Dilantik kembali, Danny Pomanto tidak Hadiri Pemeriksaan Polda


Penulis: Lina Herlina - 04 June 2018, 15:29 WIB
img
Ist

KEPOLISIAN Daerah Sulawesi Selatan, Senin (4/6), mengagendakan pemeriksaan Wali Kota Makassar Mohammada Ramdhan 'Danny' Pomanto, yang baru kembali dilantik setelah cuti, sebagai saksi dalam laporan kasus dana sosialisasi penyuluhan di tingkat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan 14 kecamatan di Makassar.

Sayangnya, Danny tidak bisa hadir. Usai dilantik kembali, ia mengakui hal itu. "Iya saya mengutus pengacara meminta untuk penundaan pemeriksaan setelah diaktifkan lagi. Karena setelah ini saya langsung ada rapat koordinasi dengan semua SKPD dan camat," katanya.

Dan benar saja, ada empat pengacara dari Danny Pomanto, yaitu Adnan Buyung Azis, Abdul Azis, Mursalin Djalil, dan Akhmad Rianto, yang mendatangi Markas Polda Sulsel.

"Kami ke sini untuk mengantarkan surat permohonan penundaan pemeriksaan, terhadap Pak Danny yang rencananya akan diperiksa sebagai salah satu saksi," kata Akhmad.

Selain Danny, pada hari yang sama, ada Kasubag Keuangan, Bendahara dan lima camat yang ikut diperiksa pada kasus tersebut. "Baru itu yang diperiksa, camat apa saja masih dalam pemeriksaan. Dan untuk pemeriksaan anggota DPRD Makassar sendiri, belum ada agenda," jelas Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Dicky Sondani.

Menanggapi isu dugaan keterlibatan sejumlah ASN dan camat dalam kasus dana sosialisasi penyuluhan di tingkat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan 14 kecamatan di Makassar, Danny menuturkan, tidak menutup kemungkinan pencopotan akan dilaksanakan pekan ini.

Dirinya akan menggelar rapat koordinasi dengan SKPD dijajaran Pemkot Makassar, termasuk camat.

Rapat tersebut membahas tentang netralitas ASN dan beberapa masalah lain, termasuk camat yang sedang menjalani proses hukum.

"Semua bisa terjadi, kalau untuk memperbaiki suasana, kenapa tidak dalam pekan ini," tegasnya.

Namun sebelum melakukan pencopotan, Danny akan mempertimbangkan masukan atau laporan masyarakat. "Karena yang menyangkut netral atau tidak netral harus obyektif, dan sumber datanya dari masyarakat," imbuhnya.

Terkait camat yang diperiksa karena kasus hukum, Danny menyatakan hal itu juga menjadi pertimbangan utama. Karena proses hukum diperkirakan akan memakan waktu cukup lama. Sehingga para camat tersebut membutuhkan konsentrasi penuh.

"Saya ingin camat bekerja dengan tenang, jadi perlu diberi kekuatan untuk konsentrasi pada persoalan hukumnya," pungkasnya. (OL-4)

BERITA TERKAIT