul yang tersebar di desa-desa.

“Jawa Barat harus menjadi provinsi paling unggul. Jadi kita ikhtiarkan kebutuhan pendidikan ditanggung negara. Kita ingin di satu desa ada 10 sarjana dan seorang doktor,” katanya dalam siaran pers yang diterima di Purwakarta, kemarin.

Jika 10 sarjana dan satu doktor di satu desa terwujud, mereka akan bertugas memaksimalkan potensi desa, dari potensi kultur, sosial, sampai sumber daya alam. Dengan demikian, terjadi pembangunan yang berkesinambungan di seluruh desa di Jawa Barat.

Di lain sisi, kalau sarjana itu memiliki kualifikasi pendidikan agama, tentunya diarahkan untuk bekerja sama dengan pesantren dan kiai di kampung-kampung. 

“Kalau ada kualifikasi lain, kita arahkan sesuai disiplin ilmunya. Poin pentingnya, seluruh aspek pembangunan di desa ini berkesinambungan,” kata dia.

Dedi menyatakan program itu cukup realistis untuk diselesaikan selama lima tahun kepemimpinan. Terdapat 5.962 desa di Jawa Barat sehingga dalam setahun diproyeksikan mencetak seribuan lebih kaum cendekia dari desa.

Menurut dia, program itu tercetus sebagai persiapan untuk menghadapi kompetisi era milenial.

Digitalisasi diakuinya merupakan keniscayaan. Karena itu, dibutuhkan agen-agen yang mampu memberikan wawasan tentang kebutuhan di era ini. “Kaum cendekia merupakan sosok-sosok terlatih untuk bersaing dan menjalin dialog antarbudaya akibat digitalisasi.”


Tepat

KPU Kota Depok, Jawa Barat, meminta anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk teliti memastikan kebutuhan logistik Pilgub Jabar 2018 dengan benar.

“Perlu diperhatikan bahwa spirit kita dalam pengelolaan logistik perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya harus tepat jenis, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran,” kata Komisioner KPU Kota Depok, Nana Sobarna, di Depok.

Dalam Rapat Kerja Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018, Nana meminta seluruh anggota yang hadir untuk teliti mengenai logistik tersebut. 

“Saya juga meminta agar menularkan pengetahuan terkait logistik ini kepada anggota yang lain,” ujarnya.
Selain itu, katanya, anggota PPK/PPS yang membidangi logistik ini ialah orang yang paling bertanggung jawab dalam memastikan distribusi logistik tidak benar. Jangan sampai pada hari H nanti masih ada logistik yang kurang. “Makanya untuk tahapan logistik ini kami dari KPU Kota Depok ingin mempersiapkan perencanaan yang baik dan optimal,” tegasnya.

Dikatakannya, logistik pemilihan dibagi dua bagian, yaitu logistik perlengkapan pemungutan suara yang terdiri atas kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat coblos, dan TPS. “Sedangkan perlengkapan lainnya meliputi sampul, tanda pengenal, bolpoin, karet, lem perekat, dan lain-lain,” katanya. (Ant/P-3)

BERITA TERKAIT