Aptisi Nilai Pemantauan Medsos Mahasiswa dan Dosen Berlebihan


Penulis: Syarief Oebaidillah - 12 June 2018, 21:40 WIB
img
thinkstock

ASOSIASI Perguruan Tinggi Swasta se-Indonesia (Aptisi) menilai permintaan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) kepada para rektor di kampus untuk memantau media sosial mahasiswa dan dosen berlebihan karena bisa mengganggu suasana dan atmosfer akademik.

Pasalnya, fungsi pokok dan peranan Kemenristekdikti akan tidak fokus dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi dengan menjadi polisi kejahatan siber tersebut.

"Jika dosen dan mahasiswa harus di awasi medsosnya maka bentuk pengawasan tersebut akan dapat mengganggu suasana akademik. Jika terpaksa medsos mereka didata, bisa saja yang didata nomor hp dan nama medsosnya akan diganti jika berniat jahat, kan bisa terjadi, artinya bagi orang jahat hal ini sangat mudah," kata Ketua Umum Aptisi Budi Djatmiko menjawab Media Indonesia, Selasa ( 12/6).

Pernyataan itu dilontarkan terkait pernyataan Menristekdikti M Nasir yang meminta rektor mengawasi medsos mahasiswa dan dosen guna menangkal radikalisme di kampus.

Sebelumnya, pernyataan serupa dilontarkan M Nasir selain memantau medsos juga akan mendata nomor telepon seluler mahasiswa. Budi mengingatkan untuk berkaca pada masa Orde Baru, yang merasa Pancasilais justru yang paling bermasalah.

"Semua pihak sepakat terorisme musuh bersama. Tetapi langkah penangananya harus edukatif, kondusif dan persuasif. Usul saya, lebih baik pemerintah fokus membangun kesadaran kolektif memerangi teroris. Dengan tidak lagi mendiskreditkan Islam, pesantren, kaum sarungan melalui pendidikan yang terus memperhatikan kompetensi dan akhlak mulia," ujarnya.

Hemat dia, yang paling ampuh adalah pendidikan pada rakyat berbasis 'suri tauladan' atau keteladanan terutama para pejabat dan tokoh masyarakat mesti menjadi contoh praktis bagi rakyatnya dengan memberikan rasa keadilan, kesederajatan, kesejahteraan, solidaritas, dan lain-lain.

Selain itu, upaya menangkal tumbuhnya radikalisme di kampus bisa dilakukan dengan membangun sinergi yang baik antara pemerintah, orangtua, mahasiswa, dan kampus. Sehingga, dapat tercipta suasana kebersamaan dan tidak saling curiga.

"Saya khawatir kampus bisa ditinggalkan calon mahasiswa karena stigma kampus gudangnya radikalisme padahal belum terbukti secara empiris. Ini menjadi tugas akademisi harus meneliti secara mendalam tentang radikalisme dan terorisme tersebut," cetus Budi.

Ia mengutarakan di kalangan kampus belum sepakat dengan istilah radikalisme yang menyebabkan mahasiswa atau sivitas akademika menjadi kurang kreatif jika belum dijelaskan secara mendetail.

"Kita seringkali terkena masalah dengan memenjarakan dan penangkapan ulama sementara orang-orang tertentu bisa bicara lebih keras tidak diapa-apakan. Saya khawatir kita ini menjadi bangsa apatis, serba dibungkam, seperti negeri China dan Soviet dulu manakala pemimpinnya guna mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara tidak elegan," tegasnya.

Saat ditanya cara efektif tangkal radikalisme di kampus, menurut dia kalangan kampus diajarkan nilai-nilai kebenaran akademik.

"Karena sifat belajar di kampus itu berbasis tesa dan antitesa, mereka biasa belajar dengan metodologi yang baik. Kalau mau niat jahat diawasi tiap hari medsosnya tetapi yang digunakan kejahatannya dengan nama yang berbeda, kan bisa saja," pungkas Budi. (OL-1)

BERITA TERKAIT