Yudi Latif Mundur dan Rongrongan terhadap Pancasila


Penulis: Gantyo Koespradono, Dosen Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta - 09 June 2018, 22:00 WIB
Ist
Ist

SEORANG pejabat negara yang mengundurkan diri sebelum waktunya sebenarnya wajar-wajar saja, apalagi jika sang pejabat merasa tidak mampu menjalankan tugas dengan baik, atau melakukan perbuatan tercela.

Tidak memenuhi kedua unsur di atas, Yudi Latif, Kamis (7 Juni 2018) mengundurkan diri dari posisinya sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Keputusan Yudi Latif mundur dari badan itu menjadi kabar istimewa lantaran Pancasila sedang dirongrong oleh sekelompok orang dan organisasi tertentu yang terang-terangan atau terselubung ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain.

Kelompok itu secara sistematis,terstruktur dan masif berkehendak menihilkan Pancasila dengan memanfaatkan media sosial lewat ujaran kebencian, hoaks, fitnah dan pesan-pesan bernada sentimen SARA, intoleransi dan radikalisme. Hampir setiap hari di medsos, anggota kelompok ini tidak takut dan malu menghina Kepala Negara.

Dimunculkannya isu (mengandung fitnah) bahwa gaji para pengarah BPIP Rp 100.000.000 per bulan, menurut saya, juga bagian dari "skenario" kelompok perongrong Pancasila untuk mengerdilkan Pancasila.

Beruntung, Mahfud MD segera menepis isu tersebut dengan argumentasi yang terang benderang. Belakangan malah terbongkar isu-isu semacam itu, sebagaimana diungkapkan Mahfud, dilansir oleh oknum-oknum dari sebuah partai politik yang selama ini tidak menjadikan Pancasila sebagai asas partai. Harap maklum, sebab partai ini memang mengusung ideologi yang diimpor dari Timur Tengah.

Tapi, ya sudahlah. Yudi Latif benar-benar mengundurkan diri dan niat yang sudah dibuktikannya itu ia sampaikan secara terbuka lewat pesan yang ia beri judul: "TERIMA KASIH, MOHON PAMIT".

Kamis 7 Juni 2018 saat Yudi mundur adalah tepat setahun laki-laki ini memangku jabatan sebagai Kepala (Pelaksana) Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang sejak Februari 2018 bertransformasi menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Dalam pesan "Terima Kasih, Mohon Pamit", Yudi juga mengungkapkan kewenangan UKP-PIP berdasarkan Perpres hampir tidak memiliki kewenangan eksekusi secara langsung. Apalagi dengan anggaran yang menginduk pada salah satu kedeputian di Sekretaris Kabinet, kinerja UKP-PIP dinilai dari rekomendasi yang diberikan kepada Presiden.

Kemampuan mengoptimalkan kreasi tenaga pun, disebut Yudi, terbatas. Setelah setahun bekerja, seluruh personel di jajaran Dewan Pengarah dan Pelaksana belum mendapatkan hak keuangan. Mengapa? Karena menunggu Perpres tentang hak keuangan ditandatangani Presiden.

Yudi juga menjelaskan, perubahan dari UKP-PIP menjadi BPIP memakan waktu yang lama, karena berbagai prosedur yang harus dilalui.

Namun, kendala-kendala tersebut, menurut Yudi, bukan berarti tidak ada yang dikerjakan. Setiap hari ada saja kegiatan yang dilakukan. Kegiatan itu dikerjakan dengan menjalin kerja sama dengan inisiatif komunitas masyarakat dan Kementerian/Lembaga.  "Suasana seperti itulah yang meyakinkan kami bahwa rasa tanggung jawab untuk secara gotong-royong menghidupkan Pancasila merupakan kekuatan positif yang membangkitkan optimisme," tulis Yudi.

Seperti biasa, setiap ada pejabat negara yang mengundurkan diri, selalu muncul tafsir beraneka rupa, meskipun yang bersangkutan sudah menjelaskannya secara terbuka.

Muncul informasi, antara lain menyebutkan bahwa Yudi Latif tidak tahan dengan berbagai tekanan, baik dari luar, maupun dalam. Yudi bukan sosok berkarakter pemimpin, tapi pemikir dan konseptor.

Saya sependapat dengan argumentasi yang menyebutkan bahwa Yudi Latif adalah seorang pemikir dan konseptor yang brilian dan sangat luar biasa. Meski tidak lagi menjabat sebagai Kepala BPIP, negeri ini tetap membutuhkannya.

Pikiran-pikirannya soal Pancasila masih tetap relevan untuk situasi kekinian. Indonesia di saat di sana sini ada perongrong Pancasila, negeri ini layak bangga dan bersyukur punya anak bangsa bernama Yudi Latif.

Bagi banyak orang, setidaknya buat saya, Yudi Latif adalah guru Pancasila yang sangat andal.

Ramai diberitakan media tentang mundurnya Yudi, saya pun kemudian merasa perlu beguru lagi kepada Yudi lewat buku tebal yang ditulisnya bertajuk "Negara Paripurna", diterbitkan Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2011.

Kesimpulan saya setelah membaca buku setebal 667 halaman itu, nilai-nilai dan filosofi Islam (100 persen) diadposi dalam Pancasila. Setiap mengurai sila-sila Pancasila (mulai dari Ketuhanan Yang Maha Esa hingga Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia), Yudi selalu mengaitkan dengan nilai-nilai luhur Islam.

Oleh sebab itu, saya tidak habis pikir jika ada sementara kalangan yang merongrong Pancasila dengan mengatakan bahwa Pancasila tidak islami dan karenanya harus diganti dengan ideologi lain.

Dalam soal stimulus Islami dalam ideologi Pancasila misalnya, dalam bukunya, Yudi Latif menulis bahwa nilai-nilai demokratis Islam itu bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada Ketuhanan Yang Maha Esa (tawhid, monotheisme).

Mengutip pendapat Nurcholis Madjid, Yudi mengungkapkan, kelanjutan logis dari prinsip tawhid adalah paham persamaan (kesederajatan) manusia di hadapan Tuhan yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak/pandangan antarsesama manusia.

Bahkan seorang utusan Tuhan pun, menurut Yudi yang sepemikiran dengan Madjid, tidak berhak melakukan pemaksaan. Seorang utusan Tuhan mendapat tugas hanya untuk menyampaikan kebenaran (balaag, tabligh) kepada umat manusia, bukan untuk memaksakan kebenaran kepada orang lain.

Pembumian nilai-nilai demokrasi Islam di Nusantara, masih menurut Yudi Latif dalam bukunya, tidak hanya merefleksikan pengaruh Islam secara sepihak, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya masyarakat Nusantara sendiri yang menyediakan lahan subur bagi persemaian bibit-bibit demokrasi.

Sebagai orang awam yang pastinya tidak tahu suasana kerja di BPIP, saya tentu tidak bisa begitu saja percaya apakah benar Yudi mendapat tekanan dari luar dan dalam.

Namun, sangat mungkin, bisa saja ada pihak yang mengusulkan kepada BPIP supaya pemasyarakatan dan pembumian ideologi Pancasila dihidupkan lagi secara formalistik layaknya penataran P-4 seperti di era Orde Baru.

Saya yakin, usul atau program semacam itu mungkin akan ditolak oleh Yudi Latif karena sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman, karena generasi saat ini sudah terlanjur akrab belajar dan menyerap informasi, baik positif maupun negatif lewat gadget mereka.

Penataran P-4 tentu sudah tidak relevan lagi. Yudi Latif tentu lebih afdol jika pembumian nilai-nilai Pancasila dikemas sedemikian rupa menjadi gaya hidup sehari-hari seperti yang digambarkan dengan baik dalam film LIMA.

Bisa juga melalui keteladan para tokoh, seperti yang saya peroleh dari tulisan Ade Siti Barokah di akun Facebook-nya.

Siti Barokah mengungkapkan pengalamannya saat melakukan tarawih di pastoran (rumah pastor) di Polandia. Sang pastor adalah putra Indonesia asal Flores.

Saat itu Siti akan ke Amsterdam Belanda dengan pesawat pagi. Sang pastor (Siti menyebut Romo Paskalis) menawarkan agar Siti bermalam di pastoran.

Di sana, Paskalis mempersilakan Siti untuk memanfaatkan ruang dan fasilitas bagi keperluan tarawih dan juga sahur. "Bila perlu untuk sahur jangan sungkan-sungkan. Di bawah ada dapur," tulis Siti Barokah mengutip sang Romo.

"Saya tercenung. Beliau tahu hari ini saya mulai puasa dan sebagai muslim saya wajib menjalankannya. Saya menggelar sajadah, mengheningkan diri dan mensyukuri persaudaraan kami: seorang musafir muslim dan pastor Katolik," ungkap perempuan ini.

Ia melanjutkan: "Malam ini, shalat tarawih pertama di bulan suci saya dirikan di pastoran. Allah ada dimana-mana, di setiap jengkal tanah-Nya. Kebaikan ada dimana-mana. Saudara saya di mana-mana. Sungguh, saya adalah musafir yang beruntung."

Apa yang diungkapkan Siti Barokah adalah contoh sederhana bagaimana ideologi Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan telah menjadi gaya hidup.

Secara formal, Yudi Latif memang tidak lagi berada di BPIP. Namun, sebagai guru Pancasila, saya percaya Yudi akan terus memberikan ajaran dan keteladan bagaimana kita harus perpancasila dan menjadikan ideologi asli bangsa Indonesia ini sebagai gaya hidup.

Dengan begitu kita bisa dengan gampang mendeteksi siapa di antara kita yang asli orang Indonesia dan mereka yang bukan lantaran terus menerus merongrong Pancasila.(*)

BERITA TERKAIT